Mengurai Belenggu Ekonomi Dualistik

Selasa, 10 Mei 2011 | 10:05 WIB

TEMPO Interaktif, Rekor-rekor baru ekonomi Indonesia terus tercipta. Pekan terakhir April 2011, indeks harga saham gabungan mencatat rekor tertinggi baru: menyentuh level Rp 8.600 per dolar AS, dan cadangan devisa menembus US$ 105,7 miliar. Padahal, akhir 2009, jumlah cadangan devisa baru US$ 66 miliar. Enam tahun terakhir, pendapatan per kapita Indonesia naik lebih dari 2,7 kali, dari US$ 1.110 (2004) menjadi US$ 2.963 pada 2010.

Enam tahun terakhir, ekonomi tumbuh rata-rata 5 persen per tahun, inflasi terkendali di bawah satu digit, dan nilai tukar rupiah stabil. Ketika negara lain guncang diterpa krisis keuangan, Indonesia bersama Cina dan India tumbuh positif. Berbagai “prestasi” itu membuat Indonesia masuk jajaran negara elite dunia, salah satunya diterima dalam keanggotaan G-20. Merasa di jalur yang benar, Presiden SBY melanjutkan strategi pro-growth, pro-poor, dan pro-job, ditambah pro-environment di era pemerintahan kedua.

Tentu capaian itu mesti disyukuri. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi didorong sektor non-tradable, seperti sektor keuangan, jasa, real estate, transportasi dan komunikasi, serta perdagangan/hotel/restoran. Pada 2010, sektor transportasi dan komunikasi tumbuh 13,5 persen, disusul perdagangan/hotel/restoran (8,7 persen), konstruksi (7 persen), jasa (6 persen), serta listrik, gas, dan air (5 persen). Sebaliknya, sektor tradable (pertanian, pertambangan, dan manufaktur) berkinerja rendah. Pertanian hanya tumbuh 2,9 persen, pertambangan dan penggalian 3,5 persen.

Ketimpangan pertumbuhan sektor tradable vs non-tradable memiliki implikasi serius karena terkait dengan pembagian kue dan surplus ekonomi. Sektor non-tradable bersifat padat modal, teknologi, dan pengetahuan. Pelakunya segelintir. Karena itu, penyerapan tenaga kerja sektor nontradable jauh lebih kecil dari sektor tradable. Ini berimplikasi pada penyerapan total tenaga kerja. Pada masa Orde Baru, tiap pertumbuhan 1 persen menyerap 400 ribu tenaga kerja, kini hanya 200 ribu. Di sisi lain, pertumbuhan PDB digerakkan sektor industri, pertanian, dan pertambangan (tradable). Sektor ini ditekuni 109 juta warga.

Ironisnya, dari tahun ke tahun pertumbuhan sektor tradable tak membaik. Dalam sektor industri justru terjadi deindustrialisasi. Rentang 2005-2009, pertumbuhan sektor industri merosot dari 5,6 persen menjadi hanya 2,7 persen. Tingkat pertumbuhan yang diikuti menurunnya penyerapan tenaga kerja merupakan era pertumbuhan minus kesejahteraan. Pertumbuhan justru memperlebar kesenjangan: yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini terlihat dari meningkatnya indeks gini: dari 0,32 (2004) menjadi 0,37 (2009). Kesenjangan ekonomi yang makin lebar menandakan ada salah urus dalam sistem insentif ekonomi.

Tahun ini 66 tahun Indonesia merdeka. Namun sistem perekonomian negeri ini tetap bersifat dualistik seperti dikenali Prof. Boeke dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar pada 1930, yang berjudul "Dualistische Economie”. Boeke menunjuk ekonomi kolonial di Hindia Belanda yang ditandai tajamnya pembagian ekonomi sektor tradisional dan sektor modern, yang saat ini kira-kira sama dengan sektor tradable vs non-tradable. Dua sektor ini hidup bersamaan tanpa kaitan satu sama lain. Teori trickle-down effect sama sekali tak berlaku. Sebaliknya, yang besar akan mengeksploitasi si kecil, yang oleh Bung Karno diistilahkan dengan exploitation d’lhomme par l’homme.

SBY boleh mengklaim angka kemiskinan terus menurun: dari 35,1 juta (2005) tinggal 31,02 juta jiwa (2010). Tapi, dengan garis kemiskinan Rp 210 ribu per orang per bulan, kita bisa mempertanyakan kualitas hidup seperti apa yang dijalani warga miskin. Ada dua hal serius yang perlu dicermati dalam soal kemiskinan. Pertama, walaupun persentasenya turun, jumlah orang miskin di pedesaan justru meningkat (dari 63,35 persen pada 2009 menjadi 64,23 persen pada 2010). Ini artinya, pembangunan justru meminggirkan warga pedesaan. Produksi pangan terus meningkat, tetapi tidak membuat petani menjadi sejahtera.

Kedua, masih banyaknya warga miskin di pedesaan menunjukkan ada yang salah dalam pembangunan pedesaan. Diakui atau tidak, selama ini kebijakan ekonomi pemerintah cenderung memfasilitasi penduduk di perkotaan ketimbang warga desa. Pemerintah lebih mementingkan kegiatan di sektor industri/jasa daripada sektor primer (pertanian) yang jadi gantungan hidup mayoritas (43 persen) warga, terutama di pedesaan. Data-data menunjukkan, sebagian besar rumah tangga petani (73,4 persen) adalah petani padi/palawija. Ini menggambarkan dua hal sekaligus: sebagian besar petani miskin, dan sebagian besar orang miskin itu petani. Konsep yang kita kenal tentang urban-rural linkages tak berjalan. Akhirnya, kota makin perkasa, sedangkan desa justru kian merana.

Ini terjadi akibat kesalahan strategi industrialisasi. Bukannya membuat sejahtera, industrialisasi malah memiskinkan sektor pertanian. Industrialisasi telah menciptakan dualisme ekonomi: ekonomi padat modal, teknologi, dan modern di perkotaan, dan ekonomi tradisional padat tenaga kerja di pedesaan. Tiadanya keterkaitan di antara keduanya membuat kedua wilayah kian tertutup satu sama lain. Ketidakseimbangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur, khususnya antara Jawa dan non-Jawa, juga kian serius. Disparitas antardaerah ini sudah terjadi sejak dulu, tapi hingga kini belum ada perbaikan. Pada 2010, kawasan barat (Jawa+Sumatra) menguasai 81 persen PDB nasional dengan Jawa yang hanya 9 persen dari luas wilayah menguasai 58 persen PDB nasional. Jawa juga menjadi sentra ekonomi sekunder dan tersier, sedangkan luar Jawa ekonomi primer.

Menumpuknya tenaga kerja di sektor pertanian/pedesaan memperlemah kapasitas pertanian Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh makin meningkatnya jumlah petani gurem dan rusaknya sumber daya pertanian, baik lahan, DAS, maupun hutan. Menumpuknya tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak diimbangi kemampuan sektor ini dalam memberikan penghidupan layak bagi para petani dan tenaga kerja pertanian bukan hanya meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di pedesaan serta meningkatkan kesenjangan desa-kota dan pertanian-industri, tapi juga melumpuhkan seluruh perekonomian nasional. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan petani dan sektor pertanian dalam menopang pangan, pakan, sandang-papan, dan bahan bakar secara berkesinambungan untuk menjamin kualitas (jiwa, raga, dan kecerdasan) warga dan generasi mendatang.

Tanpa mengubah insentif ekonomi, dualisme ekonomi ini akan tetap langgeng. Ke depan, sistem ekonomi harus dikembalikan kepada konstitusi. Kekayaan alam yang dimiliki negeri ini harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, formulasi insentif fiskal seharusnya diarahkan sesuai dengan kepentingan nasional. Sampai beberapa tahun ke depan, masalah pengangguran dan kemiskinan masih akan menjadi isu terpenting, sehingga insentif fiskal harus ditujukan untuk mengatasi dua soal itu. Karena itu, insentif fiskal harus didorong untuk mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, dan industri agar pertumbuhan ekonomi tidak melulu ditopang sektor non-tradable.

Sektor pertanian dan industri memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sehingga amat cocok untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Selebihnya, instrumen fiskal juga mesti berpihak kepada pelaku ekonomi domestik, bukan seterusnya memberi karpet merah bagi pelaku ekonomi asing. Selama ini masalah pemihakan ini kurang disentuh pemerintah, sehingga investasi lebih banyak didominasi investor luar negeri. Kebijakan fiskal juga harus menyentuh upaya mengurangi ketimpangan pendapatan antarsektor, antarwilayah, dan antarpenduduk. Tanpa itu semua, belenggu dualisme ekonomi akan tetap permanen, entah sampai kapan.

*) Khudori, pemerhati masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi