Ratusan Mata-mata di Mana-mana

Senin, 09 Agustus 2010 | 09:17 WIB

TEMPO Interaktif, Sewaktu masih bocah ingusan dan benar-benar tak tahu apa-apa, saya pernah bertanya kepada orang tua saya: apakah itu intel? Orang tua saya menegakkan jari telunjuknya melintasi hidung dan mulutnya. Sssstttt....

Saya percaya bahwa saya bukanlah bocah yang pertama atau terakhir yang melontarkan pertanyaan semacam itu kepada orang tuanya, yang bukannya memperoleh jawaban melainkan mendapati sikap paranoid yang menunjukkan betapa tabu hal tersebut untuk ditanyakan. Pada masa itu, Orde Baru telah mengubah orang-orang terdekat kita menjadi pos-pos kekuasaan negara, untuk membesarkan kita menjadi seorang warga Indonesia yang merasa selalu ada ratusan mata di mana-mana.

Hari ini, di masa demokrasi liberal ini, barangkali, kita merasa bahwa ratusan mata telah dilucuti dari dinding-dinding di sekeliling kita. Anak-anak tak lagi dibesarkan dengan Laporan Khusus dan Pengkhianatan G30S/PKI, yang dulu menghadirkan wajah negara hingga ke tengah-tengah ruang tamu kita.

Tetapi baru-baru ini Ben Anderson dalam Bangkok Post mengungkapkan keheranannya setelah membaca makalah-makalah Nippon Foundation tentang negara-negara Asia Tenggara. Praktek oligarki, pelanggaran hak asasi manusia, dan kendali negara terhadap media yang terus berlanjut di negara-negara ini setelah krisis Asia 1998—termasuk Indonesia—sama sekali tak kasatmata dalam makalah-makalah tersebut.

Pandangan Anderson hanya mempertegas apa yang sebenarnya terus berlanjut di sekeliling kita. Ancaman terhadap kebebasan media dan berpendapat terus terjadi dalam bentuk-bentuk yang justru tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah orang tetap merasakan bahwa mulut ini tak bisa menuturkan kata-kata tabu yang berkenaan dengan pihak-pihak tertentu—pemegang kekuasaan yang sesungguhnya.

Sifat liat kekuasaan

Maka dalam tulisan ini saya hendak mengajukan satu sangkaan tentang kondisi kita belakangan. Barangkali ratusan mata yang mengelilingi warga Indonesia tak pernah diturunkan, melainkan hanya konsepsi kita tentang kekuasaan dan warga negara yang berubah selepas Orde Baru. Berikut ini gambaran tentang betapa liatnya struktur kekuasaan di Indonesia, membuatnya terus bertahan dari masa ke masa.

Para pengkaji Indonesia kerap memperbandingkan praktek kekuasaan Orde Baru dengan praktek kekuasaan Belanda. Ini bukannya tanpa alasan. Pada dasarnya, para sosok pemimpin baru pengganti penguasa lama selalu akan menghadapi kondisi-kondisi warisan yang—dalam banyak kasus—mengubah diri mereka sebelum mereka sanggup mengubah negerinya. 

Di Indonesia, sebagaimana yang diperlihatkan Ruth McVey dalam artikel The Beamtenstaat in Indonesia, ada sejumlah pra-kondisi yang membuat Orde Baru dengan sendirinya menjelma menjadi beamtenstaat—negara yang mengorbit hanya di sekitar para birokrat, serupa negara kolonial Belanda. Nyaris semua elite di Indonesia bekerja atau bergantung pada birokrasi, sementara sejak masa kolonial kelas pengusaha lokal dihambat pertumbuhannya dan kelompok petani dijauhkan dari kekuatan politik.

Karena itu, kekuasaan, pada masa kolonial maupun masa Orde Baru, identik dengan stabilitas politik. Warga Indonesia identik dengan ancaman yang perlu ditertibkan. Dalam salah satu adegan Kisah Perjuangan Suku Naga, lakon teater besutan Rendra pada 1975, Kolonel Srenggi, Menteri Pertahanan negeri Astinam, mengungkapkan kepada sang ratu, pengorbanan dan kepatuhan adalah awal dari kemajuan.

Contoh lainnya kita temukan dengan membaca kembali biografi para jenderal yang diterbitkan pada masa Orde Baru. Kita akan menemukan alasan-alasan mengapa mereka tidak mempercayakan kekuasaan ke tangan masyarakat luas serupa dengan pandangan para birokrat maupun ilmuwan kolonial. Kedua pihak ini sama-sama menganggap masyarakat luas tak sanggup memerintah dan menertibkan diri sendiri.

Untuk waktu yang sangat lama, tidak ada kekuatan penekan atau tuntutan dari luar negara yang cukup kuat untuk memecah citra tentang warga dan kekuasaan di mata para pejabat Indonesia. Dengan begitu, praktek pengendalian masyarakat pada era Orde Baru mengambil motif yang serupa dengan masa kolonial—meski tentu dengan bentuk yang berbeda.

Ben Anderson, dalam artikelnya Old State, New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective, misalnya, membandingkan KNIL dengan militer di Indonesia lantaran keduanya memiliki sejumlah kesamaan. Alih-alih mengamankan negara dari ancaman luar, keduanya lebih berfokus—bahkan terobsesi—untuk menertibkan potensi-potensi perlawanan yang meletup dari dalam wilayahnya sendiri. 

Untuk menangani rambut gondrong yang dianggap sebagai ancaman ketertiban, para petinggi militer Orde Baru sampai-sampai mengerahkan pasukan teritorial. Bandingkan dengan temuan Takashi Shiraishi dalam penelitiannya tentang praktek intelijen di Hindia-Belanda. Peran intelijen, khususnya pada masa pergerakan di Hindia, telah menjadi terlalu besar sehingga pemerintah Hindia sendiri tersandera olehnya. Mereka hanya bisa memandang Hindia melalui hoofdmarket, laporan yang diasup oleh dinas intelijen, yang melukiskan negeri yang mereka tinggali itu sebagai medan penuh ancaman dan teror.

Dan tak mengherankan mengapa membaca novel Rumah Kaca, yang bercerita tentang praktek intelijen Belanda mengontrol kehidupan Minke, sang tokoh utama yang menjadi ancaman politik, seperti membaca sebuah perumpamaan tragis tentang Orde Baru, pemerintah dari lapisan masyarakat yang diperjuangkan Minke yang memenjara pengarang novel ini, Pram.
 
Selepas Orde Baru

Pada transisi selepas Orde Baru, demokrasi yang hendak diperkenalkan ke Indonesia pun harus menghadapi kondisi-kondisi warisan masa lalu yang menjadikan watak demokratis itu sendiri sesuatu yang nyaris mustahil.

Hanya, memang, kita tidak menolak konsepsi manusia yang berubah sejak runtuhnya tembok Berlin atau terbitnya fajar neoliberalisme. Negara, oleh banyak politisi dunia tahun 1990-an, diibaratkan sebagai perusahaan. Manusia mulai digambarkan sebagai “sumber daya”, “modal”, ataupun “aset”, dibentuk ulang dari citra sebelumnya sebagai gelas-gelas kosong untuk diisi ideologi politik.

Ratusan mata di mana-mana tak lagi beroperasi dalam era “kekuasaan untuk kekuasaan”, di mana setiap warga harus dipantau dengan seksama hingga ke ujung rambutnya. Warga kini lebih dihitung dalam skala ekonomi. Laporan berbagai lembaga pemantau kerap memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah operasi keamanan rahasia maupun jaringan tak kasatmata tetap dijaga oleh mereka yang berkepentingan untuk menjamin sumber daya ekonomi.

Manusia telah berubah. Konsepsi kita tentang manusia telah lebur dan dibuat kembali. Tetapi kekuasaan tidak pernah berhenti untuk terus menempatkan manusia Indonesia sebagai pion-pion yang meregenerasi kekuasaan itu sendiri, beserta otoritarianisme tak kasatmata yang mengikutinya. Inikah wajah Indonesia yang hendak kita bentuk? *
 
Pull quote:
Manusia telah berubah. Konsepsi kita tentang manusia telah lebur dan dibuat kembali. Tetapi kekuasaan tidak pernah berhenti untuk terus menempatkan manusia Indonesia sebagai pion-pion yang meregenerasi kekuasaan itu sendiri, beserta otoritarianisme tak kasatmata yang mengikutinya. Inikah wajah Indonesia yang hendak kita bentuk?