Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dekrit Muncul, Sidang Istimewa Dipercepat

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan dekrit pembubaran DPR/MPR, akan direspons parlemen dengan mempercepat Sidang Istimewa (SI) MPR. Sedangkan PDIP, tidak akan menyarankan agar SI MPR dipercepat, tapi akan mendukung bila opsi itu disetujui kekuatan partai-partai politik dan TNI-Polri di parlemen.

"Bila Presiden Gus Dur memberlakukan dekrit, justru akan membuka celah agar SI MPR dipercepat," ujar Wakil Ketua MPR Sutjipto kepada Tempo di Surabaya, Senin (4/6). Dijelaskan, gelagat ke arah itu sangat terlihat ketika delapan pimpinan fraksi di DPR menolak penonaktifan Jenderal Pol Surojo Bimantoro dari jabatan Kapolri. Juga, tercermin dari suasana dan hasil sidang paripurna DPR yang mengambil keputusan meminta MPR untuk menggelar Sidang Istimewa.

Sutjipto menegaskan, dua momentum tersebut juga memperlihatkan secara gamblang bahwa kekuatan TNI-Polri dan suara mayoritas politisi sipil di parlemen akan bereaksi keras dan menolak dekrit pembubaran DPR/MPR. "Saya rasa saat ini telah terjalin kebersamaan yang sangat solid dari TNI-Polri dengan mayoritas suara di DPR/MPR, berkaitan dengan kabar Presiden Gus Dur akan menerbitkan dekrit," ujar Sutjipto.

Mengapa PDIP tidak mau mengambil inisiatif agar SI MPR dipercepat bila Presiden Wahid mengeluarkan dekrit? Menurut Sekjen DPP PDIP itu, pilihan sikap tersebut semata-mata untuk menegaskan bahwa Megawati tidak berambisi memegang tampuk kekuasaan. "Kalau PDIP yang berinisiatif, kesannya Ibu Mega berambisi ingin jadi presiden. Padahal, apa yang senyatanya tak demikian. Ibu Mega tidak berambisi, justru lebih banyak terpaksa," dalih Sutjipto.

Sikap itu pula yang diteriakkan insinyur sipil lulusan Institut Teknologi Sepuluh November tersebut ketika berorasi di depan ratusan kader PDIP di Jl Pandegiling, Surabaya, Minggu (3/6) malam. "Kami tidak mau terpancing oleh orang-orang yang meminta SI MPR dipercepat," tegasnya. PDIP melihat kosntitusi harus ditegakkan, termasuk aturan main dan mekanisme yang telah digariskan. Bila SI MPR harus digelar dua bulan setelah memorandum II DPR, jalur dan tahapan itu pula yang mestinya ditempuh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, PDIP telah konsisten dengan jalur memorandum. Tapi, bila presiden mengeluarkan dekrit, maka jalur non-memorandum bisa saja ditempuh, yakni mempercepat SI MPR. "Bila mayoritas kekuatan di parlemen telah sepakat dengan langkah tersebut, untuk menyikapi dekrit presiden, apa boleh buat, PDIP pun akan seturut komitmen itu," tambahnya.

Sutjipto juga menepis tuduhan Presiden Wahid bahwa Jenderal Surojo Bimantoro telah mengadu domba presiden dengan wakil presiden. Tuduhan itu, kata Sutjipto tidak benar. Mega tidak pernah merasa diadu Kapolri dengan presiden. Sejauh ini, katanya, hubungan Presiden Wahid dengan Mega baik-baik saja dan Wahid hanya asal comot untuk membenarkan alasan menonaktifkan Bimantoro.

Dalam orasinya dihadapan massa PDIP, ia mengutip kembali seruan Megawati agar warga PDIP bersikap tenang dalam melihat keadaan dan situasi politik sekarang ini. "Ibu Mega, memandang kondisi sekarang tidak ruwet. Saya setiap hari melihat Mega selalu tersenyum," paparnya. (Adi Sutarwijono)

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

3 menit lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

9 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

11 menit lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Ferienjob Program Resmi di Jerman, Bareskrim Ungkap Kejanggalannya Saat Ditawarkan ke Universitas di Indonesia

15 menit lalu

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, berbicara terkait perkembangan penyidikan kasus Panji Gumilang di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Juli 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Ferienjob Program Resmi di Jerman, Bareskrim Ungkap Kejanggalannya Saat Ditawarkan ke Universitas di Indonesia

Bareskrim mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penawaran program ferienjob ke sejumlah universitas di Indonesia. Diduga TPPO.


Jadi Daya Tarik Wisman, Batam Wonderfood & Art Ramadhan akan Ditutup Menparekraf Sandiaga Uno

16 menit lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat menangapi terkait overtourism Bali dalam kunjungan kerjanya di Batam, Selasa, 2 Januari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Jadi Daya Tarik Wisman, Batam Wonderfood & Art Ramadhan akan Ditutup Menparekraf Sandiaga Uno

Batam Wonderfood & Art Ramadhan dikunjungi banyak wisatawan mancanegara seperti Korea Selatan, Malaysia, Turki, Thailand


Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Kedua Timnas Indonesia U-16, Bhayangkara FC Mendominasi

18 menit lalu

Pelatih Timnas U-16 Nova Arianto (kiri) memberikan instruksi kepada pemain saat pemusatan latihan di Lapangan B, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. Pemusatan latihan tersebut dipersiapkan untuk mengikuti gelaran Piala AFF U-16 dan kualifikasi Piala Asia U-17. ANTARA/M Risyal Hidayat
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Kedua Timnas Indonesia U-16, Bhayangkara FC Mendominasi

Nova Arianto resmi memanggil 36 pemain untuk mengikuti seleksi tahap kedua Timnas Indonesia U-16 atau Timnas U-16.


Bos Hamas Sebut Indonesia, Ajak Muslim Dunia Rebut Masjid Al Aqsa

19 menit lalu

Mohammed Deif
Bos Hamas Sebut Indonesia, Ajak Muslim Dunia Rebut Masjid Al Aqsa

Salah satu bos Hamas mengajak umat Muslim di seluruh dunia bersatu mempertahankan Masjid Al Aqsa, termasuk dari Indonesia.


Pertumbuhan PDB Diprediksi Meningkat Menjadi 5,7 Persen Tahun Ini

20 menit lalu

Gedung bertingkat di area pusat bisnis Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan defisit APBN 2024 akan melebar ke kisaran 2,8 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini di kisaran 2,29 persen dari produk domestik bruto. TEMPO/Tony Hartawan
Pertumbuhan PDB Diprediksi Meningkat Menjadi 5,7 Persen Tahun Ini

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia diprediksi bakal naik menjadi 5,7 persen tahun ini.


Greenpeace Khawatirkan Kelestarian Pesut, Bekantan, dan Orang Utan Akibat Pembangunan IKN

20 menit lalu

Anggota Komunitas Save Pesut Mahakam Hanson saat melakukan evakuasi bangkai pesut yang ditemukan di Sungai Mahakam, Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kukar, 26 Maret 2017. FIRMAN HIDAYAT/SAPRI MAULANA
Greenpeace Khawatirkan Kelestarian Pesut, Bekantan, dan Orang Utan Akibat Pembangunan IKN

Greenpeace menyatakan pembangunan IKN Nusantara mengancam kelestarian 3 satwa yang sudah kritis, yaitu orang utan, bekantan, dan pesut mahakam.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

22 menit lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.