Surplus, tapi Mengimpor Beras
Kamis, 28 Juli 2011 | 12:39 WIB
TEMPO.CO, Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, memastikan akan kembali mengimpor beras tahun ini. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu masih malu-malu menyebutkan besaran impor berikut waktu pelaksanaannya. Di sisi lain, Menteri Pertanian Suswono terang-terangan menyatakan belum setuju impor beras (Koran Tempo, 20 Juli 2011). Menurut Suswono, impor beras belum perlu dilakukan, karena penyerapan beras oleh Bulog masih terus berlangsung. Stok Bulog sebesar 1,6 juta ton masih cukup hingga September nanti.
Untuk kesekian kalinya publik disuguhi debat kusir ihwal manajemen beras. Sejarah panjang perberasan di negeri ini, yang pernah diganjar penghargaan oleh FAO setelah mengukir prestasi swasembada pada 1984, sepertinya tidak membekas. Produktivitas padi tertinggi di Asia Tenggara tidak berjalan linear dengan perbaikan manajemen perberasan. Publik justru disuguhi ego sektoral dan kepentingan sempit kementerian yang saling berbenturan.
Pertanyaannya, mengapa Kementerian Perdagangan bersemangat mengimpor? Sejauh yang muncul di pelbagai media, setidaknya ada dua hal mengapa Menteri Mari Pangestu mendorong impor. Pertama, pengadaan gabah/beras Bulog seret alias tidak memadai. Sampai minggu ketiga Juli, Bulog baru menyerap 1,6 juta ton dari target 3,5 juta ton beras. Kalau setiap bulan beras cadangan pemerintah itu terkuras untuk berbagai keperluan, seperti operasi pasar, bantuan bencana, dan yang lain, cadangan akan turun dari angka aman: 1,5 juta ton. Ketika cadangan tidak aman, pemerintah tidak memiliki instrumen memadai untuk intervensi saat harga naik karena spekulasi, misalnya.
Kedua, setelah panen gadu selesai September nanti, Indonesia akan memasuki musim paceklik. Paceklik akan berlangsung hingga Januari tahun depan. Impor diperlukan tidak hanya untuk mengamankan cadangan beras saat paceklik, tapi juga guna mengantisipasi kemungkinan El Nino tahun depan. Tentu tidak ada yang salah dengan langkah antisipasi itu. Masalahnya, langkah antisipasi itu inkonsisten dengan keadaan di lapangan. Publik dengan mudah bertanya, kalau memang pemerintah konsisten, mengapa antisipasi serupa tidak dilakukan agar instabilitas harga bahan kebutuhan pokok tidak selalu berulang menjelang Ramadan? Mengapa penyakit rutin dan menahun itu dibiarkan?
Rakyat awam, terutama petani, juga dengan mudah menggugat: kalau surplus, mengapa mengimpor beras? Angka Ramalan II BPS yang dirilis 1 Juli lalu menunjukkan, produksi padi 2011 diperkirakan 68,06 juta ton gabah kering giling, meningkat 1,59 juta ton (2,40 persen) dibanding angka pada 2010. Kenaikan terjadi karena peningkatan luas panen 313,15 ribu hektare (2,36 persen) dan produktivitas 0,02 kuintal per hektare (0,04 persen). Dengan rendemen gabah 56,5 persen, ada surplus beras sekitar 5 juta ton setelah dikurangi kebutuhan domestik. Ini jumlah yang besar. Surplus 5 juta ton setara dengan dua bulan konsumsi domestik. Memang benar, kenaikan 2,4 persen masih jauh dari target pertumbuhan 5 persen. Bolehlah Kementerian Pertanian disalahkan karena tidak bisa mencapai target. Tapi memang tidak mudah menggapai pertumbuhan 5 persen.
Selain itu, poin artikel ini adalah mengapa Kementerian Perdagangan begitu bersemangat mendorong impor beras, dan bukan memperbesar penyerapan dalam negeri. Untuk apa pemerintah, lewat Kementerian Pertanian, melakukan berbagai upaya menaikkan produksi kalau akhirnya mengimpor? Untuk apa petani harus bekerja keras menggenjot produksi beras kalau akhirnya pemerintah tidak membelinya untuk memperkuat cadangan tetapi justru mengimpor? Haruskah kesalahan impor 1,95 juta ton beras tahun lalu diulang? Sampai kapan absurditas ini berlanjut?
Bulog hanyalah operator kebijakan pemerintah. Apa pun kebijakan pemerintah, itu akan dilakukan Bulog. Bagi Bulog, impor lebih disukai ketimbang memperbesar penyerapan gabah/beras domestik. Ketika harga gabah/beras di atas harga pembelian pemerintah (HPP), seperti diatur dalam Inpres Perberasan No. 8/2011, sejatinya kecil peluang Bulog memperbesar penyerapan gabah/beras domestik. Walaupun ada peluang Bulog menyerap gabah/beras di atas harga HPP seperti diatur dalam inpres, instrumen itu tidak banyak manfaatnya. Buktinya, penyerapan beras Bulog tidak beranjak membaik.
Sejatinya, instrumen itu tak ubahnya jalur komersial yang biasa dipakai Bulog untuk membeli beras di atas HPP. Saat dipimpin Mustafa Abubakar, pada 2009 Bulog merugi Rp 200 miliar karena membeli beras besar-besaran melalui jalur komersial (Bisnis Indonesia, 28 Maret 2010). Sebetulnya, jalur komersial dan instrumen Inpres tak jauh berbeda dengan berjudi: ada peluang untung, tapi bisa pula merugi. Masalahnya, sebagai perum, tugas utama direksi Bulog adalah mencari laba, sehingga bisa menyetor keuntungan kepada negara. Jika merugi akibat melaksanakan tugas sosial, seperti menyerap gabah/beras domestik, mengelola cadangan beras pemerintah, dan mengelola beras untuk rakyat miskin (raskin), direksi bisa dipecat setiap saat karena dianggap tidak perform. Sepanjang Bulog tidak dibebaskan dari beban menanggung potensi kerugian itu, penyerapan beras tidak akan beranjak membaik.
Sampai saat ini harga beras domestik masih lebih mahal ketimbang harga beras impor. Artinya, ada disparitas harga yang besar antara beras impor dan beras domestik. Jangan-jangan motif rente ekonomi inilah yang mendorong kebijakan impor. Jangan-jangan ada kepentingan sementara pihak yang menumpang di balik rencana impor? Mengimpor beras dari luar negeri, walaupun dengan harga lebih murah ketimbang harga beras petani domestik, akan menimbulkan dampak sosial berbeda. Bedanya, kalau mengimpor beras dari luar negeri akan menimbulkan efek berantai di luar negeri, yaitu apa yang dalam konsep ekonomi disebut efek pengganda (multiplier effect). Sebaliknya, jika membeli beras petani domestik, meskipun lebih mahal, akan menciptakan efek berantai di dalam negeri. Efek berantai itu berbentuk konsumsi, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Inilah bedanya efisiensi komersial dan efisiensi sosial. Mengapa Jepang begitu protektif pada beras produksi petaninya, tak lain karena efisiensi sosial.
*) Khudori, pemerhati masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi