Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Penyelesaian masalah di Aceh membutuhkan kepemimpinan politik yang berkualitas dan bermartabat.”Parameternya moral dan politik,” tegas pakar intelijen Angkatan Laut, Letkol TNI (Purn) Juanda, pada acara diskusi di Mario’s Place, Menteng, Jakarta, Sabtu (26/1) siang. Menurut Juanda, selama 30 tahun Indonesia dikungkung oleh mitos dan doktrinasi kepemimpinan militerisme. Di sisi lain, kader-kader pemimpin sipil juga berusaha mendapatkan peran-peran militer. Pada akhirnya, kata dia, Indonesia cenderung menjunjung tindak kekerasan dalam menyelesaikan konflik-konflik di daerah.”Teror sebagai alatnya. Ini bahaya bagi bangsa,”ucap Juanda. Juanda juga mengatakan, parameter untuk menyelesaikan berbagai konflik ternyata berubah-ubah. Yang terjadi saat ini, lanjut Juanda, jalan yang diambil pemerintah tidak demokratis bahkan malah elitis.”Ini yang disebut pseudodemokrasi. Perilaku aristokrat yang dibumbui sifat-sifat fasis,” papar dia. Juanda mengungkapkan, pembentukan Kodam di Aceh merupakan strategi dan model petinggi-petinggi militer dan elit birokrasi.”Lifestyle jenderal-jenderal hedonis, yang suka bergaul dengan cukong atau mafia. Akhirnya, penyelesaian Aceh juga dengan cara yang jahat,”papar Juanda. Dia menyarankan, untuk mengatasi konflik di Aceh, pemimpin bangsa harus mengenal rakyat Aceh. Setiap birokrat bahkan militer hendaknya mengenai kultur masyarakat setempat. Namun ia menilai keingintahuan elit birokrasi mengenai hal itu kecil sekali. Kepemimpinan politik, kata Juanda, selayaknya tidak berupa doktrin tunggal lagi lantaran masalah yang terjadi di Aceh beragam. Masa lalu mestinya bisa dijadikan pelajaran berharga dengan merubah gaya pemerintahan sipil, namun yang terjadi justru sebaliknya. Kekuatan politik yang dilakukan masih seperti pemerintahan militerisme dan kekuatan militer masih dominan. Mega pun, menurutnya, terpengaruh model Soeharto. Bahkan, tim kabinet juga tidak merubah paradigma. Pemimpin sipil seharusnya mengeluarkan kebijakan politik yang tegas lantaran untuk menyelesaikan konflik di daerah diperlukan kekuatan penekan. Namun ”yang dominan justru kepentingan politik, bargaining jenderal-jenderal masih kuat,” ungkapnya. Selain itu, organisasi-organisasi yang independen terpecah-pecah. Mereka dihancurkan oleh unsur-unsur Orde Baru. ”Organisasi jadi korporatif dengan negara. Akhirnya tidak independen,” ucap Juanda. Militer, kata dia, seharusnya menerapkan paradigma baru. Para jenderal yang bersalah dalam pelanggaran HAM selama ini tidak pernah dihukum. (Hilman Hilmansyah-Tempo News Room)
Iklan
