Gus Dur dan Amnesia Kelautan

Sabtu, 09 Januari 2010 | 09:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Almarhum Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, merupakan figur yang visioner. Selain seorang ulama besar, tokoh pejuang kemanusiaan, dan tokoh politik, Gus Dur memiliki konsep visioner saat ia mengembalikan matra politik negeri ini ke laut. Saat menjadi presiden, 26 Oktober 1999, ia mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Kemudian, 10 November 1999, dibentuk Departemen Eksplorasi Laut, yang di kemudian hari menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan.

Keputusan bersejarah ini menjadi tonggak perubahan paradigma pembangunan. Selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun, orientasi pembangunan negeri ini selalu berpijak pada konsep daratan (kontinen). Cukup lama bangsa ini berpaling dari laut. "Orang darat" beramai-ramai menjadikan laut sebagai halaman belakang rumah. Orang darat ramai-ramai menguras terumbu karang dengan bahan peledak dan bahan beracun sianida, serta melakukan penambangan karang untuk bahan bangunan. Hutan bakau dikonversi jadi lahan tambak, industri, permukiman, kebutuhan bahan bakar, arang, dan bahan bangunan. Erosi pantai juga merajalela karena dikonversi untuk peruntukan lain. Ujung dari semua aktivitas ini, ekologi wilayah pesisir digerus habis-habisan, rusak parah dan amat rapuh.

Keputusan membentuk Departemen Eksplorasi Kelautan telah membangkitkan bangsa ini dari amnesia kolektif tentang laut. Keputusan Gus Dur berhasil mengangkat isu kelautan kembali ke arus utama. Penggunaan kosakata "eksplorasi" mengingatkan bahwa laut telah ditelantarkan, bahkan dilupakan. Laut adalah ladang penghidupan yang belum digarap serius. Bangsa ini disadarkan oleh Gus Dur bahwa ekonomi kelautan sampai saat ini dapat ditamsilkan sebagai raksasa tidur. Potensinya belum diolah menjadi sebuah kinetika yang mendinamiskan perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat.

Mungkin tidak akan ada Departemen Kelautan dan Perikanan jika tidak dibentuk oleh Gus Dur. Sebagai negara bahari (luas lautnya tiga kali luas daratan) dan negara kepulauan dengan lebih dari 17.400 pulau, Indonesia kurang memperhatikan potensi yang luar biasa ini. Nasib jutaan nelayan dan masyarakat pesisir tak jauh berbeda dengan petani. Sebelum era Gus Dur, masalah kelautan hanya jadi retorika. Pembentukan kementerian kelautan sebatas wacana. Sektor kelautan dan perikanan tak dianggap penting. Akibatnya, pelabuhan perikanan terlihat kumuh, tempat pendaratan dan pelelangan ikan kalah jauh dibanding negara-negara tetangga. Cina, Thailand, India, Jepang, dan Filipina, yang luas lautnya jauh lebih kecil dari Indonesia, bisa menjadi eksportir perikanan terkemuka.

Gus Dur adalah satu dari sedikit orang yang paham betul makna laut bagi bangsa. Negeri ini pernah jadi bangsa bahari yang unggul. Sejak abad kelima Masehi, para pelaut Nusantara sudah mampu menyeberangi Samudra Hindia hingga mencapai Benua Afrika. Nusantara juga pernah mengalami kejayaan bahari di masa Sriwijaya dan Majapahit. Saat Majapahit runtuh, berkembanglah kerajaan kecil di sepanjang pesisir Pulau Jawa yang berbasis dagang. Dari sisi militer, kerajaan ini tidak terlalu kuat, tapi relatif lebih makmur dibanding Mataram yang berbasis pertanian. Mataram gusar. Pengaruh kerajaan pesisir dikurangi, baik secara militer, ekonomi, maupun kebudayaan. Sejak itu, kemampuan bahari bangsa merosot. Buktinya, armada Mataram begitu mudah ditekuk armada VOC.

Kemerosotan kemampuan bahari bangsa ini terpilin amat apik dalam epos yang tertuang dalam novel Pramoedya Ananta Toer, Arus Balik (1995). Konon, ide Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Kelautan diilhami oleh novel ini. Novel ini berkisah tentang sisa perjuangan manusia Nusantara menghalau datangnya kekuatan-kekuatan Utara (Eropa) yang hendak merayah dan membedung setiap butir pasir Nusantara pada awal abad ke-16. Nusantara, yang terkenal akan kemegahan baharinya, seperti kena gulung badai dari semua penjuru laut peradaban. Kemerosotan itu ditandai oleh tergusurnya pemikiran tentang kelautan sebagai basis kekuatan ekonomi dan politik oleh armada darat.

Seandainya bangsa ini mempunyai kesadaran sejarah bahari seperti Gus Dur, kita akan terjaga dari amnesia kolektif yang amat merugikan. Abai terhadap laut sama saja menutup diri, karena laut adalah jalan menuju pergaulan internasional. Inilah yang dialami oleh bangsa ini dalam waktu relatif lama. Akibatnya, budaya bahari berangsur-angsur melemah dan bangsa ini tidak mampu memanfaatkan laut guna meraih kemakmuran. Gus Dur menyadari betul hal ini. Ia melihat betapa pentingnya makna Deklarasi Djuanda untuk mengobarkan jiwa dan semangat bahari. Deklarasi ini menegaskan, kedaulatan RI yang mencakup wilayah laut teritorial adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah daratan. Deklarasi Djuanda dijadikan modal untuk mengobarkan kembali semangat bahari bangsa dan juga sebagai inspirasi membangun ekonomi kelautan yang kuat (Muhammad, 2010).

Gus Dur sadar benar bahwa sejarah adalah tali peradaban. Peradaban bahari yang nyaris terputus dicoba disambung kembali. Visi Gus Dur menjadikan laut sebagai penyangga ekonomi bangsa dijalankan dengan konsisten. Keberadaan Departemen Kelautan dan Perikanan adalah pintu masuk untuk membangun peradaban bahari dan menciptakan wirausaha bahari. Seluas 5,8 juta kilometer persegi laut kita menyimpan 6,26 juta ton ikan, dan nelayan boleh menangkap 5,01 juta ton ikan per tahun. Ironisnya, menurut data BPS, masih ada 32 persen dari 16,42 juta jiwa masyarakat pesisir hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tersebar di 8.070 desa pantai minim listrik, air bersih, saluran telekomunikasi, dan jalan aspal. Di desa-desa nelayan juga belum tentu ada sekolah dasar. Masyarakat pesisir ternyata penyumbang signifikan angka buta huruf (Saad, 2008).

Laut adalah sumber kehidupan. Koes Ploes dalam bait-bait lagunya menyebut laut sebagai "kolam susu". Negeri ini kaya sumber daya kelautan. Dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia punya potensi sumber daya, terutama sumber daya perikanan laut, cukup berlimpah. Kekayaan itu bukan hanya pada kuantitasnya, tapi juga diversitas. Selain sumber daya yang dapat diperbarui, seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, energi gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC (ocean thermal energy conversion); ada pula sumber daya yang tak dapat diperbarui, seperti sumber daya minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral. Selain itu, terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan ekonomi nasional, seperti pariwisata bahari, industri maritim, dan jasa angkutan laut. Jadi, adalah tugas kolektif kita untuk mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran seperti dalam visi Gus Dur. *

*) Khudori, pemerhati masalah sosial-ekonomi pertanian