Refleksi Revolusi Mesir *

Jum''at, 18 Februari 2011 | 08:45 WIB

TEMPO Interaktif, Banyak revolusi terjadi karena suatu alasan. Dalam hal Mesir, ada beberapa alasan: pemerintahan yang dikuasai satu orang selama lebih dari 30 tahun; rencana Husni Mubarak mewariskan kekuasaan kepada putranya; maraknya korupsi dan nepotisme; serta reformasi ekonomi yang tidak membawa manfaat kepada mayoritas rakyat Mesir, berbeda tajam dengan perubahan politik yang nyaris tidak dilakukan sama sekali.

Akibatnya, banyak rakyat Mesir merasa tidak hanya terasingkan, tapi juga dihinakan. Rasa terhinakan ini menjadi motivator yang kuat. Mesir sudah matang untuk revolusi; perubahan dramatis harus terjadi pada titik tertentu dalam beberapa tahun yang akan datang, bahkan tanpa perlu adanya percikan api dari pergolakan yang terjadi di Tunisia atau jejaring sosial.

Memang media sosial merupakan faktor yang signifikan, tapi perannya terlalu dibesar-besarkan. Ia bukan teknologi pertama yang mengguncang dunia: percetakan, telegram, telepon, radio, televisi, dan kaset semua merupakan tantangan terhadap pranata pada zamannya. Dan seperti teknologi-teknologi sebelumnya, media sosial tidak menentukan: ia bisa ditindas pemerintah serta dimanfaatkan pemerintah untuk memotivasi para pendukungnya.

Timing berarti banyak dalam politik. Pengumuman Mubarak bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada pemilihan yang akan datang mungkin bisa mencegah terjadinya krisis andaikata pengumuman itu dikeluarkan pada Desember. Tapi, ketika Mubarak mengumumkan niatnya itu, mood para pengunjuk rasa di jalan-jalan raya sudah sampai pada titik di mana Mubarak tidak akan lagi mampu meredakannya.

Keberhasilan awal suatu revolusi tidak banyak ditentukan oleh kekuatan pengunjuk rasa, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kegigihan dan kohesi dalam diri rezim yang berkuasa saat itu. Ambruknya rezim yang berkuasa di Tunisia terjadi dengan cepat, karena presiden negeri itu kehilangan nyali dan tentaranya lemah serta tidak bersedia mendukungnya. Pemerintahan Mubarak dan militernya menunjukkan kegigihan yang lebih kuat.

Lengsernya Mubarak merupakan perkembangan yang signifikan, tapi tidak menentukan. Yang pasti, ia mengakhiri suatu era yang berkepanjangan dalam dunia politik di Mesir. Ia juga menandai berakhirnya tahap pertama revolusi Mesir. Tapi ini cuma berarti berakhirnya suatu permulaan. Apa yang mulai terjadi sekarang adalah perjuangan untuk masa depan Mesir.

Tujuan yang hendak dicapai ini harus dilakukan dengan memperlambat jalannya waktu. Rakyat Mesir butuh waktu untuk membangun suatu masyarakat madani serta spektrum politik yang nyaris tertutup sama sekali selama puluhan tahun. Suatu pemerintahan hibrida sementara yang terdiri atas unsur-unsur militer dan sipil mungkin merupakan jalan terbaik ke depan. Memperlambat waktu bukan berarti menghentikannya. Suatu transisi politik yang murni perlu didorong maju, artinya dengan laju yang terukur.
Pemilihan umum yang tergesa-gesa harus dihindari. Jika tidak, mereka (seperti Al-Ikhwanul al-Muslimun) yang selama bertahun-tahun ini telah mampu mengorganisasi diri bakal menikmati keunggulan yang dianggap tidak adil. Al-Ikhwanul al-Muslimun harus diberi hak ikut serta dalam proses politik selama ia menerima legitimasi proses tersebut, rule of law, dan konstitusi. Sejarah dan budaya politik Mesir mengesankan ada batas alamiah pada daya tarik Al-Ikhwanul al-Muslimun jika rakyat Mesir mampu menjembatani perbedaan-perbedaan yang penting di antara mereka, mempertahankan ketertiban, dan memulihkan pertumbuhan ekonomi.

Reformasi konstitusi merupakan kebutuhan yang kritis. Mesir perlu konstitusi yang mendapat dukungan luas--dan ini mencakup checks and balances yang membuat minoritas (bahkan mereka yang mendapat dukungan pluralitas suara dalam pemilihan umum) sulit menguasai mayoritas. Gerakan-gerakan revolusioner selalu pecah ke dalam faksi-faksi. Satu-satunya tujuan bersama mereka adalah menggulingkan rezim yang berkuasa. Segera setelah tujuan ini mendekati keberhasilan, maka unsur-unsur oposisi ini mulai menempatkan diri mereka masing-masing dalam posisi tahap kedua perjuangan dan persaingan merebut kekuasaan. Kita sudah menyaksikan tanda-tanda ini di Mesir dan bakal menyaksikan lebih banyak lagi pada hari-hari dan pekan-pekan yang akan datang.

Beberapa pihak di Mesir bakal terpuaskan hanya oleh demokrasi selengkapnya, sedangkan yang lainnya (mungkin mayoritas) paling mementingkan ketertiban umum, akuntabilitas para pejabat yang lebih besar, partisipasi politik yang memadai, dan perbaikan ekonomi. Tidak mungkin memuaskan tuntutan semua pengunjuk rasa, dan rezim mana pun jangan pernah mencoba berbuat demikian.

Mesir bakal menghadapi persoalan ekonomi yang serius, yang diperparah oleh peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini--yang telah membuat wisatawan ketakutan, mengecilkan hati investor, dan menyebabkan banyak orang enggan masuk kerja. Tantangan dari pertumbuhan penduduk yang cepat, pendidikan yang tidak memadai, peluang kerja yang tidak mencukupi, korupsi, birokrasi, dan meningkatnya persaingan global merupakan dampak paling besar terhadap masa depan negeri ini.

Orang-orang luar punya pengaruh terbatas terhadap perkembangan yang terjadi di Mesir. Selama lebih dari 30 tahun yang telah lalu, berulang kali seruan oleh Amerika Serikat agar dilakukan reformasi politik umumnya tidak dihiraukan. Sekali krisis itu mulai terjadi, pengunjuk rasa di jalan-jalan raya, Mubarak sendiri, dan lebih-lebih lagi tentara, menjadi protagonis-protagonis utama dalam pergolakan ini. Ke depan, rakyat Mesir lagilah yang bakal menentukan jalan yang akan mereka tempuh.

Dalam hal ini, orang-orang luar harus hati-hati untuk tidak banyak campur tangan, terutama secara terbuka. Terserah kepada rakyat Mesir untuk menentukan sendiri seberapa besar dan demokrasi macam apa yang mereka kehendaki. Orang-orang luar bisa membantu--misalnya dengan ide-ide reformasi konstitusi atau prosedur pemilihan umum--tapi ini harus dilakukan secara tertutup dan sebagai saran, bukan desakan.
Perkembangan di Mesir bakal membawa konsekuensi yang tidak merata di kawasan ini. Tidak setiap negara bakal terpengaruh secara sama. Monarki sejati, seperti Yordania, punya legitimasi dan stabilitas yang tidak dimiliki para pemimpin monarki palsu (Suriah, Libya, dan Yaman), serta rezim di Iran. Banyak hal bakal bergantung pada apa yang berkembang dan bagaimana ia berkembang.

Perubahan yang terjadi di Irak dipaksakan oleh kekuatan-kekuatan dari luar dengan kekerasan, sedangkan perubahan di Mesir datang dari dalam dan sebagian besar dicapai dengan kesediaan, bukan dengan paksaan. Tapi terlalu dini untuk mengetahui apakah perubahan di Mesir ini bakal punya konsekuensi yang menjangkau jauh dan langgeng, serta juga tidak positif, dan dengan demikian terlalu dini pula untuk menilai dampak sejarahnya.

*Richard N. Haass, Mantan Direktur Perencanaan Kebijakan pada Departemen Luar Negeri AS, Ketua Council on Foreign Relations