Menurut dia, untuk kepastiannya dirinya masih harus membicarakan dengan pimpinan dewan yang lain pekan depan. Namun dia mengakui, beberapa anggota dewan banyak yang menanyakan bagaimana nasib memorandum I yang akan jatuh tempo 1 Mei nanti.
Akbar juga tidak bisa memastika apakah dewan akan mencabut memorandum I itu ataukah akan melanjutkannya dengan pemberian memorandum II. “Itu juga yang nanti akan kita evaluasi bersama-sama,” tegas dia.
Sementara ketua fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Ali Marwan, mengatakan fraksinya setuju bila masa reses anggota dewan ditunda. Karena, lanjut dia, persoalan memorandum I itu sangat penting bagi anggota dewan untuk menentukan sikap berikutnya. “Apakah dewan akan mencabut memorandum I ataukah akan menjatuhkan memorandum II,” tegas dia.
Bahkan, tutur Ali, FPP memorandum I itu bakal dilanjutkan ke memorandum II. Sebab, sampai sekarang FPP belum melihat respon postif yang signifikan dari presiden Wahid dalam menyikapi memorandum I itu. “Situasi pasca memorandum I perilaku politik dan sikap Gus Dur bukan malah membaik bahkan cenderung memburuk.”
Komentar senada juga diungkapkan Hatta Radjasa, ketua Fraksi Reformasi. Menurutnya, memang saat ini fraksinya sedang membicarakan bagaimana mekanisme yang baik untuk memantau perkembangan memorandum I itu. Hatta mengakui dalam pembicaraan dengan anggota fraksinya muncul beberapa alternatif penyisatan masa reses dewan itu. “Ada yang minta diajukan. Ada juga yang minta resesnya diperpendek,” tegasnya.
Namun Hatta belum bisa memastikan fraksinya memilih alternatif yang mana. Namun yang jelas persoalan ini harus diajukan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. “Yang jelas ini masih akan kita godok terus dengan melihat keuntungan dan kerugiannya masing-masing.”
Ketika ditanya apakah fraksinya akan meneruskan dengan memorandum II atau hanya sampai pada memorandum I, dirinya belum bisa memastikan sikap apa yang akan dikeluarkan fraksinya nanti. “Kita masih akan kaji terus respon Presiden,” ujarnya. (Fajar W. Hermawan)
