KEN & KIN dan SBY-Nomics

Rabu, 23 Juni 2010 | 08:14 WIB

TEMPO Interaktif, Selasa, 15 Juni 2010, Presiden Yudhoyono meresmikan Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional, disingkat KEN & KIN. Dalam arahan secara tidak langsung, Presiden mengingatkan bahwa para ekonom atau teknokrat mesti bekerja sama dengan inovator atau teknolog. Inilah sinkretisme atau sinergi Wijoyonomics dan Habibienomics. Tidak perlu dipertentangkan, yang diperlukan ialah kebijakan untuk memilah secara eklektik agar tidak terjadi tirani oleh teknokrat yang "pelit secara bujeter", sehingga dianggap tidak punya visi jangka panjang. Atau terbajak oleh teknolog yang gemar proyek mercusuar yang belum tentu akan produktif dan prestisius belaka. Ninok Laksono, yang masuk jajaran KIN dengan <I>gambling<I>, telah melakukan swot analysis KEN & KIN hari Rabu di Kompas.

Presiden menegaskan bahwa KEN & KIN bukan policy makers, bukan decision maker. Maksimal keduanya adalah policy reviewers yang boleh mengusulkan policy recommendation, yang akan dikaji lagi oleh kabinet apakah akan dijadikan kebijakan oleh kabinet dan pemerintah. Suatu national think tank yang nonpartisan semacam Institute for Policy Studies, yang di banyak negara memang didirikan oleh pemerintah di luar prakarsa swasta.

Sebetulnya yang disebut swasta dalam kaitan dengan think tank, di negara mana pun, bahkan di Amerika Serikat, pasti berkaitan dengan kepentingan dan ideologi politik. Brookings Institution jelas berkiblat kepada Partai Demokrat. American Enterprise Institute jelas berinduk semang gembong Partai Republik. IPS Singapura karena one party rule jelas direstui oleh Lee Kuan Yew dan PAP. CSIS pun dulu berdiri karena ada akses ke puncak kekuasaan, Presiden Soeharto melalui dua asisten pribadinya, Ali Moertopo dan Sujono Humardani.

Tidak mengherankan bila Rakyat Merdeka memberi judul subyektif "KEN KIN Wadahi Pengusaha Lingkaran Istana". Dari 24 nama anggota KEN, yang ditonjolkan ialah komandan alias Ketua Chairul Tanjung, Sandiaga Uno, Hartati Murdaya, James Riady, Peter Gontha, Erwin Aksa, dan M. Syafii Antonio. Wakil Ketua KEN DR Chatib Basri dan sekretaris Aviliani. KIN diketuai oleh Prof DR Ir Zuhal, dengan anggota Rahmat Gobel, Ilham Habibie, Ninok Leksono, dan Bambang Kesowo serta rektor perguruan tinggi terkemuka secara ex officio. Masa kerja KEN & KIN disamakan dengan masa kerja kabinet.

Pesan utama Presiden dalam memberikan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan dalam 6 bulan hingga akhir 2010 adalah memberikan masukan pemikiran jangka panjang yang tidak terjebak sikap reaktif, karena kabinet sibuk 24 jam sehingga perlu lembaga yang lebih komtemplatif, deepening, long term, strategic, integrative sehingga bisa bermuara pada kebijakan yang komprehensif.

Indonesia tentu bukan suatu anomali dalam evolusi dan transformasi geopolitik. Debat atau polemik teknokrat vs teknolog oleh Daud Joesief diatasi dengan istilah teknosof, artinya baik teknokrat maupun teknolog harus mencapai tingkatan begawan, memikirkan filsafat, filosofi di balik putusan yang berawal dari mikro teknis ekonomi atau mikro teknis sektoral. Debat soal peran negara dan pasar, siapa lebih dominan, siapa mengendalikan siapa, juga masih terus berlangsung. Bila di ujung spektrum kiri dianggap kutub yang mewakili ideologi state dominance, di ujung kanan terdapat free marketers murni. Tapi tidak pernah ada negara-bangsa yang secara ekstrem berada di ujung state dominance permanen maupun free marketers tanpa intervensi negara sedikit pun.

Pada akhirnya, dunia bergerak ke mainstream, centris, negara diperlukan tapi kebebasan pasar menawarkan produk barang dan jasa hasil inovasi yang mengharapkan imbalan, bisa merangsang pertumbuhan ekonomi dari kreativitas masyarakat. AS sedang bergerak dari free marketers yang berdampak krismon karena sector derivatives-nya menjadi monster yang menelan sektor riil, sehingga memerlukan intervensi negara besar-besaran berupa bailout dan stimulus fiskal triliunan dolar.

Tiongkok bergerak ke arah free market dengan membebaskan petani dan badan usaha milik negara untuk melakukan inovasi dan meningkatkan produktivitas mikro mereka secara maksimal, sehingga secara akumulatif menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi. Eropa Barat mempunyai sistem kesejahteraan dan jaminan sosial paling merata. Walaupun belum tentu mutu servisnya terjamin, karena beratnya beban sosial yang dipikul.

Delapan pekerjaan rumah yang dibebankan kepada KEN meliputi kajian APBN, infrastruktur, pertumbuhan berkelanjutan 7 persen dengan pengentasan angka kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dalam suasana hijau, dengan ketahanan energi, pangan, dan air yang memadai. Target pertumbuhan ekonomi 7 persen selama sisa empat tahun KIB II, yang memerlukan investasi Rp 10 ribu triliun, terbagi 35 persen publik (negara) dan 65 persen swasta tentu merupakan PR yang harus dijabarkan oleh KEN dengan semangat entrepreneur meninggalkan reputasi kelambanan birokrasi yang tecermin dalam peringkat efisiensi dan competitiveness kita.

Delapan butir itu juga tumpang-tindih dengan PR untuk KIN dengan istilah FEWS (food, energy water sustainability, atau security); pendidikan, kesehatan, dan kedokteran; pertahanan; perhubungan; teknologi informasi dan komunikasi; serta ekonomi kreatif.

Polemik tentang kaitan dengan sistem politik dan ekonomi yang juga diperdebatkan di Tampaksiring tentu akan mewarnai juga debat dalam KEN dan KIN.

Joshua Copper Ramo, Managing Director Kissinger Associates, adalah orang pertama yang melontarkan ide The Beijing Consensus dalam monogram tahun 2004 bahwa state dominant capitalism model Cina ternyata luar biasa suksesnya dalam mencapai pertumbuhan double digit sebelum krismon 2008. Setelah krismon 2008, ternyata Cina juga masih mempunyai ketahanan sehingga Stefan Harper menulis buku berjudul serupa pada 2009. Isinya merupakan analisis tentang fenomena state capitalism Cina.

Ian Bremmer, yang dikenal sebagai penulis buku The J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall pada 2006, muncul dengan buku terbaru pada Mei 2010 berjudul The End of the Free Market. Konflik tentang sistem politik ekonomi di mana negara memegang commanding position atau "tut wuri handayani" dan turun tangan hanya waktu krisis. Bremmer mengingatkan bahwa, "For the next several years, China''s economy and its international influence will grow and US great power advantages will continue to narrow. State capitalism may not be with us forever, but it''s likely to be around for decades to come."

Meski demikian, Bremmer tetap menyatakan, "To ensure that the US remains an indispensable player in international politics and the global economy are essential if free markets are to prevail. This idea of ''indispensability'' in crucial." Bremmer sekarang menjadi penceramah yang dikontrak oleh speakers bureau dengan jadwal terketat dan terlaris. Untuk menjawab dan berdialog dengan Bremmer, GNI akan meluncurkan studi The Rise of Emerging Indonesia, sebuah anatomi kekuatan Indonesia Inc menghadapi fenomena state capitalism vs free market. Di mana, ke mana, dan bagaimana Indonesia. Ini bagian dari PR utama KEN & KIN.