Anak yang Melampaui Karier Ayah?

Selasa, 14 Juni 2011 | 07:12 WIB

TEMPO.CO, Beberapa hari lalu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Tentara Nasional Indonesia Laksda Iskandar Sitompul menjelaskan bahwa Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi sedang menggodok pencalonan Kepala Staf TNI Angkatan Darat baru yang akan menggantikan Jenderal TNI George Toisutta, yang pensiun pada 30 Juni 2011. Meskipun Kapuspen tidak menyebut nama, bukan rahasia lagi bahwa ada satu calon yang disebut-sebut paling kuat menjadi KSAD baru: Panglima Kostrad Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo.

Pertanyaan spontan masyarakat, apakah pengangkatan Pramono itu mengandung unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau sebagai persiapan "pewarisan dinasti"? Ini reaksi wajar karena Letjen Pramono (lahir 5 Mei 1955) adalah adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tepatnya dia adik kandung Nyonya Ani Yudhoyono.

Pada lima tahun terakhir masa Orde Baru, memang harus diakui bahwa sistem pembinaan karier dan promosi di lingkungan TNI sempat kacau. Pengaruh dan wibawa Presiden Soeharto waktu itu begitu besar sehingga seleksi posisi-posisi penting melalui jalur Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi sering diabaikan, atau pertimbangan serta rekomendasi dewan kemudian "disesuaikan" dengan arahan yang ada. Jenderal Wiranto, misalnya, adalah contoh bagaimana preferensi dari Pak Harto mampu memuluskan kariernya.

Bermula sebagai ajudan presiden, harus diakui bahwa pribadi Wiranto mempunyai kemampuan dan kepemimpinan untuk jabatan-jabatan strategis. Ini diakui Letjen (Purn.) T.B. Silalahi dalam biografinya, yang memprediksi karier Wiranto akan cemerlang sewaktu yang bersangkutan masih berpangkat letnan kolonel. Tapi, tanpa ada "perlindungan" dari Presiden, jabatan-jabatan penting dan strategis yang dipegang Wiranto setelah lepas dari posisi ajudan, dari Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Panglima Kostrad, Wakil KSAD, KSAD, sampai Panglima ABRI, pasti sulit dijangkau dalam waktu yang relatif singkat.

Sistem jenjang karier suatu organisasi militer, seperti TNI, hampir sama tuanya dengan usia TNI itu sendiri, dan dari masa ke masa diperbaiki untuk mengikuti tuntutan zaman. Jadi sistemlah yang mampu menghindarkan favoritisme menjadi dominan. TNI justru menjadi institusi di Indonesia yang paling solid dan rapi. Kontrol dan arsip setiap prajurit yang tersimpan dengan rapi adalah berkat sistem tersebut. Bahkan komputerisasi arsip sumber daya manusia milik TNI termasuk yang pertama-tama ada di Indonesia.

Namun tidak bisa dihindarkan bahwa tradisi ketentaraan menjadi idola bagi keturunan tentara juga. Seperti yang terjadi, anak tentara banyak yang bercita-cita menjadi tentara. Jenderal Douglas MacArthur, umpamanya, adalah anak seorang jenderal. Jenderal John J. Pershing, yang terkenal pada Perang Dunia I, mempunyai anak laki-laki yang menjadi tentara dan gugur di Perang Vietnam dengan pangkat letnan. Ayah sebagai role model juga membuat sejumlah anak di Indonesia mengikuti jejak karier sang ayah. Letjen (Purn.) Basofi Sudirman, umpamanya, adalah anak Letjen H. Sudirman. Demikian pula Letjen (Purn.) Himawan Soetanto (almarhum) adalah anak seorang pejuang 1945.

Pada generasi berikutnya, sejumlah anak Pahlawan Revolusi yang gugur dibunuh G-30-S/PKI menjadi tentara setelah ayah mereka tiada. Yang paling senior adalah Letjen (Purn.) Agus Widjojo, putra Mayjen (Anumerta) Soetojo. Adapun yang paling junior adalah Letjen TNI Hotmangaradja Pandjaitan (kini Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan), putra Mayjen (Anumerta) D.I. Pandjaitan.

Seterusnya ada Jenderal (Purn.) Ryamizard Ryacudu, anak Mayjen Ryacudu. Putra Jenderal (Purn.) Try Sutrisno juga masuk Akabri, tapi ia memilih menjadi perwira kepolisian ketimbang menjadi tentara. Sebaliknya, Pramono, putra Letjen (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo, masuk Akabri. Setelah lulus pada 1980, dia mengikuti jejak ayahnya di Korps Baret Merah. Anak Presiden SBY, Mayor Inf. Agus Harimurti Yudhoyono, masuk Korps Baret Hijau (Kostrad) sebagai pilihan awal kariernya mirip karier ayahnya dulu.

Yang paling menarik dari Pramono bukan syak wasangka masalah KKN, tapi yang luput dari perhatian adalah ia justru orang pertama dalam sejarah Korps Baret Merah yang mampu jadi komandan tertinggi di Kopassus, seperti ayahnya dulu jadi komandan RPKAD. Anak mengikuti jejak ayah hingga jabatan puncak satuan tidak banyak terjadi di dunia ketentaraan. Sistem karier yang mengharuskan seorang perwira bertugas atau mempunyai pengalaman yang cukup di lapangan, staf, dan pendidikan membuat tidak ada jalur lurus yang mulus bagi siapa pun yang ingin mengikuti jejak sang ayah. Letjen Pramono menghabiskan hampir seluruh kariernya di Kopassus, dan baru terekspos di bidang teritorial sewaktu diangkat menjadi Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro.

Apakah ada pengaruh nama besar orang tua terhadap karier orang seperti Letjen Pramono? Jelas ada, tapi ia sekaligus memikul beban psikologis yang cukup besar, karena nama itu. Lebih-lebih, dengan baret merah, wajah Pramono tidak banyak beda dengan muka sang ayah. Di satu sisi ia diuntungkan karena menyandang nama Sarwo Edhie Wibowo, karena Sarwo Edhie adalah sebuah legenda. Namun, di sisi lain, setiap gerak dan langkahnya diperhatikan. Kalau ia berprestasi bagus, mungkin ada yang berkata, "Habis dia anak Sarwo." Namun, bila dia tidak sukses, bisa saja ada yang mencibir sambil berkata, "Kok anaknya Pak Sarwo cuma segini?"

Kelak di kemudian hari beban serupa akan menimpa Agus Harimurti dalam skala yang lebih rumit. Ia sebetulnya telah memikul beban itu sejak menjadi taruna Akmil, mengingat SBY adalah taruna Akabri yang memiliki prestasi sangat bagus. Sebagai perwira muda, Agus memikul terus-menerus beban tersebut karena menyandang nama ayahnya yang kini Presiden RI. Mungkin mirip Pangeran Harry yang ketika berdinas di militer menjadi sorotan banyak kalangan karena ia adalah anak Pangeran Charles, putra mahkota Inggris.

Karena nama besar ayahnya juga, Pramono harus menghabiskan waktu yang cukup lama sebagai ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Secara pencitraan, kehadiran seorang ajudan perwira baret merah dan sekaligus anak Sarwo Edhie lebih menguntungkan Megawati. Sebab, siapa pun tahu bahwa pada 1965-1966, Kolonel Sarwo Edhie (bersama Brigjen Kemal Idris dan Mayjen H.R. Dharsono) adalah trio perwira TNI yang amat keras menentang Presiden Sukarno. Ada situasi unik yang dialami Pramono, yaitu sewaktu terjadi perbedaan visi antara Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden, yang diikuti dengan pengunduran diri SBY. Meskipun perpisahan tersebut kemudian merambat pada soal pribadi, baik Megawati maupun SBY tidak melibatkan Pramono pada perseteruan itu. Ia bahkan tetap menjadi ajudan (dan malah dipercaya bosnya) hingga masa tugas Megawati berakhir.

Ketika SBY menjadi presiden menggantikan Megawati, karier Pramono tidak otomatis mencorong. Era reformasi dan keterbukaan mampu mengembalikan sistem dan mekanisme Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi pada posisi dan peran yang sebenarnya, hingga proses promosi berjalan lebih wajar. Pramono sempat menjadi Wakil Danjen Kopassus sebelum jadi Kasdam di Semarang dan jadi Danjen Kopassus, kemudian Pangdam III/Siliwangi. Letjen Sarwo Edhie Wibowo (almarhum) diberi kesempatan oleh sejarah untuk menorehkan namanya dalam perjalanan bangsa ini di titik kritis. Pak Sarwo mampu melakukannya dengan baik, dan hanya situasi politik yang secara perlahan meminggirkannya--secara menyakitkan--dari panggung dan sorotan masyarakat.

Letjen (dan sebentar lagi akan menjadi jenderal) Pramono Edhie Wibowo menghadapi situasi dan kesempatan sejarah yang tentu berbeda dengan ayahnya. Waktu akan menguji apakah ia mampu menunjukkan kepemimpinannya yang wajar di luar bayang-bayang Sarwo Edhie Wibowo untuk sisa masa aktif tiga tahun mendatang.

*) Atmadji Sumarkidjo, praktisi media dan pengamat masalah militer