SBY, Legasi atau Dinasti?

Selasa, 07 Juni 2011 | 06:49 WIB

TEMPO.CO, Skandal Bendahara Umum Partai Demokrat merupakan fenomena nasional dan bukan monopoli Partai Demokrat. Money politics sebetulnya juga bukan monopoli Indonesia, tapi merupakan tradisi dan konvensi di Amerika Serikat. Bedanya, ada keseriusan untuk melembagakan secara transparan upaya menjinakkan money politics melalui pelbagai rambu hukum positif serta kontrol sosial media massa dan civil society secara intensif. Segera harus dicatat bahwa media dan civil society itu sendiri harus bersih dari konflik kepentingan ataupun terlibat dalam praktek tercela, korupsi penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya pribadi, maupun membiayai kampanye partai.

Citra Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pribadi yang santun, bersih, dan tidak melibatkan diri dalam praktek money politics, seperti pernah dihebohkan oleh WikiLeaks, kali ini terancam kembali dalam dimensi yang lebih riil dan lebih konkret. Delegitimasi, dilusi, dan erosi kewibawaan dan popularitas serta elektabilitas SBY semakin nyata. SBY memang tidak perlu lagi elektabilitas karena tidak bisa dipilih kembali. Seandainya SBY tidak punya agenda membentuk dinasti melalui Partai Demokrat, ia bisa mewariskan legasi pemerintahan yang berjangka panjang, melembaga, dan dikenang dalam sejarah Indonesia.

Memaksakan membangun dinasti Sarwo Edhie merupakan hal yang kurang populer di era reformasi. Meskipun bila Ani Yudhoyono memang berbakat, memiliki gen atau DNA politik mewarisi ayahnya, adalah suatu yang sah seperti Hillary Clinton yang maju dalam pencalonan presiden karena kualitas pribadinya, bukan sekadar mantan first lady Amerika. Di negara modern Barat sejak zaman Golda Meir dan Margaret Thatcher, tokoh wanita sudah bisa mentas mengorbit sendiri dari bawah bukan karena suami atau ayah.

Sedangkan di negara berkembang, dinasti lebih berbasis feodalisme, seperti Perdana Menteri Sri Lanka Sirimavo Bandaranaike, Syekh Hasina, dan Begum Khalida Zia (cucu pendiri dan janda mantan Presiden Bangladesh). Tentu saja kapasitas pribadi Benazir Bhutto dan Aung San Suu Kyi merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Sedangkan Megawati lebih bergantung pada nama besar Bung Karno. Karena itulah ia dikalahkan oleh mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam kabinetnya. Dalam konteks itu, Megawati merasa SBY sebagai Ken Arok yang menikam dari belakang sehingga sulit memaafkannya, seperti Keluarga Cendana tidak bisa memaafkan Habibie dan Prabowo karena dianggap mengkhianati Jenderal Besar Soeharto.

Skenario Ani Yudhoyono lebih mirip skenario Cristine Kirchner, yang menggantikan suaminya di Argentina. Sekarang putri Alberto Fujimori siap terjun dalam pemilihan Presiden Peru, tapi orang menduga nasibnya akan sama dengan putri mendiang Park Chung-hee, yang gagal dalam pemilihan Presiden Korea. Ketimbang mendirikan dinasti, SBY lebih viable mewariskan legasi kepresidenan yang sukses men-deliver perubahan mendasar dan melembaga bagi bangsa Indonesia. Kesempatan itu justru terbuka bila SBY berani mengadakan reformasi di dalam tubuh Partai Demokrat. Pemilih SBY pada pemilihan presiden jumlahnya 60 juta lebih, tapi suara di parlemen hanya mewakili 25 persen sehingga presiden terpilih kehilangan 35 juta suara yang tidak terwakili di parlemen. Ini sebetulnya merupakan kegagalan SBY dan Partai Demokrat untuk mengintegrasikan ide, gagasan, wawasan, misi, dan visinya yang menyebabkan ia terpilih dengan citra Partai Demokrat yang tidak ada bedanya dengan partai lain. Penuh petualang model Bendahara Umum dan praktek yang setali tiga uang dengan politikus partai lain.

Singkatnya, SBY tidak bisa memutihkan Demokrat seputih citranya sewaktu terpilih langsung sebagai presiden dengan suara terbanyak pada Pemilihan Umum 2009. Sebenarnya SBY plinplan, ragu-ragu, atau korban tersandera dari sistem parlementer yang membajak sistem presidensial? Presiden terpilih didukung oleh 60 persen pemilih, tapi partainya di Dewan Perwakilan Rakyat hanya menguasai 25 persen kursi dan harus tunduk atau berkolusi dengan partai lain agar tidak terpental dari tampuk kepresidenan. Semua orang berbicara tentang sulitnya pemakzulan, tapi dalam praktek semua pasang kuda-kuda siap menerkam kesalahan sekecil apa pun untuk dibolasaljukan menjadi alat pemakzulan presiden terpilih.

SBY jelas harus memperhitungkan bahwa setiap saat koalisi bisa jadi barisan Brutus dan Ken Arok, yang ramai-ramai menikamkan keris ke tubuhnya. Siapa pun yang menjadi presiden dengan sistem kumpul kebo seperti sekarang ini, akan menjadi "sapi" yang ikut karapan, harus menurut aturan yang dipasang oleh majikan dan bandar karapan sapi. Yang diperlukan oleh Republik Indonesia ialah terobosan rekonsiliasi dan transformasi model Nelson Mandela. Melalui pertobatan kolektif, bukan korupsi berjemaah. Semua elite, presiden, parlemen, incumbent, oposisi, eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan akademisi diminta mawas diri untuk mengubur praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta money politics masa lalu dan masa kini menuju masa depan yang harus diubah melalui transformasi nasional.

Transformasi mendasar ialah pengurus dan politikus partai harus merupakan teladan dan panutan, bukan malah membuat citra terpuruk seperti perangai Bendahara Umum. Partai Demokrat harus bisa memelopori dengan mereformasi struktur partai yang menjamin keberhasilan ambisi melaksanakan Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Skandal Century, misalnya, telah menyandera Sri Mulyani sehingga meskipun ada momentum dan peluang menjadi Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF), karena ia sudah divonis oleh DPR, Indonesia kehilangan peluang menduduki kursi pemimpin IMF. Walaupun dunia luar justru telah mengorbitkannya. Kita juga tidak berani memanfaatkan FCL IMF 2,5 persen, malah menjual obligasi dengan rente 12,5 persen atau lima kali lipat IMF. Itu harga gengsi, tidak mau pinjam ke IMF yang dilakukan dengan cerdas oleh Meksiko pada April 2009.

Bisakah SBY bergaya judo mengubah musibah bendahara umum menjadi legasi pemerintahan yang bersih?

*) Christianto Wibisono, penulis buku Wawancara Imajiner dengan Bung Karno--yang dibreidel oleh Soeharto pada 1978