Memperbaiki Akses ke Perguruan Tinggi Negeri

Selasa, 25 Januari 2011 | 08:20 WIB

TEMPO Interaktif, Pemerintah cq Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijakan baru mengenai seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi badan hukum milik negara (PTN/PT BHMN), yaitu melarang semua PTN/PT BHMN menyelenggarakan seleksi mandiri sebelum pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

Kebijakan baru ini patut diapresiasi mengingat hal itu merupakan langkah konkret untuk memperbaiki akses masuk ke PTN dan PT BHMN yang selama ini amburadul. Sekaligus mengurangi tingkat stres anak-anak dalam menghadapi ujian nasional dan tes ke perguruan tinggi dalam waktu yang bersamaan.

Selama delapan tahun terakhir (2002-2010), PTN yang sudah berubah menjadi PT BHMN mengembangkan pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dan jenisnya bermacam-macam, bahkan ada yang sampai empat pola, termasuk yang dilakukan secara bersama melalui ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN) atau sekarang disebut SNMPTN. Yang menjadi persoalan krusial adalah beberapa pola tersebut, selain dilaksanakan sebelum SNMPTN, bahkan juga sebelum ujian nasional, mengandalkan besarnya uang yang dapat dibayar oleh calon mahasiswa, dari yang terendah Rp 10 juta hingga satu miliar rupiah atau bahkan lebih. Uang masuk ke PT BHMN yang mencapai ratusan juta rupiah itulah yang kemudian sering dijuluki sebagai jalur khusus. Maksudnya adalah khusus yang membayarnya gede.

Besaran kuota mahasiswa yang diterima melalui ujian mandiri itu beragam. Setiap PTN/PT BHMN memiliki kebijakan berbeda. Universitas Gadjah Mada, misalnya, hanya menyisakan 10 persen saja calon mahasiswa diterima melalui SNMPTN, Universitas Indonesia 25 persen, sedangkan Universitas Airlangga sampai 60 persen. Artinya, di UGM, 90 persen mahasiswa baru diterima melalui jalur mandiri, sedangkan di UI jumlah mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri mencapai 75 persen. Konsekuensi dari pola penerimaan mahasiswa baru seperti itu adalah mempersempit peluang kaum miskin untuk masuk ke PTN/PT BHMN, mengingat satu-satunya peluang bagi mereka adalah melalui SNMPTN, sementara kuotanya terlalu kecil.

Selain persoalan bayarnya gede, jadwal seleksi mandiri itu menimbulkan masalah tersendiri bagi murid kelas III SMTA (SMK dan SMA) yang akan mengikutinya. Hampir semua seleksi mandiri tersebut dilaksanakan sebelum atau berdekatan dengan ujian nasional, sehingga sering mengacaukan konsentrasi para murid kelas III SMTA antara stres menghadapi ujian nasional dan stres menghadapi seleksi mandiri. Inilah keluhan terbanyak atas pola seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh setiap PT BHMN. Murid, orang tua, sekolah, dan Kementerian Pendidikan Nasional direpotkan oleh seleksi mandiri tersebut. Sebab, ternyata banyak anak kelas III SMA yang dinyatakan lolos seleksi mandiri oleh suatu PT BHMN, tapi tidak lulus ujian nasional. Kasus-kasus seperti itu mengacaukan anak, orang tua, maupun kebijakan pendidikan itu sendiri. Kebijakan satu dan lainnya tidak sinkron.

Ramah anak
Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh dan Wakil Menteri Fasli Jalal memperhatikan sungguh keluhan masyarakat mengenai jadwal seleksi mandiri yang mengacaukan konsentrasi tersebut, sehingga perlu membuat kebijakan baru mengenai jadwal seleksi mandiri yang lebih ramah anak, yaitu dilaksanakan setelah SNMPTN. Kebijakan baru tersebut akan sangat membantu murid Kelas III SMTA untuk berkonsentrasi menghadapi ujian nasional dan SNMPTN secara bertahap. Dengan kata lain, kebijakan ini amat berpihak pada murid. Cukuplah anak saya termasuk menjadi korban terakhir dari kebijakan pendidikan yang amburadul. Pada 2010, saat kelas III SMA, konsentrasinya terpecah antara ujian masuk UGM, ujian nasional, dan Seleksi Masuk (Simak) UI, yang pelaksanaannya berdekatan. Ujian masuk UGM dilaksanakan hanya dua hari setelah ujian nasional, sedangkan Simak UI satu minggu setelah ujian nasional. Bisa dibayangkan tingkat stres mereka. Belum selesai stres menghadapi ujian nasional, mereka sudah harus mempersiapkan diri mengikuti ujian masuk UGM, dan belum sembuh stres menghadapi ujian nasional dan ujian masuk UGM, sudah harus bersiap diri mengikuti Simak UI. Tidak bisa memilih salah satu saja, karena semuanya tidak menentu nasibnya.

Sebagai orang tua dan sekaligus pengamat kebijakan pendidikan, penulis saat itu merasakan betapa jadwal seleksi mandiri beberapa PT BHMN tersebut sangat tidak ramah anak, padahal targetnya adalah anak-anak kelas III SMTA. Tapi mengapa kondisi psikologis anak tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun jadwal seleksi. Padahal kalender pendidikan, termasuk jadwal ujian nasional sudah dimuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada awal tahun ajaran baru. Jadi para pemimpin PTN/PT BHMN tentu mengetahui jadwal ujian nasional tersebut, kecuali memang jadwal ujian nasionalnya berubah dari yang tertulis pada kalender pendidikan sebelumnya.
Ketentuan baru mengenai jadwal seleksi mandiri yang harus dilaksanakan setelah SNMPTN itu diharapkan lebih ramah terhadap anak, karena konsentrasi anak akan diarahkan secara bertahap: pertama adalah menghadapi ujian nasional, kedua menghadapi SNMPTN, setelah itu baru berkonsentrasi menghadapi seleksi mandiri. Dan mengingat kuota SNMPTN sekarang mencapai 60 persen, keikutsertaan dalam seleksi mandiri sebetulnya bersifat opsional. Artinya, bagi mereka yang tidak yakin akan hasil SNMPTN dan mempunyai uang cukup, dapat mengikuti seleksi mandiri. Tapi, bila yakin akan hasil SNMPTN, tidak perlu ikut seleksi mandiri. Ini berbeda ketika seleksi mandiri dilaksanakan sebelum ujian nasional dan SNMPTN, serta kuota mahasiswa yang diterima melalui seleksi mandiri jauh lebih besar dibanding yang diterima melalui SNMPTN. Maka, mau tidak mau, para murid SMTA harus berjuang untuk bisa ikut seleksi mandiri.

Mengacaukan sistem
Sistem seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh PTN/PT BHMN sebelum ujian nasional atau SNMPTN itu memang mengacaukan sistem pendidikan nasional. Praktis pendidikan terasa berjalan secara awut-awutan tanpa aturan. Ada kesan, PT BHMN seperti negara dalam negara yang dapat membuat aturan sendiri atas nama otonomi kampus. Mereka tidak menyadari bahwa yang menjadi korban dari kebijakan tersebut adalah anak-anak kita sendiri.

Kekacauan bukan hanya dialami oleh murid kelas III SMA, tapi juga orang tua karena harus menyiapkan biaya besar dalam waktu yang bersamaan. Untuk menyiapkan anak menghadapi ujian nasional, orang tua harus mengeluarkan biaya banyak untuk ikut bimbingan belajar. Demikian pula untuk ikut seleksi mandiri, mereka menyiapkan dana besar untuk biaya pembelian formulir dan keperluan lain, sampai membayar secepatnya setelah dinyatakan lolos. Di sini, orang tua pun ikut stres. Bersyukurlah karena Menteri Pendidikan M. Nuh berani mengambil keputusan tegas dan membuat peraturan baru bahwa seleksi mandiri hanya boleh dilaksanakan setelah pelaksanaan SNMPTN. Ini jelas langkah baik yang perlu diapresiasi dalam rangka memperbaiki akses masyarakat untuk masuk ke PTN. Langkah baik berikutnya yang kita tunggu adalah memastikan kembalinya PT BHMN menjadi PTN paling lambat 31 Desember 2012, agar PTN terkemuka tetap terjaga sebagai pusat keunggulan (center of excellence) bangsa. Semoga ini terjadi!


Komentar


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Sangat se7 Dan 1 lg kenali betul jurusan apa yg ingin di ambil biar gak salah jurusan brafo pendidikan...
0
0
alhamdulilah.sebuah langkah baik yang diambil bapak Menteri
0
0
alhamdulilah.sebuah langkah baik yang diambil bapak Menteri
0
0
alhamdulilah.sebuah langkah baik yang diambil bapak Menteri
0
0
alhamdulilah.sebuah langkah baik yang diambil bapak Menteri
Selanjutnya