Alasan Pembentukan Kutub Agama di Prancis
Selasa, 01 September 2009 | 13:17 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ada hal baru di Prancis sejak Juni lalu. Kementerian luar negerinya membuka bagian khusus yang disebut Kutub Agama (Pôle Religions) dalam jajaran fungsionarisnya. Ini baru. Sebab, Prancis dikenal sebagai negara sekuler pemisah tegas antara agama dan negara, sehingga urusan agama tidak masuk khazanah negara (Le Monde 25/07/09).
Tidak ada penjelasan atas pertanyaan tersebut. Tetapi kita dapat menduga dari sejarah dan kenyataan hari ini bahwa dalam gejala tersebut, Islam menduduki tempat paling menonjol. Sejak akhir abad ke-20, gerakan politik berbasis Islam merebak, baik di dalam maupun di luar dunia muslim, seperti Revolusi Iran, perang pembebasan Afganistan, perang saudara di Libanon, pemberontakan di Aljazair, gerakan pembebasan Palestina, pembajakan penerbangan dan peledakan gedung-gedung bermakna simbolis strategis oleh organisasi muslim trans-nasional (macam Ikhwanul Muslimin, Jama''at Al-Islamiya, Hizbut Tahrir, Al-Qaidah).
Tak ada gerakan politik berbasis agama lain memiliki intensitas dan cakupan melebihi gerakan berbasis Islam. Gerakan politik berbasis Buddha atau Kristiani biasanya terbatas dalam wilayah negara tertentu dan dilakukan dengan alasan nasional (Burma, Sri Lanka, Thailand untuk Buddha; India, Indonesia, Filipina untuk Kristiani), sedangkan yang berbasis Islam tidak mengenal batas teritorial.
Gerakan politik berbasis Islam cenderung membangun jaringan gerakan trans-nasional yang menghubungkan markas-markas besar mereka, baik di negara-negara muslim (Afganistan, negara-negara Arab, Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan) maupun di negara-negara di mana minoritas muslim aktif menunjukkan identitasnya (Prancis, Jerman, India, Filipina, Thailand, Inggris, Amerika Serikat).
Paling tidak, ada tiga alasan yang dapat menjelaskan kenyataan tersebut. Berbeda dengan agama-agama lain yang lahir dan berkembang di bawah dominasi sebuah kekaisaran (Kekaisaran India bagi agama Buddha, Kekaisaran Romawi bagi agama Kristiani), Islam lahir dan berkembang di luar dominasi kekaisaran mana pun.
Semenanjung Arab, ketika Islam lahir, berada di antara dua kekaisaran besar: Kekaisaran Persia di Timur dan Kekaisaran Romawi Timur (Byzantium) di Barat, tetapi tidak berada di bawah dominasi mereka. Karena itu, Islam berkembang secara bebas sebagai masyarakat, agama, pemerintahan, dan negara.
Muhammad pembawa ajaran Islam adalah sekaligus nabi, rasul, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, panglima perang, kepala pemerintahan, dan kepala negara. Pembentukan ajaran Islam berlangsung bersamaan dengan pembentukan masyarakat, pemerintahan, dan negara. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian dan pemerintahan Muhammad. Ajaran Islam mencapai kesempurnaannya sebagai agama dominan.
Karena itu, sulit bagi muslim pada umumnya untuk menerapkan seluruh ajarannya sebagai kaum minoritas. Pemisahan antara agama dan negara tidak dapat dipahami oleh banyak muslim, dan keyakinan bahwa Islam adalah "din wa daula" (agama dan negara) terus dipakai untuk menggalang kekuatan politik berbasis Islam.
Pertentangan Islam-Barat
Ekspansi Islam ke dunia Barat yang terjadi sejak abad ke-8 tidak berjalan dengan damai. Rasa permusuhan Barat terhadap Islam tidak pernah hilang, meskipun bangsa Arab muslim berhasil mengembangkan peradaban cemerlang pada Abad Pertengahan di Spanyol. Ada masa-masa damai antara umat Islam dan Kristiani di bawah dominasi Arab muslim yang memungkinkan kemajuan ilmu pengetahuan dan penyebarannya.
Universitas pertama di Eropa berdiri di Kordoba berkat kerja sama cendekiawan muslim, Kristiani, dan Yahudi. Ini diikuti dengan pendirian universitas-universitas lainnya, seperti Leiden, Oxford, dan Sorbonne. Namun, rasa permusuhan antara Barat dan Islam belum pernah padam.
Berbagai peperangan terus berlangsung: Perang Salib, penaklukan sebagian Eropa oleh Kekaisaran Usmani, perang pembebasan Spanyol, ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir, serta ekspansi dan kolonisasi negeri-negeri muslim di Afrika dan Asia oleh bangsa-bangsa Eropa. Mulai abad ke-16, dunia muslim didominasi, diduduki, dijajah, dan diperah oleh bangsa-bangsa Barat. Islam menjadi ideologi perlawanan hingga kini.
Pan-Islamisme
Kekalahan pasukan Kekaisaran Usmani oleh pasukan Prancis dalam Perang Piramid di Mesir akhir abad ke-18 menjadi lambang kekalahan Dunia Muslim dari Dunia Barat. Itulah cultural shock pertama antara Islam dan Barat yang membangkitkan kesadaran muslim akan ketertinggalan mereka dari peradaban Barat di berbagai bidang, seperti kemiliteran, organisasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Dampaknya bergema pada gerakan Nahda (Kebangkitan Islam) di Mesir pertengahan abad ke-19 dan gerakan reformasi Islam akhir abad ke-19.
Dalam konteks inilah gerakan Pan-Islamisme diperkenalkan dan dikampanyekan, terutama oleh Jamaluddin Al-Afgani, yang menyerukan persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk membebaskan negeri-negeri muslim dari penjajahan dan membangun sebuah negara Islam untuk bangsa-bangsa muslim di seluruh dunia. Dalam masa pascakolonial, ideologi
Pan-Islamisme ini diambil alih dan dikembangkan oleh para pemikir muslim, seperti Hassan Al-Banna, Sayyid Qutb, Abul A''la Al-Maududi, Ayatollah Khomeini, yang menyerukan umat Islam untuk menerapkan Syari''at seperti pada zaman Nabi. Ideologi inilah yang menjadi acuan utama gerakan politik berbasis Islam masa kini.
Karena itu, keputusan pemerintah Prancis untuk menempatkan seorang ahli Islam sebagai direktur Kutub Agama dalam kementerian luar negerinya boleh dikatakan tepat. *
Darwis Khudori, dosen dan peneliti, tinggal di Prancis