Nil yang Mengalir Bebas
Senin, 21 Februari 2011 | 14:23 WIB
TEMPO Interaktif, Selama 18 hari unjuk rasa yang menggelora, tampaknya mustahil bahwa Revolusi Mesir bakal berakhir begitu mendadak dengan sebuah pengumuman singkat yang memakan waktu tidak lebih dari setengah menit: "Presiden Husni Mubarak telah meletakkan jabatan...." Dengan itu, di tengah-tengah gemuruh kemenangan, berakhir sudah suatu era, yang menegaskan kembali ungkapan lama bahwa "kuburan di dunia ini penuh berisi mereka yang menganggap dirinya indispensable, tidak tergantikan bagi kehidupan bangsanya".
Pada hari-hari dan pekan-pekan yang akan datang, bisa datang berita dari Kairo yang tidak membesarkan hati. Tapi marilah kita tidak melupakan bahwa rakyat Mesir telah mengambil suatu langkah besar, langkah besar sebenarnya untuk seluruh rakyat Arab. Mesir adalah jantung, otak, dan pusat urat saraf dunia Arab. Benar, ia melahirkan Al-Ikhwanul al-Muslimun yang radikal, tapi ia juga melahirkan sosialisme Islam dan antikolonialisme, persatuan Arab, dan sekarang penegasan kehendak rakyat yang demokratis. Mereka yang mengatakan bahwa rakyat Arab tidak menghendaki demokrasi terbongkar sudah kepalsuannya.
Mesir, demikian kata penyair Bengali Rabindranath Tagore yang tidak pernah terlupakan itu, adalah negeri "di mana kepala rakyatnya (sekarang) tegak tinggi dan tekadnya (sekarang) tidak tergoyahkan...". Konsekuensi dari semua ini tidak terkirakan. Dunia lama Arab telah terbangunkan. Otokrasi-otokrasi yang sudah bercokol puluhan tahun dan yang tampaknya tak tergoyahkan sekarang mulai kehilangan genggaman kekuasaan. Perubahan sekarang merasuk ke dalam lingkungan mereka yang statis. Traktat-traktat yang mereka teken pada hari-hari yang lalu, terutama dengan Amerika Serikat dan Israel, bakal tidak lagi memberi keyakinan seperti yang dulu mereka miliki sebagai instrumen kebijakan negara.
Ingatan akan apa yang terjadi selama 18 hari di Mesir ini begitu sesak sehingga sulit memisahkan satu peristiwa dari peristiwa lainnya, satu fase dari fase berikutnya: memisahkan yang dramatis, yang menggetarkan hati, yang tak terduga, dan yang imajiner dari yang biasa sehari-hari. Tapi benang yang merajut dan menyatukan semua ini, tema yang tegas konstan, adalah dambaan akan "perubahan"--langsung, riil, dan bukan janji atau fatamorgana yang menggoda tapi tak terwujudkan.
Akankah dambaan ini melimpah ke luar Sungai Nil seperti ia melimpah dari Tunis ke Kairo? Pertanyaan ini menghantui pusat-pusat kekuasaan Arab lainnya. Dan bukan cuma Arab; di mana-mana di seluruh dunia kebijakan luar negeri dengan tergesa-gesa--dan di tengah-tengah kebingungan--sedang direvisi dan dirancang kembali. Itulah sebabnya mengapa kebijakan Amerika Serikat terombang-ambing begitu membingungkan antara Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, yang mengatakan "jangan terburu-buru mendorong laju (perubahan) atau nanti gerakan prodemokrasi ini dibajak (pihak lain)", dengan Obama, yang dengan tegas menyerukan dilakukannya "perubahan sekarang juga".
Sudah tentu, timbul pertanyaan yang serius mengenai Dewan Tertinggi Komando Militer Mesir yang sekarang berkuasa di Mesir: bagaimana bisa mereka yang memaksakan status quo ini menjadi agen perubahan? Tapi, katanya, pemerintahan militer ini hanya sementara sifatnya, atau begitulah alasannya.
Penyair besar Tunisia, Abul-Qasim al-Shabi telah menangkap dengan jernih semangat kepahlawanan rakyat Mesir. "Jika pada suatu hari rakyat menghendaki perubahan dalam kehidupan, kekuatan yang menentukan bakal bangkit... gelapnya malam bakal berlalu. Rantai yang membelenggu bakal terputuskan." Itulah, pada intinya, apa yang telah dilakukan generasi muda di Mesir. Idiom yang mereka kumandangkan adalah idiom hari ini; instrumen-instrumen perubahan yang mereka miliki adalah media elektronik hari ini. Mereka--dan kita--sekarang berada sangat jauh dari dunia yang dikenal dan dipahami Mubarak, atau Gamal Abdel Nasser yang agung itu.
Revolusi Mesir sekarang dihadapkan pada tugas berat yang dihadapi semua revolusi yang berhasil: bagaimana mendefinisikan masa depan. Seperti terfragmentasinya Khilafah Usmaniyah pada 1922 atau digulingkannya rezim Raja Farouk oleh Nasser pada 1952, transformasi, juga, mesti diberi bentuk. Dan bagaimana masa depan itu diberi bentuk bakal menentukan apakah akhir rezim Mubarak itu menandai mulainya transformasi politik di seluruh Timur Tengah atau tidak.
Itulah kemungkinan yang sekarang mengguncang pemerintah dari Washington sampai Beijing. Bukan hanya keandalan dan ketergantungan pada Terusan Suez dan pasokan minyak bakal terancam, tapi juga sekarang kepastian strategis yang sudah tertanam selama puluhan tahun mesti dikaji kembali. Lihat saja Israel, yang telah mengamati apa yang terjadi di Kairo dengan risau, kerisauan yang belum pernah terasa lagi sejak Januari 1979, ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini melemparkan Shah Iran dari kursi kekuasaan. Mimpi buruk strategis ini dibayar mahal Israel dan AS dengan hilangnya sekutu terdekat mereka di kawasan ini, sekutu yang segera berubah menjadi musuh yang keras.
Dua perang paling akhir yang dilancarkan Israel--terhadap Hizbullah di Libanon pada 2006 dan terhadap Hamas di Gaza pada 2009--dilakukan terhadap kelompok-kelompok yang didukung, dipersenjatai, dan dilatih oleh Iran. Jelas, perundingan damai Israel-Palestina sekarang bakal juga dikesampingkan, sementara Israel memusatkan perhatian pada perkembangan di Mesir. Lebih-lebih lagi, Israel pasti bertanya-tanya apakah perjanjian perdamaian dengan Mesir bakal bertahan, dan, jika tidak, bagaimana melakukan restrukturisasi postur pertahanan yang massif yang perlu dilakukannya.
Tapi bukan cuma nasib Israel yang mengguncang ke jantung kebijakan AS, terutama menyangkut Mesir. Bagaimanapun, Mesir merupakan batu pertama balancing act (tindak keseimbangan) Amerika di Timur Tengah--dan dunia Islam--selama tiga dekade. Perjanjian perdamaian Mesir-Israel telah menetralkan Mesir, sehingga membebaskan AS untuk mencurahkan sumber daya strategisnya di bagian dunia lainnya. Mesir, pada gilirannya, yang ditunjang bantuan massif AS, telah mengamankan kawasan ini dari api peperangan yang lebih besar, walaupun konflik Israel-Palestina terus membara.
Di sinilah letak dilema yang dihadapi AS: ia menginginkan struktur dasar aparat di Mesir tetap utuh, sehingga tongkat kekuasaan tidak jatuh ke tangan mereka yang tidak dikehendakinya. Untuk ini, AS harus menampakkan dirinya seolah-olah berpihak kepada rakyat Mesir yang menuntut perubahan, namun menghindarkan diri dari disebut sebagai pihak yang mendukung status quo.
Ada alasan yang menenteramkan hati oleh reaksi yang ditunjukkan Obama. Ia menyebut lengsernya Mubarak sebagai bukti "kekuatan harkat manusia", dan menambahkan bahwa "rakyat Mesir telah menyuarakan aspirasinya, dan suara mereka telah didengar, dan Mesir tidak akan lagi sama seperti dulu". Tapi apa yang dikatakan Obama, atau siapa pun, tidak bisa menjawab pertanyaan yang sekarang menyita perhatian para pejabat senior AS: akankah tibanya kedaulatan rakyat di Mesir yang tak terhindarkan ini berujung pada anti-amerikanisme?
*)Jaswant Singh, mantan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan India, pengarang buku Jinnah: India-Partition-Independence
Hak cipta: Project Syndicate, 2011.