Krisis Eropa dan Risiko Overheating Ekonomi Indonesia

Kamis, 06 Mei 2010 | 07:31 WIB

TEMPO Interaktif, Ekonomi dunia saat ini tengah mengalami pemulihan (recovery). Setidaknya hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator, seperti (i) terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tajam (sharply) di negara-negara maju; (ii) bergeraknya kembali aktivitas perdagangan internasional; (iii) peningkatan aktivitas di sektor manufaktur; dan (iv) peningkatan harga-harga input yang dibutuhkan industri manufaktur. Namun, sayang, pemulihan ekonomi tersebut terganggu oleh krisis ekonomi yang terjadi di Eropa, yang dipicu oleh krisis Yunani.
 
Skala ekonomi Yunani memang relatif kecil bila dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Namun pengaruh krisis Yunani ini tidak bisa dianggap remeh. Faktanya, krisis Yunani kini sudah menjalar ke negara Eropa lainnya, seperti Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia. Penyebabnya, negara-negara tersebut memiliki problem sama, yaitu pembengkakan defisit fiskal. Karena itu, tidak mengherankan bila Uni Eropa (UE) dan Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan perhatian serius terhadap krisis Yunani. Dikabarkan UE dan IMF perlu memberikan pinjaman 150 miliar euro (US$ 201 miliar) untuk mempertahankan posisi Yunani di pasar obligasi.
 
Persoalan defisit fiskal sesungguhnya telah lama menjadi perhatian. Pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, 24-25 September 2009, pemimpin negara G-20 sepakat bahwa saat itu memang telah terlihat tanda-tanda pemulihan ekonomi. Namun mereka sadar bahwa perbaikan ekonomi ini adalah hasil dari stimulus ekonomi (yang menciptakan defisit fiskal besar) yang digelontorkan oleh masing-masing negara.
 
Sayangnya, berbeda dengan Asia dan Amerika Serikat yang dinilai berhasil dalam program stimulus ekonominya, ekonomi Eropa justru terpuruk. Dan perlu diketahui bahwa efek negatif dari kegagalan defisit fiskal ini biasanya tidak bisa diselesaikan secara cepat. Diperkirakan Eropa masih membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding negara lain untuk bisa secepatnya pulih. Itu pun dengan catatan bahwa program pemulihan ekonomi di Yunani dan negara Eropa lainnya yang kini dijalankan bisa berjalan mulus.

Ancaman overheating
Di tengah krisis Eropa tersebut, akhir April lalu muncul "peringatan" IMF yang menyatakan bahwa ekonomi Asia berisiko mengalami kepanasan (overheating). Salah satu alasan IMF adalah kuatnya aliran modal masuk ke Asia yang dikhawatirkan bisa memicu inflasi dan meningkatkan risiko pecahnya gelembung perekonomian. IMF menilai bahwa prospek ekonomi Asia yang cerah dan melebarnya selisih suku bunga dengan negara-negara maju diperkirakan akan terus menarik aliran modal ke Asia. Situasi ini dapat menyebabkan overheating dan meningkatkan kerentanan pada booming pasar kredit dan harga aset-aset dengan risiko terjadinya pembalikan. Karena itu, IMF mendesak negara-negara Asia untuk kembali ke kebijakan moneter yang "lebih normal" setelah sempat diterpa badai krisis finansial tahun lalu.
 
Penulis melihat bahwa kondisi ekonomi Asia yang "diingatkan" IMF sebenarnya bukanlah imbas negatif dari krisis Yunani, sebagaimana yang terjadi pada negara-negara di Eropa. Kondisi ekonomi Asia yang diutarakan IMF sejatinya merupakan konsekuensi logis yang "positif" dari krisis Eropa. Sudah menjadi kelaziman bahwa para investor portofolio akan selalu mencari pasar tujuan investasi yang dapat memberi keuntungan (gain) maksimal. Dan ketika Eropa sudah tidak menjanjikan, para investor tentu akan mengalihkan investasinya ke luar Eropa (capital outflow), dan Asia adalah salah satu pasar yang dituju.
 
Karena itu, tidak mengherankan bila Asia mengalami lonjakan aliran modal masuk (capital inflow). Pada awal 2010, IMF memprediksi aliran modal masuk ke negara berkembang meningkat dari US$ 435 miliar pada 2009 menjadi US$ 722 miliar pada 2010. Diperkirakan negara berkembang di Asia akan mendapat limpahan modal masuk lebih besar, karena prospek ekonomi Asia lebih baik dibanding kawasan lainnya. IMF baru saja menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia menjadi 7,1 persen pada 2010 dan 2011. Angka itu lebih tinggi dari proyeksi awal IMF sebesar 6,9 persen pada 2010 dan 7 persen pada 2011.
 
Salah satu negara Asia yang menjadi sasaran investasi adalah Indonesia. Dipilihnya Indonesia sebagai tujuan investasi portofolio juga tak lepas dari kondisi lingkup internal yang membaik. Bank Indonesia mencatat, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,4 persen (yoy) pada triwulan IV 2009 dan pada triwulan I 2010 ini diperkirakan tumbuh 5,7 persen. Faktor lain yang turut mendukung masuknya investasi portofolio adalah karena sovereign rating Indonesia mengalami perbaikan. Fitch dan S&P belum lama ini menaikkan rating Indonesia menjadi BB+ dengan outlook positif, sehingga posisi Indonesia saat ini tinggal 1 notch di bawah investment grade.
 
Tidak hanya itu, OECD juga turut memperbaiki peringkat country risk classification (CRC) Indonesia dari semula level 5 menjadi 4 (dari skala 0-7) sejak 2 April 2010, yang berarti CRC Indonesia mengalami perbaikan. Faktor utama kenaikan peringkat CRC ini adalah indikator makroekonomi Indonesia yang cukup baik (favourable). Ekonomi Indonesia merupakan salah satu negara yang resilient di tengah gejolak krisis keuangan global.

Langkah antisipasi
Berbagai kondisi itulah yang menyebabkan pasar keuangan kita dibanjiri hot money dari luar negeri. Dan penulis kira situasi ini mirip yang disebutkan IMF. Situasi ini sejatinya positif karena hal itu menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi kita. Namun, seperti diingatkan IMF, kita juga perlu berhati-hati terhadap situasi ini. Sebab, bila situasi ekonomi global (termasuk Eropa) kembali pulih, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembalikan berupa capital outflow dari Indonesia.
 
Karena itu, betul bahwa kita memang perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya overheating di pasar keuangan kita. Hasil kesepakatan G-20 tahun lalu juga telah mengingatkan agar dunia tetap meningkatkan kewaspadaannya terhadap segala hal yang terjadi di pasar keuangan. Artinya, kalau suatu negara pasar keuangannya mengalami booming, hal itu perlu disikapi secara hati-hati bahwa potensi crash tetap berpeluang terjadi. Karena itu, untuk mencegah krisis keuangan terjadi kembali, negara-negara di dunia perlu terus meningkatkan pengawasan terhadap sektor keuangannya.
 
Pertanyaannya, bagaimana agar dana-dana yang masuk ke pasar keuangan Indonesia tidak keluar? Sejumlah ekonom mengusulkan agar BI membuat aturan untuk membatasi kemudahan bagi keluar-masuknya modal portofolio, misalnya dengan kebijakan capital control. Penulis berpendapat langkah ini perlu dipikirkan oleh BI. Sebab, sistem devisa kita memang termasuk yang relatif paling liberal dan berpotensi menimbulkan kerentanan.
 
Namun, terdapat pula langkah taktis untuk menjaga agar dana-dana yang masuk ke pasar keuangan kita tetap berada di Indonesia. Caranya dengan mendorong korporasi untuk memanfaatkan situasi booming di pasar keuangan ini agar menerbitkan surat berharga jangka panjang (obligasi atau saham). Dengan penerbitan obligasi atau saham, pemilik dana jangka pendek akan membeli surat berharga jangka panjang, sehingga terjadilah konversi dana-dana jangka pendek menjadi investasi jangka panjang yang lebih aman bagi perekonomian kita.

Sunarsip, Ekonom Kepala The Indonesia Economic Intelligence, Jakarta