Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Setelah sempat simpang-siur, BPKP mengungkap jumlah Rekening Dana Investasi (RDI) --- dana segar milik pemerintah yang ngendon tanpa bunga di Bank Indonesia . Hingga akhir 2002, jumlah RDI mencapai saldo 21,59 triliun rupiah. Rekening itu berupa mata uang rupiah, valuta asing (EURO, US Dollar, AUS Dollar dan Yen) serta Rekening Pembangunan Daerah. Namun angka ini belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Angkanya masih memiliki kemungkinan untuk berubah. Sebagian besar dana RDI, hampir 70 persen, berada dalam bentuk valuta asing,kata Dirjen Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan, Darmin Nasution dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1). Menurut Darmin, rekening RDI dalam bentuk valuta asing mencapai nilai Rp 12,388 triliun. Sementara dalam mata uang rupiah, saldo rekening RDI adalah Rp 8,87 triliun dan dalam bentuk RPD telah mencapai Rp 458,5 miliar. Lebih lanjut, Darmin menjelaskan saldo Rp 21,59 itu merupakan akumulasi akibat adanya perbedaan antara hasil pengembalian yang dikurangi dengan setoran ke APBN dan dana yang dipinjamkan kembali. Namun tambahnya, dana yang dipinjamkan kembali sebenarnya sudah semakin berkurang. Bahkan tidak ada sama sekali pada tahun 2002, kata dia. Pengurangan ini terjadi karena pelaksanaan audit oleh BPKP terhadap rekening RDI sejak pertengahan 2002. selain itu pemerintah juga memperketat pemberian pinjaman. Sehingga dengan demikian saldo RDI yang tersimpan dalam rekening Menteri Keuangan di Bank Indonesia pun semakin meningkat. Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan, Boediono, juga menegaskan bahwa dana yang tersimpan dalam RDI tidak dapat serta merta digunakan sebagai sumber pembiayaan defisit. Pasalnya RDI awal mulanya berasal dari pinjaman luar negeri yang kemudian diteruskan sebagai pinjaman pada BUMN dan daerah. Karena itu, pada akhirnya dana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan dikembalikan pada peminjam (kreditur). Jadi penggunaan RDI sebagai sumber pembayaran defisit haruslah tetap dalam kerangka sebagai sumber pembiayaan yang mirip dengan sumber pembiayaan untuk pembayaran pokok utang luar negeri. Kalau itu tidak apa. Jadi, oke, kata dia. Namun sebaliknya, jika digunakan diluar kerangka tersebut, Menkeu mengingatkan hal itu akan melanggar prinsip akuntasi keuangan negara. Bukan itu saja, penggunaan RDI yang tidak cermat dapat menimbulkan inflasi. Karena ini adalah saldo yang ada di BI dan tidak ada padanannya seperti pajak dan sebagainya. Bila itu keluar akan menambah uang yang beredar, tuturnya. Karena itu Boediono menegaskan, pemerintah belum akan mempertimbangkan alternatif penggunaan dana RDI sebagai seumber pembiayaan defisit. Untuk sementara, pemerintah masih akan tetap melaksanakan komitmen yang telah disepakati dalam APBN 2003. Untuk tahun 2004 kita pertimbangkan lagi penggunaan dana RDI ini, kata dia. Sementara itu setoran pengembalian dan RDI ke APBN diharapkan bisa lebih meningkat pada tahun ini. Pada 2001 lalu setoran RDI ke bendahara umum negara mencapai Rp 5,7 triliun, sedangkan tahun lalu mengalami penurunan sedikit dan hanya mencapai 4,1 triliun. Untuk tahun ini kita harapkan bisa diperoleh Rp 7 triliun, kata Darmin. Dara Meutia Uning - Tempo News Room
Iklan
