Mimpi Transportasi Massal Jakarta

Rabu, 19 Mei 2010 | 07:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta kota metropolitan terbesar dan terpadat di Asia Tenggara yang dihuni sekitar 10 juta jiwa menyimpan segala kesemrawutannya. Kota dengan sejarah masa lalu yang kompleks dan kondisi sosial-budaya yang sangat beragam ini telah diwarnai sederet permasalahan. Salah satu masalah yang krusial adalah masalah transportasi kota. Selama ini Jakarta dikenal sebagai metropolitan terburuk dalam mengatur transportasi warganya. Pelayanan transportasi umum di Jakarta ibarat jauh panggang dari api. Setiap hari kemacetan mengakrabi jalan-jalan Ibu Kota.

Fasilitas dan infrastruktur transportasi yang kurang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemacetan tersebut. Jakarta belum mempunyai sistem serta infrastruktur transportasi massal yang terpadu. Transportasi yang bisa melayani kebutuhan perpindahan warganya dengan cepat, aman, murah, nyaman, dan massal.

Keberadaan kantong-kantong penduduk di kota-kota satelit Jakarta yang setiap hari melakukan perjalanan menuju Jakarta pun ikut memperparah keruwetan transportasi di Kota Jakarta. Komuter yang berasal dari Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi semakin menambah arus kendaraan di dalam kota Jakarta yang sudah sedemikian padat. Akibatnya, kemacetan yang parah tak terhindarkan di jalan-jalan utama menuju kota-kota tersebut.

Masalah transportasi Jakarta juga menyangkut tata ruangan Jakarta yang sedemikan
rumit dan kompleks. Tata ruangan yang tidak mengindahkan tata guna lahan menyebabkan semakin banyaknya transportasi atau perpindahan yang harus dilakukan warga Ibu Kota. Tata ruang yang buruk juga bisa menjadi titik pangkal kemacetan. Selain itu, fakta transportasi yang sangat krusial adalah pertumbuhan kendaraan pribadi. Bahkan, jika keluar pada saat yang bersamaan, bisa dipastikan seluruh jalan yang ada di Jakarta akan ditutupi oleh kendaraan.

Keinginan lancarnya jalanan Jakarta ternyata masih sebatas mimpi. Janji membangun sistem transportasi terpadu DKI Jakarta masih jauh dari harapan. Rakyat masih harus berjuang di "jalur neraka". Itu artinya, kemacetan di Jakarta berkontribusi besar terhadap pemborosan energi nasional dan kerusakan lingkungan.

Massal-terpadu
Sebenarnya kebijakan transportasi Jakarta dalam satu dasawarsa terakhir sudah memasuki tahapan baru. Pemerintah mulai menyadari bahwa, untuk kota seperti Jakarta, penggunaan transportasi yang bersifat massal lebih menguntungkan dibanding transportasi yang berbasis kendaraan pribadi. Hal ini bisa kita lihat pada kebijakan-kebijakan transportasi Jakarta yang mulai menunjukkan tren untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan memperbaiki sistem angkutan umum di Kota Jakarta.

Pembangunan <I>mass rapid transit<I> (MRT) sangat diperlukan demi mengatasi kemacetan jangka panjang. Namun terbukti banyak hal yang tidak dilakukan sebelum membangun infrastruktur angkutan massal. Misalnya tiang-tiang pancang untuk struktur monorel sejak dulu sudah terpasang, tapi pembangunannya mangkrak, yang justru turut memicu kemacetan.

Jelaslah pola transportasi yang paling tepat untuk diterapkan di kota seperti Jakarta adalah transportasi yang bersifat massal. Namun, sayangnya, hal ini tidak disadari oleh pengambil kebijakan Ibu Kota di masa lampau. Beruntungnya, pemerintah mulai kembali ke arah kebijakan yang sesuai. Tren yang berkembang akhir-akhir ini adalah pengembangan sistem transportasi massal yang terpadu di DKI Jakarta. Hal ini, misalnya, sudah dimulai sejak diluncurkannya program <I>busway<I> oleh Gubernur Sutiyoso beberapa tahun yang lalu.

Sejatinya pembangunan infrastruktur transportasi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan MRT beserta sistem yang mendukungnya adalah solusi yang harus terus diupayakan. Perlu master plan untuk mengintegrasikan sistem busway, monorel, shelter bus, serta kereta listrik sebagai MRT andalan di masa datang.

Rencana meneruskan pembangunan proyek monorel dalam waktu dekat ini memang memungkinkan dapat mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Namun yang perlu diingat bahwa pembangunan monorel ini membutuhkan dana yang besar, dan akan menimbulkan persaingan hebat dengan moda transportasi lain, seperti angkutan kota, busway, dan kereta api listrik. Apabila terjadi kerusakan pada jalur monorel akan menimbulkan akibat yang fatal, karena jalur itu berada tepat di atas jalan raya.

Selain itu, tersedianya sarana transportasi massal-cepat tidak serta-merta bisa berdiri sendiri dalam menjamin efek yang diharapkan. Dibutuhkan strategi untuk "mengarahkan" pilihan masyarakat menggunakan sarana transportasi massal. Strategi ini akan berusaha melepaskan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi sehingga sistem transportasi massal-cepat dapat berjalan efektif.

Sisi lain, perlunya aplikasi kebijakan pajak kendaraan dan kuota kepemilikan yang bisa menjadi strategi yang tegas bagi para pengguna kendaraan pribadi. Selain dapat memaksimalkan penggunaan sarana transportasi massal-cepat oleh sebanyak-banyaknya penduduk, dana yang terkumpul dari strategi ini bisa dialokasikan untuk membangun sistem transportasi massal-cepat yang telah diproyeksikan.

Di samping itu, dalam mengambil keputusan kebijakan transportasi, analisis yang tidak boleh dilupakan adalah analisis permintaan terhadap transportasi itu sendiri. Bisa saja Jakarta sudah mempunyai MRT dan sistem transportasi yang terpadu. Busway, monorel, kereta listrik, serta sistem shelter yang memadai, tapi permintaan akan transportasi tetap saja besar. MRT tetap saja penuh dan tidak nyaman, Jakarta tetap macet karena masih banyak kendaraan pribadi yang tidak mampu diakomodasi oleh sistem MRT. Masyarakat masih tetap saja mengeluh bahwa persoalan transportasi belum selesai, sehingga pengurangan permintaan transportasi adalah sesuatu yang harus kita upayakan.

Di sini perlu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta ke daerah sekitarnya sehingga orang tidak perlu berbondong-bondong mendatangi Jakarta hanya untuk mencari sesuap nasi. Alternatif lainnya, semisal membuat kawasan-kawasan terpadu di Jakarta. Tempat-tempat seperti pasar, tempat rekreasi, dan rumah sakit disatukan dalam satu kawasan yang dekat dengan warga sehingga untuk mencapai tempat itu masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh.

Transportasi umum massal harus dipastikan murah. Apabila pemerintah memaksimalkan moda transportasi yang sudah ada serta mengatur dan mengintegrasikannya, masyarakat pasti akan tertarik menggunakannya karena lebih simpel dan murah. Para pengguna mobil pribadi bisa tertarik pindah ke angkutan umum.

Akhirnya, jika sekarang kita berandai kekuatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu merealisasi pembangunan sistem transportasi massal-cepat yang efisien, accessible, dan "hijau" untuk seluruh penghuni wilayah, Jakarta tempo doeloe yang dilukiskan dengan bangunan tua, pepohonan, trem, dan sepeda rasanya dapat menjelma menjadi Jakarta masa depan yang dihiasi dengan senyum penduduk Ibu Kota di sepanjang jalan yang lancar dan teratur.