Kamuflase Kereta Khusus Wanita
Jum''at, 27 Agustus 2010 | 07:55 WIB
TEMPO Interaktif, Jumat (20 Agustus) pukul 05.40 WIB, gerbong kereta rel listrik (KRL) kelas ekonomi AC rute Bogor-Jakarta diberangkatkan. Hari itu suasana di KRL kelas ekonomi AC terasa berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Pasalnya, mulai 19 Agustus 2010, ada gerbong khusus wanita di KRL kelas ekonomi AC dan ekspres. Penumpang wanita ditempatkan di gerbong pertama dan terakhir.
Kebijakan itu merupakan wujud kepedulian pihak pengelola KRL terhadap penumpang wanita. Pasalnya, selama ini ditengarai sering terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan di dalam KRL, utamanya saat kereta dijejali penumpang. Di saat seperti itu, penumpang wanita, anak-anak, nenek-nenek, dan pria bercampur-baur sehingga pelecehan seksual mudah terjadi.
Tampak tidak ada penumpang pria di gerbong khusus wanita pagi itu, terlebih di gerbong itu ada seorang petugas keamanan yang juga wanita. Namun kondisi mulai berubah saat KRL memasuki Stasiun Bojong Gede. Penumpang mulai banyak. Gerbong khusus wanita pun mulai diisi penumpang pria. Bahkan, karena begitu sesaknya, pintu KRL ekonomi AC tak bisa ditutup. Jika demikian halnya, efektifkah keberadaan gerbong khusus wanita di KRL ekonomi AC dan ekspres?
Untuk KRL ekspres, keberadaan gerbong khusus wanita mungkin akan efektif karena penumpang di KRL ekspres tidak sebanyak KRL ekonomi AC. Sebenarnya, di KRL ekonomi AC, bahkan KRL kelas ekonomi non-AC, pun keberadaan gerbong khusus wanita akan efektif jika penumpangnya tidak sebanyak sekarang. Kondisi KRL kelas ekonomi AC dan non-AC memang memprihatinkan. Jangankan persoalan pelecehan seksual. Di KRL kelas ekonomi AC dan non-AC keselamatan kita sebagai penumpang juga diabaikan. Penumpang berjubel bukan hanya di dalam gerbong, namun juga di atap kereta.
Kondisi seperti itu sudah menjadi semacam tradisi di gerbong KRL kelas ekonomi, terutama pada saat pagi hari dan sore hari. Celakanya, hal itu tidak hanya terjadi di gerbong KRL kelas ekonomi rute Bogor-Jakarta, namun juga di rute lainnya, seperti Bekasi-Jakarta dan Jakarta-Serpong.
Kondisi tidak manusiawi itu tak jarang mengundang maut bagi penumpang KRL kelas ekonomi. Selama semester pertama 2004 saja, menurut data dari PT Kereta Api Daerah Operasi I Jabodetabek, telah terjadi 146 kasus kecelakaan di KRL. Dari angka itu tercatat 47 orang jatuh dari atap KRL, 18 orang terbentur peron, 5 orang tersengat kabel listrik, dan 5 orang lainnya terserempet di peron.
Di sisi lain, jumlah penumpang KRL rute Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sendiri selalu menunjukkan peningkatan. Menurut Kepala Divisi Angkutan Jabodetabek PT Kereta Api Akhmad Marzuki, jumlah penumpang KRL Jabodetabek pada 2007 saja telah mencapai 118 juta orang. Padahal, pada 2004, penumpang Jabotabek baru 100.403.936 orang. Sedangkan pada 2005 meningkat menjadi 100.960.700 orang, dan pada 2006 menjadi 104.424.720 orang.
Meskipun jumlah penumpang KRL Jabodetabek terus meningkat, moda transportasi massal itu seperti dianaktirikan oleh pemerintah. Bagaimana tidak, peningkatan jumlah penumpang itu tidak pernah diimbangi dengan perbaikan kondisi KRL Jabodetabek kelas ekonomi. Akibatnya, para pengguna KRL dipaksa berjudi dengan maut setiap hari. Pergantian Menteri Perhubungan dalam kabinet pun tidak berdampak bagi perbaikan kondisi KRL.
Berkaitan dengan jumlah itulah seharusnya, sebelum memunculkan gerbong khusus wanita di dalam KRL, pihak pengelola KRL Jabodetabek paham bahwa selama kondisi di dalam gerbong sudah penuh sesak dengan penumpang, pelecehan seksual selalu rawan terjadi. Gerbong khusus wanita akan efektif bila pemerintah sudah memperbaiki kondisi KRL secara keseluruhan, termasuk infrastrukturnya, sehingga tidak ada lagi penumpang yang berjejal di dalam gerbong seperti pepes ikan.
Namun, jika masyarakat mendesak pemerintah memperbaiki kondisi KRL agar lebih manusiawi, jawaban pemerintah selalu saja terhambat persoalan dana. Pemerintah tidak punya uang untuk menambah gerbong KRL. Pemerintah tidak punya uang untuk membangun <I>double-double track<I> bagi jalur KRL baru. Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah, benarkah pemerintah tidak punya uang untuk memperbaiki sarana transportasi massal ini? Pemerintah sebenarnya bukan tidak punya uang untuk memperbaiki kondisi transportasi massal itu. Pemerintah hanya tidak memprioritaskan perbaikan kondisi KRL Jabodetabek.
Untuk kawasan Jabodetabek, pemerintah lebih senang memfasilitasi pergerakan mobil pribadi dibanding alat transportasi massal seperti KRL Jabodetabek. Hal itu dapat dilihat dari gencarnya pembangunan jalan tol di Jabodetabek selama ini.
Saat ini antara Jakarta dan wilayah Botabek (Bogor, Tangerang, Bekasi) telah dihubungkan oleh beberapa jaringan jalan tol, antara lain Jalan Tol Cawang-Bogor-Ciawi sepanjang 46 km, Jalan Tol Cawang-Cikampek sepanjang 72 km, Jalan Tol Tomang-Merak sepanjang 102 km, Jalan Tol Jakarta Inner Ring Road (Lingkar Dalam Kota), Jalan Tol Pluit-Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (Lingkar Luar Kota), dan Jalan Tol JORR-Serpong sepanjang 15 km.
Nah, untuk membangun jalan tol yang panjangnya ratusan kilometer itu, pemerintah ternyata mampu. Namun mengapa untuk membangun double-double track bagi KRL, pemerintah selalu berkelit tak punya uang? Jawabannya jelas, karena perbaikan KRL kelas ekonomi jurusan Jabodetabek hanya akan dinikmati oleh pengguna KRL, yang rata-rata dari kelas ekonomi menengah ke bawah alias orang miskin. Sedangkan pembangunan jalan tol akan berdampak pada kenyamanan para pengguna mobil pribadi dari kelas ekonomi menengah ke atas.
Terlebih para petinggi di Departemen Perhubungan tidak akan pernah menggunakan KRL kelas ekonomi. Mereka sudah dapat jatah mobil pribadi yang akan meluncur mulus di jalan tol. Jika demikian halnya, munculnya gerbong khusus wanita tak lebih dari sekadar kamuflase untuk menutupi tidak adanya kemauan politik dari pemerintah dan pengelola kereta untuk membenahi KRL Jabodetabek menjadi lebih manusiawi. *