Pekerjaan Rumah Menteri Keuangan Baru
Senin, 17 Mei 2010 | 10:08 WIB
TEMPO Interaktif, Diskusi perihal siapa pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus bergema. Analis, ekonom, dan politikus menyodorkan sejumlah nama: Darmin Nasution (penjabat Gubernur Bank Indonesia), Anny Ratnawati (Dirjen Anggaran), Armida Alisjahbana (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas), Anggito Abimanyu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal), dan Fuad Rahmany (Kepala Bapepam-LK). Siapa yang paling layak? Biarlah Presiden Yudhoyono yang menentukan. Presiden tentu sudah memperhitungkan dengan matang siapa sosok yang cocok menjadi pengganti Sri Mulyani. Artikel pendek ini mencoba menimbang prestasi Sri Mulyani berikut pekerjaan yang belum usai.
Selama lima tahun (2005-2009), prestasi Sri Mulyani amat menonjol, terutama di sektor keuangan. IHSG melesat dari 1.162,635 akhir 2005 saat Sri Mulyani diangkat jadi Menteri Keuangan, melesat ke level 2.830,26, April 2010. Cadangan devisa meningkat lebih US$ 44 miliar. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun, inflasi terkendali di bawah satu digit, dan nilai tukar rupiah stabil, bahkan menyentuh Rp 9.000 per dolar AS. Ketika negara lain guncang diterpa krisis keuangan, Indonesia bersama Cina dan India tetap tumbuh positif. Berkat prestasi itu, pada 2006 Sri Mulyani diganjar penghargaan Menteri Keuangan Terbaik se-Asia versi Emerging Market Forum dan "Minister of Finance of the Year 2006" oleh majalah <I>Euromoney<I> terbitan Swiss. Pada 2008, Forbes menempatkan Sri Mulyani di peringkat ke-23 dalam The 100 Most Powerful Women. Inilah yang membuat Bank Dunia menawari Sri Mulyani posisi managing director.
Di luar "prestasi" dalam reformasi birokrasi Pajak dan Bea-Cukai, di mata pelaku pasar uang Sri Mulyani tipe pejabat yang disukai, yang sering dirumuskan para analis dalam kalimat "diterima pasar". Indikatornya simpel: volatilitas nilai tukar dan IHSG. Saat berita Sri Mulyani mengundurkan diri, IHSG turun tajam hingga 3,8 persen dan rupiah tertekan hampir menyentuh Rp 9.300 per dolar AS. Menurut para analis, ini indikasi pengunduran Sri Mulyani tidak diterima pasar. Padahal, pada saat itu pasar sedang panik oleh imbas krisis utang Yunani. Kalaupun tidak ada imbas krisis Yunani, sesungguhnya nilai tukar rentan spekulasi. IHSG atau indeks harga saham di bursa juga tidak berkorelasi dengan fundamental korporasi. Menjadikan keduanya sebagai indikator diterima-tidaknya figur seorang menteri amatlah bias karena keduanya "gambling casino".
Menjadikan nilai tukar dan IHSG sebagai indikator diterima-tidaknya seorang figur menteri, tanpa mempedulikan angka pengangguran, tingkat kemiskinan dan sektor riil, jelas <I>misleading<I>. Sebab, dalam ilmu ekonomi, selain pasar uang, dikenal dua jenis pasar lain: pasar barang dan jasa serta pasar tenaga kerja. Dua pasar terakhir ini sering disebut pasar sektor riil. Bagi Indonesia, pasar sektor riil jauh lebih penting ketimbang pasar uang karena menyangkut denyut ekonomi sebagian besar warga. Sektor pertanian misalnya, sampai saat ini masih menjadi pekerjaan sekitar 43 persen warga. Sebaliknya, jumlah pelaku di pasar uang kurang dari 400 ribu pelaku, lebih 60 persennya adalah pemain asing.
Di luar prestasi Sri Mulyani, terdapat sejumlah masalah prinsip yang justru belum banyak disentuh. Pertama, Kementerian Keuangan lemah dalam koordinasi kementerian atau lembaga dalam implementasi program. Indikasinya tampak dari seretnya penyerapan anggaran. Selama bertahun-tahun, anggaran pembangunan selalu tersisa dan realisasinya terlambat (di akhir tahun). Akibatnya, program tak tercapai dan kualitasnya rendah. Kedua, kecanduan utang. Dibanding Orde Baru, pengelolaan utang saat ini lebih baik. Namun, sampai sekarang tak tampak strategi memutus utang. Sri Mulyani hanya berhasil menggeser sumber utang: dari luar negeri ke sumber domestik. Itu pun bunganya lebih mahal.
Sementara stok utang terus bertambah: dari Rp 1.275 triliun (2003) jadi Rp 1.667 triliun (2009). Tahun ini kita harus membayar pokok dan bunga utang Rp 245 triliun.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi semakin tidak berkualitas. Data BPS sepuluh tahun terakhir menunjukkan, penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor non-tradable (keuangan/perbankan, jasa, perumahan, transportasi dan telekomunikasi, serta perdagangan/hotel/restoran), bukan sektor tradable (pertambangan, pertanian, dan manufaktur). Akumulasi pertumbuhan sektor non-tradable amat pesat, melampaui pertumbuhan Cina. Wujudnya, di sana-sini tumbuh gedung perkantoran, hotel, dan pusat belanja baru (mal) mewah, serta aneka model telepon seluler yang laris manis. Sektor ini bersifat padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia terdidik. Penyerapan tenaga kerjanya tidak sebesar sektor tradable. Penikmat sektor tradable hanya segelintir orang. Meski manufaktur anjlok, pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.
Keempat, akibat poin ketiga, kesenjangan makin melebar. Akibat pertumbuhan kian tidak berkualitas, penyerapan tenaga kerja semakin sempit. Pengangguran tetap tinggi. Pada masa Orde Baru, tiap pertumbuhan 1 persen mampu menyerap 400 ribu tenaga kerja, saat ini hanya separuhnya. Jumlah pengangguran terbuka saat ini 9,26 juta orang, dan mereka yang setengah menganggur mencapai 31,36 juta orang. Kondisi ini punya implikasi serius karena berhubungan dengan pembagian kue ekonomi yang kian tidak adil. Singkatnya, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Ini terlihat dari meningkatnya indeks: dari 0,32 (2004) menjadi 0,37 (2009). Kesenjangan ekonomi yang makin melebar ini menandakan ada yang salah urus dalam sistem insentif pada perekonomian kita.
Sebagai penjaga otoritas fiskal, Menteri Keuangan tidak hanya bertugas mengatur alokasi belanja barang dan jasa publik, tapi juga melakukan fungsi distribusi. Melalui anggaran, pemerintah via Menteri Keuangan bisa membuat kebijakan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antarwilayah, kelas sosial, maupun sektoral. Jika terjadi perbedaan tingkat pendapatan yang tajam antarwilayah dan antarsektor tertentu, pemerintah bisa membuat kebijakan yang memastikan lapisan masyarakat kaya di wilayah maupun sektor lain memberi kontribusi lebih besar untuk kemudian didistribusikan ke lapisan masyarakat yang lebih miskin melalui program-program yang direncanakan anggaran. Ini belum banyak dilakukan Sri Mulyani. Menjadi tugas berat Menteri Keuangan baru untuk menjalankan fungsi-fungsi fiskal ini, selain memperkuat implementasi program, menyusun strategi memutus utang, dan meningkatkan kualitas pertumbuhan. Tanpa itu pekerjaan rumah ini akan selalu diwariskan dari waktu ke waktu. *