Nasution mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum menerima salinan keputusan resmi dari Mahkamah Agung mengenai diterimanya kasasi kuasa hukum Soeharto. Ia hanya mengetahui bahwa MA telah mengembalikan berkas mantan pengusasa Orde Baru itu ke Kejagung, dan melepaskan status tahanan kotanya.
Selain itu, tambah Nasution, MA juga memerintahkan agar Kejagung merawat Soeharto sampai sembuh, untuk selanjutnya dapat segera disidangkan di pengadilan. Mengenai status tahanan Soeharto, ia menjelaskan bahwa status itu sudah habis dan berdasarkan putusan MA, Kejagung tidak berhak lagi melakukan penahanan dan penuntutan terhadap Soeharto. “Jadi yang kita lakukan sekarang adalah merawat kesehatan beliau dengan biaya dari Kejagung, sekaligus mengawasinya,” jelas Jampidsus.
Sementara itu, salah seorang kuasa hukum Soeharto, M. Assegaf, mengatakan bahwa pihaknya juga belum menerima putusan kasasi MA itu. Putusan itu akan segera diterima olehnya setelah MA menyerahkan salinan putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Jadi, karena saya belum membaca, maka saya tidak tahu alasan-alasan yang mendasarinya,” kata Assegaf.
Meskipun begitu, tambahnya, ada hal yang tersirat dalam putusan kasasi MA itu. Dengan memerintahkan Kejagung menanggung biaya perawatan terhadap Soeharto, ini mengartikan bahwa MA mengakui kondisi Soeharto sekarang tidak mungkin menjalani persidangan. Hal itu sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tiga tim dokter, yaitu: tim dokter pribadi, tim dokter yang ditunjuk Kejagung, dan tim dokter yang ditunjuk saat pengadilan Soeharto digelar.
Assegaf juga masih mempertanyakan, apakah seluruh biaya pengobatan (yang dulu dan yang akan datang) ditanggung oleh Kejagung atau tidak. Namun, apa pun, ia masih tetap pesimis kliennya akan sembuh dan dapat mengikuti persidangan di pengadilan. Sebab, berdasarkan keterangan tiga tim dokter tadi, kliennya mengalami brain damage yang permanen.
Dengan keluarnya keputusan diterimanya kasasi Soeharto, menutut Assegaf, berarti putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum Muchtar Arifin bahwa sidang terhadap Suharto akan digelar kembali itu, tidak berlaku lagi. (Nurakhmayani)
