DPR Jangan Membeda-bedakan Kasus

TEMPO Interaktif, Jakarta:Rektor Universitas Trisakti (Usakti) Thoby Mutis menyayangkan perbedaan perlakuan yang dilakukan anggota DPR untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan dengan kasus-kasus kemanusiaan dan HAM. Kasus Bulog dan Brunei bisa dituntaskan cepat, sementara kasus kemusiaan (Trisakti dan Semanggi) belum juga tuntas dalam tiga tahun. ”Padahal kejadiannya jauh sebelum kedua skandal itu terjadi,” ujar Thoby Mutis dalam acara performing art tiga tahun tragedi Trisakti di lapangan kampus universitas itu, Sabtu (12/5).

Thoby melihat, Pansus Trisakti, Semanggi I, II, masih menemui berbagai kendala, termasuk kendala institusional. ”Yang dihasilkan mereka sampai saat masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan para mahasiswa, karena good will dari anggota pansus dan pemerintah masih tipis,” ujarnya.

Mengenai permintaan para mahasiswa untuk membubarkan Pansus Trisakti, Semanggi I, II DPR, Thoby mengatakan bahwa itu hanya merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa pada wakil rakyatnya. Untuk itu, ia berharap agar Pansus DPR dapat bekerja lebih baik sehingga bisa mengeluarkan rekomendasi sesuai tuntutan mahasiswa dan masyarakat.

Dalam pandangannya, keseriusan Pansus tersebut diperlukan untuk mewujudkan Indonesia baru yang berlandaskan pada penegakan terhadap HAM sehingga kebenaran dan keterbukaan dapat diwujudkan. Dia menambahkan di era keterbukaan seperti ini perlu adanya suatu perbaikan yang lebih cepat. ”Yang paling diperlukan saat ini adalah good will untuk melakukan reformasi budaya,” ujarnya. Dengan adanya reformasi budaya ini, sambung dia, segala macam bentuk pola-pola lama seperti KKN dapat berangsur-angsur dikikis. (Arinto)