Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

HPH di Gorontalo Tak Punya SPAS

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang beroperasi di Provinsi Gorontalo selama ini tak dilengkapi SPAS (Stasiun Pengamat Air Sungai). "Seharusnya semua perusahaan HPH wajib memiliki SPAS," tegas peneliti kehutanan di Gorontalo, Arfan Polontalo, di Gorontalo, Sabtu (26/5). Menurut Arfan, SPAS ini manfaatnya untuk memantau sedimentasi.

Perusahaan pemegang HPH di Gorontalo seperti PT Wenang Sakti, PT Taiwi Unit III (Grup Barito, Prayogo Pangestu), PT Centralindo Panca Sakti UKPH, PT Sapta Krida Kita, PT Inemexintra dan PT Gulat.

Selain perusahaan-perusahaan itu, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Daerah Sulawesi Utara baru saja melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) HPH Acrisinsdo Utama yang akan beroperasi di Kabupaten Boalemo. Sedangkan PT Mercindo Adibuana juga telah mengajukan lokasi lahan kegiatannya di Kabupaten Gorontalo. Ada juga perusahaan baru yang lain mengajukan izin dengan tidak memakai istilah HPH. "Misalnya, dengan izin pemanfaatan hasil hutan dan manajemen pengelolaan lahan. Jangan sampai ini kamuflase HPH," ujar Arfan.

Arfan menjelaskan, izin eksploitasi hutan ini bertentangan dengan kondisi daerah aliran sungai (DAS) di Gorontalo yang sudah masuk karegori berat dan sangat berat. Sungai yang dalam tingkat degradasi sangat berat antara lain, DAS Sumalata, Randangan, Poso-Angola, Batudaa Pantai, Paguyaman, Bolango dan Limboto. Sedangkan kondisi berat, DAS Tilamuta dan Bone. "Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar beroperasinya perusahaan juga tidak ada perubahan," kata Arfan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal, beberapa waktu lalu, fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Gorontalo telah meminta HPH yang beroperasi di Gorontalo dihentikan. Dalam surat kepada Gubernur Sulut, mantan pelaksana tugas Bupati Gorontalo, Prof Hasan Abas Nusi, meminta izin HPH yang beroperasi di Kabupaten Gorontalo dan Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan Boalemo, dicabut terhitung mulai bulan Januari 2000. Surat ini menyusul terjadinya banjir besar di Gorontalo. (Verrianto Madjowa)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

2 menit lalu

Direktur Utama Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra saat pemungutan suara PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 17 Juni 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.


Rencana Rute KRL Tembus hingga Karawang, KCI: Ada Rencana, Tunggu Pemerintah

5 menit lalu

Sebagai pengguna commuter line, Anda perlu mengetahui rute KRL Jabodetabek 2024 terbaru. Berikut ini rute terbaru dan harga tiketnya. Foto: Canva
Rencana Rute KRL Tembus hingga Karawang, KCI: Ada Rencana, Tunggu Pemerintah

Keputusan memperpanjang rute perjalanan KRL hingga ke Karawang merupakan wewenang pemerintah.


Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

6 menit lalu

Untuk berpindah status WNA menjadi WNI terdapat beberapa syarat dan proses yang perlu dilalui. Ini informasi lengkapnya. Foto: Canva
Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

Untuk berpindah status WNA menjadi WNI terdapat beberapa syarat dan proses yang perlu dilalui. Ini informasi lengkapnya.


Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

10 menit lalu

Cuplikan video Mayor Teddy dan Dokter Gunawan. TIktok
Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.


Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

11 menit lalu

Indonesia dan Australia Memperluas Kemitraan di Bidang Pajak pada Senin, 22 April 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.


Pertamina Patra Niaga Beberkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia di Hannover Messe 2024

11 menit lalu

Pertamina Patra Niaga Beberkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia di Hannover Messe 2024

PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading berpartisipasi dalam pameran industri terkemuka internasional


Phuket dan Pattaya Overtourism, Pelaku Usaha Pariwisata Thailand Usul Pajak Turis Rp132.000

11 menit lalu

Phi Phi Islands di Phuket, Thailand (Pixabay)
Phuket dan Pattaya Overtourism, Pelaku Usaha Pariwisata Thailand Usul Pajak Turis Rp132.000

Selama musim ramai, Phuket di Thailand mengalami kemacetan lalu lintas dan kekurangan air, bandaranya pun kehabisan slot untuk penerbangan baru.


Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

11 menit lalu

Karyawan menunjukkan uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa 16 April 2024, Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) setelah libur Lebaran 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur Lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.


Beberapa Kejadian yang Merugikan Peserta UTBK di Unpad, Bahkan Bikin Gagal

12 menit lalu

Rapid test Covid-19 di lokasi UTBK Universitas Padjadjarab (Unpad) Jatinangor, Sabtu 11 Juli 2020 mendapatkan 5 orang reaktif dari total 184 orang yang diperiksa. Kredit: Dok.Humas Unpad
Beberapa Kejadian yang Merugikan Peserta UTBK di Unpad, Bahkan Bikin Gagal

Ada beberapa kejadian berulang yang bisa merugikan peserta UTBK.


Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

16 menit lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?