Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK, Alternatif Lain Mengelola Hutan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Berdasarkan data Departemen Kehutanan, saat ini terdapat 14,2 juta hektar hutan produksi dalam kondisi mengkhawatirkan. Dephut sedang merumuskan cara mengelola hutan yang lestari itu, salah satunya melalui kebijakan Badan Pengelola Kehutanan (BPK). BPK ini diharapkan akan menjadi kebijakan yang dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip kehutanan, yaitu menguntungkan dari segi ekonomi, dari segi sosial mensejahterakan masyarakat dan dari segi lingkungan tetap perkelanjutan.

Hal terbut muncul dalam salam seminmar yang diadakan Departemen Kehutanan di Jakarta, Kamis (8/2). Dalam seminar tersbut dipaparkan memaparkan hasil studi kelayakan BPK di Kalimantan. Studi kelayakan ini merupakan hasil kerjasama antara Dephut dan Universitas Mulawarman.

Dalam laporan itu dijelaskan bahwa BPK dapat menjadi salah satu opsi untuk mengelola hutan bekas HPH yang ada di Kalimantan. Menurut Prof Dr Ir Soeyitno Soedirman, Msc, ketua Tim studi kelayakan itu, BPK dimaksudkan untuk mengganti kebijakan-kebijakan kehutanan masa lalu yang dinilai sangat sentralistik, dan top-down. Kebijakan seperti itu, kata dia, sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah yang mulai dikembangkan.

Dalam laporan studi kelayakan itu dipaparkan bahwa di daerah, khususnya Kalimantan, telah dilakukan lokakarya untuk mensosialisasikan konsep BPK ini. Dalam beberapa sosialisasi, didentifikasi beberapa kekurangan yang mungkin menghambat pelaksanaan BPK. Misalnya harus ada perumusan yang jelas tentang kewenangan Pemda dan masyarakat yang terlibat dalam BPK itu. Selain itu juga perlu dirumuskan kembali mengenai profit sharing agar lebih berpihak pada masyarakat.

Sekjen Dephut, Soeripto, dalam diskusi ini juga mengemukakan beberapa pokok pikiran agar BPK itu dapat berjalan dengan baik, yaitu BPK haruslah mempunyai landasan yuridis yang kuat. Alasannya, saat ini daerah-daerah telah memanfaatkan hutannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas inisiatif sendiri. Dengan adanya baju hukum itu, resistensi atas BPK itu nanti diharapkan tidak begitu signifikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, ia juga menekankan agar sosialisasi BPK haruslah dilakukan secara maksimal. Karena saat ini, menurut dia, ia sering membaca di surat kabar bahwa daerah-daerah menolak dan mencurigai konsep BPK ini.

Ada pun tujuan BPK itu bukanlah untuk mengekspolitasi hutan, tetapi lebih diutamakan untuk mendukung visi sustainable forest management, sehingga hutan tidak lagi dianggap semata-mata sebagai obyek mencari uang. Dalam laporan studi kelayakan Unlam ditekankan bahwa BPK itu berorientasi kepada rehabilitasi, dan konservasi. (Dedet Hardianysah)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Tim Mahasiswa Kedokteran Unismuh Makassar Jadi Finalis Olimpiade Fisiologi di Jepang

2 menit lalu

 Perwakilan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Makassar berhasil menjadi finalis dalam olimpiade fisiologi kedokteran tingkat Internasional. Foto : unismuh
Tim Mahasiswa Kedokteran Unismuh Makassar Jadi Finalis Olimpiade Fisiologi di Jepang

Ini pertama kali keikutsertaan Fakultas Kedokteran Unismuh, dan menjadi satu-satunya institusi yang berasal dari Indonesia.


3 Rekomendasi Nasi Liwet Teranyar di Daerah Solo

3 menit lalu

Pedagang membagikan nasi liwet kepada warga saat Syukuran Pedagang di Pasar Kadipolo, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 10 Juni 2020. Dalam acara tersebut, para pedagang juga berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. ANTARA/Mohammad Ayudha
3 Rekomendasi Nasi Liwet Teranyar di Daerah Solo

Untuk kulineran di Solo, silakan mampir ke penjual nasi liwet khas Solo yang biasa ditemukan di daerah Gajahan, Kedung Lumbu, dan Kratonan.


Mendagri Tito Sebut Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Ambil Kewenangan Pemda

3 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Tito Sebut Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Ambil Kewenangan Pemda

Tito mengatakan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi akan ditentukan atau ditetapkan oleh presiden.


Cek Daftar Lowongan Pekerjaan yang Masih Tersedia di BUMN

13 menit lalu

BRI Cari Talenta Terbaik dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2022
Cek Daftar Lowongan Pekerjaan yang Masih Tersedia di BUMN

Rekrutmen BUMN masih membuka lowongan pekerjaan seperti analis riset, pemasaran, pengembangan teknologi informasi, dan sebagainya.


Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

17 menit lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.


Biden, Obama dan Clinton Dicemooh karena Bela Israel dalam Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

18 menit lalu

Presiden AS Joe Biden besama mantan presiden AS Barack Obama meninggalkan Air Force One di Bandara Internasional John F Kennedy di New York, AS 28 Maret 2024. REUTERS
Biden, Obama dan Clinton Dicemooh karena Bela Israel dalam Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton dicemooh demonstran atas dukungannya terhadap serangan Israel ke Gaza


Enik Waldkonig Tersangka TPPO Berkedok Ferienjob Bantah Telantarkan Mahasiswa di Bandara Frankfurt

19 menit lalu

Ferienjob. Istimewa
Enik Waldkonig Tersangka TPPO Berkedok Ferienjob Bantah Telantarkan Mahasiswa di Bandara Frankfurt

Bareskrim Polri menetapkan Enik Waldkonig sebagai tersangka dugaan perdagangan orang berkedok magang mahasiswa ferienjob


Godzilla X Kong: The New Empire, Melihat Perkembangan Karakter Kong Jadi Pemimpin Sejati

21 menit lalu

Godzilla x Kong: The New Empire. Foto: Warner Bros.
Godzilla X Kong: The New Empire, Melihat Perkembangan Karakter Kong Jadi Pemimpin Sejati

Godzilla X Kong: The New Empire menjadi film kelima dalam franchise MonsterVerse yang dituturkan perlahan tapi diimbangi visualisasi menarik.


Pemilik Formula 1, Liberty Media, Lakukan Finalisasi Pembelian MotoGP dari Dorna Sports

22 menit lalu

Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Portugal 2024. (Foto: Red Bull Racing)
Pemilik Formula 1, Liberty Media, Lakukan Finalisasi Pembelian MotoGP dari Dorna Sports

Pemilik kejuaraan balap mobil Formula 1, Liberty Media, disebut siap untuk melakukan finalisasi pembelian dan mengambil alih MotoGP.