Islamisasi Malaysia  

Sabtu, 16 Januari 2010 | 09:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dalam iklim politik Malaysia saat ini, tidak lagi mungkin membedakan Islam radikal dari Islam moderat. Walaupun Malaysia berbangga akan keragaman penduduk serta komitmen kepada pluralisme, Islam dan pemerintah pada dasarnya sudah menyatu.

Selama dua dekade, pemerintah pimpinan United Malays National Organization (UMNO) telah mengerahkan sumber daya publik yang besar untuk membangun jaringan lembaga-lembaga Islam. Awalnya, niatnya adalah untuk memandulkan golongan radikal yang menuntut dibentuknya tata pemerintahan Islami yang ekstrem. Namun, setelah sekian waktu, upaya ini berujung pada Islamisasi negara yang berlebihan.

Program yang dijalankan pemerintah telah menempatkan hukum syariah, pengadilan syariah, dan birokrasi Islami yang luas dalam kedudukan yang pasti, suatu upaya kolektif yang telah memiliki rohnya sendiri. Jumlah undang-undang yang Islami sudah meningkat empat kali lipat selama sepuluh tahun terakhir. Setelah Iran atau Arab Saudi, sistem pengadilan syariah Malaysia mungkin yang paling ekstensif di dunia muslim, dan birokrasi Islami yang menyertainya tidak hanya luas, tapi juga punya gigitan yang lebih besar daripada parlemen negeri itu.

Hukum Islam di Malaysia didasarkan pada doktrin agama, tapi dikodifikasi dan disahkan sebagai undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat negara bagian masing-masing. Tidak banyak perdebatan yang menyertai disahkannya undang-undang itu, karena kebanyakan mereka yang tidak menyetujuinya khawatir dituduh melawan agama.

Sementara UMNO masih berbangga akan kebijakannya yang Islami, partai dihadapkan pada pilihan yang sulit, terutama karena ia ingin laju investasi dari luar tetap mengalir dalam suatu lingkungan yang semakin terpolarisasi. Misalnya, Menteri Dalam Negeri Hishamuddin Hussein baru-baru ini mengadakan konferensi pers untuk mendukung unjuk rasa kaum muslimin yang menentang dibangunnya kuil Hindu di lingkungan permukiman mereka. Para pengunjuk rasa ini mengusung kepala sapi di jalan-jalan, kemudian menginjaknya. Ini merupakan penghinaan bagi umat Hindu, yang memandang sapi sebagai hewan yang disucikan.

Sepekan kemudian seorang ibu muda bernama Kartika dijatuhi hukuman cambuk dan denda sebesar $ 1.500 oleh pengadilan syariah Malaysia setelah ditangkap karena minum bir di sebuah hotel. Walaupun hukuman itu belum pasti dilaksanakan, Hussein sudah menyatakan dukungannya dengan mengundang petugas yang akan melaksanakan hukuman itu ke kantornya untuk menunjukkan bagaimana hukuman cambuk bakal dilaksanakan. Mereka menggunakan kursi sebagai “terhukum”. Hussein menganggap hukuman cambuk ini pantas bagi wanita seperti Kartika.

Ironisnya, Hishamuddin Hussein bukanlah seorang penganut Islam garis keras. Sebagai putra Perdana Menteri ketiga Malaysia dan sepupu Perdana Menteri saat ini, ia dikenal luas sebagai seorang moderat, modern, dan kosmopolitan. Seorang penganut keras yang sebenarnya adalah Nik Aziz, Ketua Menteri Negara Bagian Kelantan, yang juga pemimpin spiritual partai Islam terbesar di Malaysia, yaitu PAS, yang sekarang berkuasa di dua negara bagian. Tapi Azis menentang unjuk rasa anti-Hindu yang terjadi sebelumnya. Ia bahkan mengatakan, pengunjuk rasa anti-muslim di Inggris lebih sopan.

Karena itu, tidak lagi tepat memandang PAS sebagai partai fundamentalis dan UMNO partai yang moderat. Strategi partai masing-masing menyebabkan mereka mengambil jalan yang tidak terduga. Kecenderungan UMNO yang lebih radikal diimbangi oleh PAS yang mengambil sikap lebih moderat. PAS mengincar suara non-muslim yang merupakan 40 persen dari penduduk Malaysia dan yang semakin menjauhkan diri dari UMNO. UMNO, sementara itu, berupaya memecah-belah koalisi oposisi, yang salah satu anggotanya adalah PAS. Koalisi tersebut saat ini dipimpin oleh mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang telah menggunakan momentum politik dari perolehan suara yang meningkat secara riil dalam pemilihan umum tahun lalu.

Terpukul oleh kekalahan yang dialaminya, UMNO telah menyatakan dirinya sebagai pembela Islam di Malaysia. Protes “kepala sapi” yang dipimpin oleh anggota-anggota UMNO dengan cepat telah membangkitkan manipulasi sentimen ras masyarakat. Formulanya sederhana: gambarkan Islam sebagai agama yang sedang menghadapi ancaman dari orang-orang kafir, dan kemudian tempatkan UMNO sebagai pembela umat.
.
Di lain pihak, hukuman cambuk terhadap Kartika bukan contoh atas suatu manipulasi politik, dan karena itu mungkin bahkan lebih mengkhawatirkan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Kartika didukung sepenuhnya oleh intelektual modernis muslim yang menyatakan bahwa hukuman itu telah dijatuhkan dengan adil dan tidak bisa dipertanyakan karena ia memiliki dasar agama. Mereka ini bukan politikus, tapi mantan idealis yang menyambut gembira hukuman tersebut sebagai wujud dilaksanakannya hukum Islam. Kebanyakan dari kaum intelektual ini anti-UMNO dan mendukung PAS.

Akibatnya, UMNO terjepit di antara lobi Islam yang menuntut ”Talibanisasi” yang lebih luas dan suara para pengecam internasional yang tidak bisa diabaikan. Sebab, partai membutuhkan baik pendukung yang radikal maupun investor dari luar negeri untuk tetap berkuasa. Menyeimbangkan kedua kelompok pemilih ini menjadi semakin sulit bagi UMNO. Islam politik sudah mendapatkan rohnya sendiri, tapi kelompok oposisi juga bakal terpaksa memperhitungkan peran agama di Malaysia, jika mereka suatu saat memiliki peluang membentuk pemerintahan. Sebagai seorang radikal muda Islam, Anwar Ibrahim pernah bertanya: bagaimana Islamisasi pemerintahan itu harus dilakukan? Sekarang, ia harus bertanya bagaimana Islamisasi itu harus dikendalikan? *