Kisruh PKS: L''Histoire Se Repete  

Selasa, 12 April 2011 | 07:04 WIB

TEMPO Interaktif, Ada banyak ciri dari kehidupan politik Indonesia modern, dan karena sifatnya yang khas, para pengamat luar tentang Indonesia terpaksa membuat label yang menjadikan cara berpolitik yang berjalan masuk akal. Kebanyakan narasi mengedepankan tentang keheranan mereka terhadap jenis-jenis kontradiksi yang lahir dalam dunia politik Indonesia pasca-revolusi.

Pengantar ini sengaja berputar untuk menegaskan pijakan yang bakal mewarnai banyak komentar dalam tulisan ini tentang gejolak dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui kemunculan sosok Yusuf Supendi yang kontroversial. Pertama, sepenuhnya tulisan ini adalah kacamata "orang luar" yang mencoba "mengisolasi ciri ini dan itu" terhadap kekisruhan yang terjadi. Kedua, lensa sejarah menjadi warna yang membentuk perspektif dalam "membaca" kekisruhan yang terjadi. Harapannya dengan demikian dapat membawa pembaca menukik lebih dalam meninggalkan pemikiran yang berkubang dalam ketemaraman, dan paling tidak gambaran yang sedikit koheren dan sesuai dengan akal sehat.
 
Kemunculan Yusuf Supendi menyentak dalam beberapa hal. Pertama, sosoknya mengingatkan kembali bahwa memang pernah ada tokoh seperti Yusuf Supendi, yang menjadi bagian dari sejarah partai tersebut. Dominasi "tokoh muda" (meminjam istilah yang digunakan) yang sekarang memegang kendali partai, dengan beberapa orang wakilnya dalam jabatan pemerintahan, menyebabkan sosok seperti Yusuf Supendi tenggelam dan semakin terlupakan (setelah dipecat partai). Bagaimanapun, Yusuf Supendi tampaknya bukan sosok tunggal dalam partai itu. Ia menjadi wakil arus bawah yang tenggelam dalam dinamika politik mainstream PKS—dan juga pemberitaan media tentang politik—sekarang ini. Pertanyaannya: tabiat seperti apa yang menampilkan gerak berlawanan antara arus bawah di landasan dan riak gelombang di permukaan? Padahal dalam beberapa tahun terakhir partai tersebut telah menunjukkan kemajuan spektakuler dalam koridor politik Indonesia. Lihat saja, angka-angka berbicara.

Hanya dalam waktu satu dekade, sebuah gerakan politik yang bermula dari aktivitas dakwah di kampus dan masjid, untuk kemudian berubah menjadi partai politik (Partai Keadilan) pada Agustus 1998, mampu tampil sebagai tujuh besar dari 48 partai politik peserta pemilu 1999 dengan meraup jumlah suara 1,36 persen. Karena tidak memenuhi ambang batas pemilihan, pada 2002 partai tersebut mengganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Di sini terjadi lompatan besar dalam sejarah partai. Mereka meraih 7,34 persen suara dalam pemilu 2004 dan sekaligus mencatat rekor sebagai partai teratas di Provinsi DKI Jakarta. Dalam pemilu 2009, partai tersebut mencatat kemenangan 7,89 persen meninggalkan partai-partai berbasis ideologi Islam lainnya.
 Penampilan mengesankan dalam electoral politics seperti ini menjadi dasar bagi kepemimpinan “muda” (yang sekaligus juga lekat dengan label reformisme seperti dituduhkan Yusuf) untuk mengembangkan "inovasi-inovasi" dengan memperluas karakter partai dari sebuah partai kader menjadi partai massa yang inklusif. Tetapi kemajuan seperti ini, dan termasuk inovasi-inovasi di dalamnya, justru meresahkan orang-orang seperti Yusuf Supendi dan mereka yang berpikir sama dengannya.

Latar belakang Yusuf Supendi sendiri cukup impresif. Ia adalah salah seorang pendiri Partai Keadilan, anggota DPR Fraksi PKS (2004-2009), anggota komisi X dan juga Badan Legislasi DPR. Di dalam partai sendiri, ia pernah menjabat anggota Majelis Syuro PKS periode 2000-2005 dan juga anggota Dewan Syariah PK/PKS periode 2000-2005. Ringkasnya, walau bukan eksekutif partai, beberapa posisi dalam partai menunjukkan dirinya sebagai salah seorang yang terhitung penting dalam sejarah partai tersebut. Lalu, mengapa kemudian ia terlempar dari partai? Yusuf menegaskan persoalannya: sikap politik “pragmatis” (sekaligus menjadi label kelompok yang dominan dalam tubuh PKS) adalah alasan ia berseberangan dengan arus mainstream partai. Ketika Partai Keadilan (embrio dari PKS sekarang) dibubarkan, ia memutuskan tidak menjadi anggota PKS.

Di sini bentuk kontradiksi laten di dasar yang membentuk riak kemelut di permukaan mulai masuk akal. Bahwa kemelut ini merupakan bagian dari kontradiksi internal bersifat laten antara kutub idealis (sebagai lawan kata pragmatis) dan pragmatis di dalam tubuh partai tersebut, dengan kutub idealis semakin kehilangan peran dan kendali. Dalam pandangan kutub idealis, langkah pimpinan membawa partai semakin terbuka dan inklusif, termasuk kerja sama dengan pemerintahan sekarang, adalah satu jenis pragmatisme yang dianggap menjauhkan cita-cita pembentukan partai seperti dalam visi para idealis. Dan pragmatisme itu kemudian terbukti telah menciptakan noda dalam pandangan mereka, seperti dalam kasus hukum LoC fiktif yang membawa kader partai tersebut ke dalam penjara dan tuduhan penggelapan Rp 10 miliar “mas kawin” PKS dengan Adang Daradjatun dalam pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

*
Membolak-balik lembar sejarah politik Indonesia, terdapat sebuah perbandingan menarik tentang "kesamaan" masalah yang dihadapi PKS sekarang, walaupun pembandingnya memiliki latar belakang ideologi berbeda dan bahkan bertentangan. Kita bisa melihatnya dalam sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah kehancuran partai tersebut pada 1948 dalam peristiwa Madiun yang menyisakan tidak lebih belasan ribu kader dan anggota partai, dalam pemilu 1955, mereka telah tampil mengejutkan dengan perolehan suara 16,36 persen menduduki peringkat keempat. Dua tahun kemudian partai tersebut kembali membuat kejutan dengan mendominasi hasil pemungutan suara untuk anggota legislatif dalam pemilihan tingkat distrik di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kemajuan pesat dalam waktu singkat partai terjadi setelah generasi muda di bawah triumvirat Aidit, Lukman, dan Nyoto melakukan konsolidasi partai dalam orientasi politik baru yang meninggalkan perjuangan bersenjata, konfrontasi, dan sekaligus melepaskan diri dari noda pemberontakan Madiun pada 1948. Para pemimpin muda memilih untuk ikut serta dalam pemilu sebagai "cara mengambil kekuasaan dengan damai". Akibatnya, dalam lapangan ideologi dan politik, PKI lebih banyak mengutip dan mengikuti visi Sukarno tentang nasionalisme Indonesia dibanding ideologi perjuangan kelas dan strategi perjuangan bersenjata seperti dicontohkan Cina dan rekan-rekan mereka di wilayah Indocina. Bagaimanapun kemajuan tersebut bukan tanpa harga yang harus dibayar. Bahwa dalam beberapa hal partai tersebut harus "menawar" ideologi politik mereka dengan "kondisi-kondisi baru" Indonesia pasca-revolusi di dalam sistem politik parlementarian.

Di kemudian hari, langkah tersebut disesali kader partai menyusul kehancuran PKI dalam peristiwa 1965 dan banjir darah para pendukungnya di wilayah pedesaan Jawa. Kritik dan otokritik dalam partai menyebutkan revisionisme modern di dalam tubuh partai sebagai biang keladi yang membuat partai tersebut dijuluki sebagai "raksasa berkaki lempung”. Tetapi upaya membangun kekuatan partai oleh kader-kader tersisa—seperti membangun kembali basis kekuatan politik dan militer mereka di Blitar—tidak pernah berhasil, dan PKI akhirnya tinggal sejarah.

Melihat sejarah seperti ini, pertanyaan adalah apakah sejarah akan berulang. Memang ada nuansa dan bentuk berbeda, tetapi kita bisa melihat sebuah perbandingan dalam kisruh yang terjadi dalam tubuh PKS. Kekisruhan antara "yang muda" dan "yang tua" selain juga "reformis" dan "ortodoks" telah menjadi dilema dari sebuah partai yang "terpaksa" menawar kemurnian ideologi mereka untuk ikut mengambil saham dari perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam koridor politik Indonesia. Dan sejarah juga telah menunjukkan bagaimana kompromi-kompromi dan ketegangan di dalam akhirnya mendorong pemimpin membawa partai berkubang dalam "petualangan" yang justru menghancurkan partai.
 
*

Perbandingan kesejarahan ini menegaskan bahwa dinamika politik yang terjadi dalam waktu sekarang bukan sama sekali tanpa memiliki preseden sejarah. Mungkin saja pemeo lama berlaku lagi sekarang, meski bukan kesamaan 100 persen dalam perbandingan tersebut. Dulu Aidit cs telah dikeluhkan karena tindakan dan pandangan politiknya lebih mendekatkan mereka pada elite-elite politik—termasuk presiden—dibandingkan dengan jutaan massa buruh dan tani. Ia pun dikeluhkan atas suatu "petualangan" yang meruntuhkan partai. Tampaknya yang terjadi pun sekarang demikian. Elite partai PKS, karena latar belakang pendidikan, lingkungan pergaulan, dan jaringan politiknya, telah menjadi lebih dekat dengan kawan-kawan partai mereka dalam tubuh koalisi dibanding anggota-anggota mereka yang diwakili sosok Yusuf Supendi. Dalam kaitan dengan ini, realitas sosiologis, sejarah, dan budaya ternyata membentuk pergesekan dan ketegangan internal yang terjadi. Sebuah lagu lama dari kaset baru dalam sejarah politik Indonesia. *

Penulis: Andi Achdian, Sejarawan