Rusia dan Agenda Demokrasi

Senin, 10 Januari 2011 | 14:06 WIB

TEMPO Interaktif, Ketika Presiden Dmitri Medvedev baru-baru ini menyampaikan pidato tahunannya di depan Majelis Federasi Rusia, saya terkesan oleh yang dimaksudkannya dalam pidatonya itu, yakni suatu negara yang maju dan makmur, bukan kepada Rusia hari ini.

Rusia akan mengadakan pemilihan presiden pada 2012. Apa yang terjadi pada 2011, menurut pendapat saya, lebih penting daripada pemilihan itu sendiri. Sesungguhnya evolusi yang dialami masyarakat Rusia bisa mengubah politik negeri ini, kendati banyaknya penentang di dalam negeri yang menafikan perubahan atau mereka yang mengklasifikasikan Rusia sebagai "negara otoriter yang sulit berubah". Tapi suatu agenda yang baru untuk Rusia harus dikembangkan tahun ini demi terwudjudnya perubahan itu.

Sepuluh tahun yang lalu, mempertahankan keutuhan wilayah dan pemulihan otoritas pemerintah menduduki tempat pertama dalam daftar prioritas Rusia. Rakyat mendukung seorang presiden, Vladimir Putin, yang mencurahkan segala-segalanya pada agenda "stabilisasi" ini. Kita bisa memperdebatkan bagaimana cara agenda ini hendak dicapai, dan seberapa bakal berhasilnya agenda ini, tapi tantangan "eksistensi" Rusia sebagian besar sudah teratasi.

Kemajuan yang dicapai dalam mempertahankan stabilisasi ini justru mengungkapkan berbagai persoalan lainnya yang belum terselesaikan, masalah-masalah yang diperparah oleh krisis keuangan global, tapi yang bukan disebabkan olehnya. Bagaimanapun, ekonomi Rusia, yang berbasis sumber daya, yang mengalami de-industrialisasi, dan yang ditopang oleh belanja negara, merupakan hasil pilihan yang murni berakar dari dalam negeri. Ia bukan karena krisis yang menyebabkan maraknya korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat pada semua level, atau yang menyebabkan Rusia kehilangan dinamika demokrasinya. Kita rakyat Rusia, yang berpesta-pora di atas limpahan minyak dan gas bumi, lupa bahwa sumber daya ini tidak langgeng selamanya. Bahkan, dengan kondisi pasar dunia yang menguntungkan saat ini, kita tidak berhasil mengatasi masalah kemiskinan, yang masih menimpa jutaan rakyat Rusia.
Saya yakin bahwa masalah-masalah yang dihadapi Rusia ini semuanya bermuara pada politik. Kita perlu lingkungan yang bersaing dan demokratis, inisiatif pada semua level, suatu masyarakat madani yang aktif, dan kontrol publik yang riil. Hanya dalam kondisi seperti itu, persoalan-persoalan yang sulit itu bisa terselesaikan.

Tapi, mulai 2005-2006, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang praktis tidak memungkinkan diresponsnya secara cepat persoalan-persoalan yang akut. Keputusan menetapkan gubernur-gubernur dengan pengangkatan, bukan dengan pemilihan, menerapkan pemungutan suara menurut daftar partai, meningkatkan ambang batas keikutsertaan dalam pemilihan, dan mencabut persyaratan minimum jumlah pemilih--semua disertai manipulasi pemilihan dan media massa--telah menciptakan suatu sistem politik yang tertutup terhadap masukan dari masyarakat. Tidak mengejutkan jika elite politik sibuk melayani hanya kepentingan-kepentingan sempit mereka sendiri.

Musim panas ini, dengan banyaknya kebakaran hutan yang merebak di luar Kota Moskow, keterpencilan elite ini makin menunjukkan sifat yang mengancam dan membahayakan. Tapi ada sesuatu lagi yang terjadi: masyarakat menjadi semakin banyak menuntut. Mereka juga mengenali kepentingan mereka sendiri dan tahu bagaimana mengekspresikan tuntutan-tuntutan mereka.

Walaupun tradisi membentuk sendiri organisasi dalam masyarakat Rusia belum kuat atau mengakar, suatu gerakan yang riil ke arah ini semakin tampak dan bisa disaksikan siapa pun. Para pegiat publik, jurnalis, pencinta lingkungan, pebisnis, dan rakyat biasa yang telah menderita di bawah tekanan tirani dan korupsi pejabat-pejabat publik sudah mulai bergabung.

Pemerintah sedikit-banyak sudah menyadari hal ini. Keputusan Medvedev menunda pembangunan jalan raya menembus hutan Khimki dekat Moskow, yang mendapat tantangan luas, merupakan keputusan yang penting. Selama beberapa bulan, pejabat-pejabat federal dan Kota Moskow tidak menghiraukan penolakan masyarakat atas rencana pembangunan jalan tersebut, maka keputusan yang diambil Medvedev itu merupakan sinyal: memandang rendah rakyat tidak bisa dibenarkan. Namun, setelah itu, birokrat-birokrat pemerintah mencoba mengubah dengar pendapat publik--yang diadakan untuk memberi rakyat dan lembaga-lembaga sosial suara dalam memecahkan persoalan seperti ini--menjadi formalitas semata.

Demikianlah konflik antara kecenderungan demokratis dan kecenderungan anti-demokratis menjadi akut. Jika yang menang adalah kecenderungan anti-demokratis, semua yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya berada dalam bahaya--termasuk stabilitas itu sendiri. Ancaman inilah yang tampaknya memotivasi Medvedev memberi pernyataan tegas pada November: "Bukan rahasia," demikian tulis Medvedev dalam blognya, "bahwa, pada periode tertentu, gejala-gejala stagnasi telah mulai muncul dalam kehidupan politik kita, dan sudah tampak ancaman berubahnya stabilitas menjadi faktor bakal terjadinya stagnasi."

Pernyataan Presiden ini mengejutkan. Penilaian yang diberikan Medvedev membuktikan bahwa ia memahami masalah-masalah yang dihadapi Rusia ini berakar dalam politik--pada degradasi partai pemerintah. Pada tidak adanya oposisi yang riil, dan pada tidak adanya respek kepada hak-hak minoritas politik. Saya menyambut baik tekanan yang diberikan Medvedev terhadap keprihatinan masyarakat serta retorika anti-birokrasi yang diutarakannya. Tapi pernyataan-pernyataan yang dibuatnya itu cuma langkah pertama ke arah dirumuskannya suatu agenda baru di Rusia, yang titik pertamanya harus berupa pembaruan dan akselerasi langkah-langkah ke arah demokrasi yang rill dan efektif. Rakyat penting meyakini bahwa pernyataan-pernyataan Medvedev itu mencerminkan prioritas yang diinginkannya, dan bahwa ia siap berjuang untuk itu.
Di antara prioritas-prioritas itu, salah satu yang paling penting adalah pendidikan. Kita telah sampai pada titik di mana persyaratan pendidikan yang universal dan gratis mungkin tinggal khayalan. Rakyat bertanya: bagaimana mungkin, setelah Perang Dunia II, negara punya cukup uang untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, sedangkan sekarang tidak?

Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efektif untuk memerangi korupsi juga telah menjadi masalah politik yang serius, justru karena ia telah memperlebar kesenjangan yang memisahkan rakyat dengan pemerintah. Sungguh, elite sekarang ini tidak bisa atau tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya suatu inisiatif oleh presiden yang serius, yang didukung oleh masyarakat madani dan kekuatan politik yang berani, yang bisa melakukan hal itu. Agenda baru harus juga mencakup komponen ekonomi yang kuat. Tambal sulam anggaran dan inisiatif perorangan saja tidak akan cukup. Untuk menjamin pembaruan ekonomi Rusia, perlu langkah-langkah ke arah ekonomi yang up-to-date, berbasis iptek, dan yang berkesinambungan lingkungan. Di sinilah saya melihat hubungan yang langsung dengan masalah pendidikan.
 Saya yakin bahwa Medvedev harus menjadi pemimpin dalam proses merumuskan agenda baru Rusia ini, dan ia harus bertindak pada 2011.
Masyarakat akan mendukungnya.

Hak cipta: Project Syndicate, 2010.