Hadir hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Al Hilal Hamdi dan Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Dita Indah Sari. Dawam melihat, gerakan buruh akhir-akhir ini merupakan gejolak yang tidak bakal berhenti sepanjang masa. Masalah buruh itu klasik. Para majikan akan selalu berusaha mencari untung sebesar-besarnya dari tenaga buruh. "Di sini buruh tentu saja tidak akan terima," ungkap Dawam disambut applause peserta.
Persoalan ini sangat fundamental dalam sejarah perburuhan di Indonesia. Ada beberapa cara melihat persoalan ini. Kehadiran buruh merupakan kekuatan kolektif dengan pengusaha. Sayangnya, kekuatan buru itu masih terpecah-pecah dan terfragmentasi kepentingan politik dan aliran. Buruh menjadi mudah terprovokasi dan menjadi primordial hanya mewakili kelompok tertentu.
Meniru perburuhan di Amerika, Dawam melihat organisasi perburuhan di sana tergolong solid dan berhasil. Karena mereka satu dalam kepentingan. Keberadaan di Indonesia lain. Federasi atau kelompok perburuhan yang ada terbentuk bukan dari bawah ke atas (bottom up), melainkan sebaliknya (top down). "Ini yang membuat buruh terkontaminasi kepentingan politik partai tertentu," katanya lugas sembari mencontohkan serikat buruh bentukan PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang hanya untuk kepentingan partai tersebut.
Dengan membentuk satu partai buruh, cukup menjadi satu kekuatan mempengaruhi kebijakan umum di parlemen. Salah satunya soal pengalokasian dana buruh yang "raib". "Makanya, buruh sebaiknya membikin satu partai buruh untuk mengakomodasikan kepentingan, bukan sebagai kelompok aliran," Dawam menjelaskan.
Ketua FNPBI Dita Indah Sari hanya menganggukkan kepala dan tersenyum menanggapi usulan tersebut. Namun, ketika ditemui Tempo, Dita cukup antusias menyambut usulan tersebut. "Tapi bukan hanya sekedar membentuk partai untuk kepentingan kursi politik," ungkap Dita. Ia mengingatkan, untuk memasukkan buruh dalam partai membutuhkan proses panjang, proses pendidikan dan penyadaran politik. Ia kurang yakin pembentukan partai bisa berhasil dalam waktu cepat. Dicontohkan ketika zaman Orde Lama saja, ada tiga partai politik buruh tidak mendapatkan kursi di parlemen.
Dia setuju bila partai buruh dibentuk untuk mewadahi aspirasi mereka. Soal kekhawatiran partai buruh cenderung berhaluan kiri, sudah tidak sepantasnya itu menjadi paradigma berkepanjangan saat ini. Buktinya di Inggris ada partai buruh yang beraliran kanan dan bisa berjalan terus. Karena tidak mewakil satu golongan aliran buruh dankepentingan kursi semata. " Mereka satu, tidak terpisah dalam golongan aliran politik, tradisi, agama, atau suku," kata wanita asal Jawa Timur ini menutup pembicaaan. (E. Karel Dewanto)
