Jantung Perkara Kemacetan Jakarta

Jum''at, 13 Agustus 2010 | 08:13 WIB

TEMPO Interaktif, Kemacetan Jakarta kembali menjadi bahan diskusi publik yang hangat. Jakarta kini menuju titik batas daya dukungnya. Menjelang tahun 2014, kecepatan kita berjalan menuju titik batas semakin tinggi.

Bahkan, banyak pihak menghitung, dengan kecenderungan pertambahan kendaraan versus jalan seperti sekarang, diperkirakan pada 2014 Jakarta macet total. Tanpa menunggu sampai saat itu, sekarang ini pun tidak lagi nyaman bertempat tinggal atau melakukan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya di Jakarta. Barangkali tak perlu menunggu hingga 2014, Jakarta akan berhenti bernapas karena macet total. Dengan budaya politik menang-menangan, ketidakpastian yang tinggi, maraknya pemburu rente, dan ekonomi bawah tanah seperti saat ini, tampaknya MRT, monorel, jalan tol layang kota, dan double track yang direncanakan belum tentu sempat beroperasi pada 2014.

Ada sejumlah analisis penyebab kemacetan Jakarta. Pertama, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Akibatnya, tapak jalan penuh, dan pada suatu titik akan macet total. Kedua, angkutan massal tidak berkembang. Selain tidak aman dan tidak nyaman, angkutan massal belum mampu menjawab kebutuhan transportasi warga.

Akibat tekanan kehidupan urban dan kondisi lingkungan jalan, sepeda motor akhirnya menjadi alternatif transportasi warga kota. Padahal sedari semula sepeda motor tidak didesain untuk transportasi seperti saat ini. Ketiga, tata kota yang amburadul. Keempat, manajemen transportasi yang tanpa sistem. Kelima, munculnya diktator jalanan yang ugal-ugalan menggunakan bidang jalan seenak perut. Ujung dari semua ini, ruang jalan kota menjadi ajang konflik nyata, baik horizontal maupun vertikal, detik demi detik.

Saat ini Jakarta membangun sistem angkutan cepat massal (MRT). Jalan layang yang baru akan dibangun di beberapa koridor utama kota. Jalan tol dalam kota yang baru akan menghubungkan Jakarta dengan Bodetabek. Tapi pada dasarnya tak pernah ada kapasitas jaringan jalan kota yang bisa menampung tumbuhnya lalu lintas orang dengan kendaraan pribadi. Makin dibangun kapasitas baru, makin berdatangan arus kendaraan baru, karena kota dengan potensi ekonominya yang besar sesungguhnya bagai waduk besar kendaraan yang tak kunjung berkesudahan. Jabodetabek segera dihuni sekitar 30 juta orang (Dikun, 2010).

Sampai di sini tampaknya tak ada solusi mujarab untuk memecahkan kemacetan massif di kota. Toh, kedua sistem itu hanya bergerak dari sisi pasokan. Ia tidak menyentuh sisi kebutuhan. Pendek kata, semua itu tak menyentuh jantung perkara kerumitan Jakarta.
Kesalahan bukan pada transportasi. Juga bukan pada polisi dan dinas perhubungan. Bukan pula pada pengguna jalan. Letak salah pada kegagalan kita yang amat persisten mengatasi kesenjangan kota-desa, menyebarkan penduduk ke wilayah lain di luar Jawa dan Jabodetabek, serta meratakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Mengapa kita tak berdaya mengatasi urbanisasi massif selama puluhan tahun?

Tampaknya akar permasalahan terletak pada ketidakmampuan kita membangun ekonomi pedesaan, yang telah menciptakan kesenjangan kota-desa, keterbelakangan desa, dan marginalisasi ekonomi pedesaan. Konsep yang kita kenal selama ini tentang urban-rural linkages tak berjalan karena kenyataannya kota makin perkasa, sedangkan desa justru makin merana.

Ada alasan logis untuk menjelaskan gerak urbanisasi massif selama ini. Pertama, ketidakseimbangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur, khususnya antara Jawa dan non-Jawa. Disparitas antardaerah ini sebetulnya sudah terjadi sejak awal pembangunan. Ironisnya, hingga kini belum ada perbaikan berarti, bahkan kian senjang. Pada 1975, kawasan barat Indonesia (KBI) menguasai 84,6 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan Jawa yang hanya 9 persen dari luas wilayah menguasai 46,7 persen PDB nasional dan jadi tempat bermukim 63,2 persen penduduk Indonesia.

Lebih dari tiga dekade kemudian, pada 2008, KBI menguasai 81,3 persen PDB nasional dengan meninggalkan kawasan timur Indonesia (KTI), yang hanya menguasai 18,7 persen. Supremasi Jawa atas non-Jawa terlihat jelas: pada 2008 Jawa menguasai 57,9 persen PDB nasional, dengan tiga provinsinya (DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat) menguasai 46 persen PDB nasional.

Kedua, kesenjangan yang lebar antara perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan yang didominasi oleh kegiatan ekonomi modern, seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, komunikasi, properti, dan jasa keuangan serta perbankan, mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat daripada daerah pedesaan, yang didominasi kegiatan ekonomi tradisional, seperti sektor pertanian dan pertambangan-penggalian. Pada 2008, pertumbuhan sektor pertanian hanya 4,8 persen, jauh di bawah sektor transportasi dan komunikasi yang tumbuh 16,7 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih 10,9 persen, dan sektor keuangan 8,2 persen. Kontribusi sektor pertanian pada PDB nasional tahun 2008 hanya 14,4 persen (Wibisono, 2009). Padahal sektor ini menampung 43 persen dari total tenaga kerja yang ada.

Kemiskinan sejak dulu terkonsentrasi di pedesaan. Pada 1976, jumlah penduduk miskin pedesaan mencapai 44,2 juta orang atau 81,5 persen dari total penduduk miskin. Lebih dari 30 tahun kemudian, angka ini hanya mengalami sedikit perbaikan. Per Maret 2009, jumlah penduduk miskin pedesaan mencapai 20,6 juta orang atau sekitar 63,4 persen dari total penduduk miskin. Per Maret 2010, angka kemiskinan turun tipis 0,82 persen, dari 14,15 persen (32,53 juta jiwa) pada 2009 menjadi 13,32 persen (31,02 juta jiwa). Walaupun persentase kemiskinan turun, persentase jumlah orang miskin di pedesaan justru meningkat (dari 63,35 persen pada 2009 menjadi 64,23 persen pada 2010). Ini merupakan fakta getir karena pembangunan justru kian meminggirkan warga pedesaan. Data ini menunjukkan, selama puluhan tahun pembangunan ekonomi ternyata kemiskinan tidak beranjak jauh dari desa.

Kemajuan Jawa dan daerah perkotaan jadi faktor penarik (pull factor) urbanisasi. Sebaliknya, ketertinggalan luar Jawa dan daerah pedesaan menjadi faktor pendorongnya (push factor). Jutaan manusia mengadu nasib ke kota karena kemiskinan di desa. Daerah-daerah maju menarik jutaan tenaga kerja terdidik dan terlatih meninggalkan daerah miskin sehingga semakin tertinggal. Derap pembangunan di daerah maju tak menyebarkan manfaat (spread effect), termasuk sekadar menetes dalam bentuk trickle down effect, namun justru mengisap sumber daya perekonomian sehingga terkonsentrasi di daerah-daerah kaya (backwash effect). Akibatnya, pedesaan makin marginal dan tak mampu mengatasi ketertinggalan. Inilah wajah asli kerumitan dan kemacetan Jakarta. *