Sebelumnya, dalam pandangan umum, delapan fraksi menyatakan SI MPR bisa dipercepat tanpa harus menunggu 1 Agustus. Kedelapan fraksi tersebut, merupakan fraksi-fraksi di MPR kecuali Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Amien, pelaksanaan SI MPR bisa dipercepat, terutama bila pemerintah mengambil langkah-langkah penting yang dianggap membahayakan keselamatan bangsa dan negara.
Membolak-balik pimpinan Kapolri atau mencoba memasuki serta mengacak-acak TNI, mengancam mengeluarkan dekrit yang menuju pada ancaman pada pembubaran MPR/DPR, kata Amien, merupakan contoh tindakan yang membahayakan negara “Itu sudah dianggap membahayakan, hingga delapan fraksi tersebut beranggapan bahwa SI MPR bisa dipercepat tanpa menunggu tanggal 1 Agustus,” kata dia, didampingi ajudannya.
Namun, SI tetap tidak bisa langsung digelar jika pemerintah menentukan kebijakan yang membahayakan negara. MPR baru bisa melaksanakan SI satu atau dua hari setelah presiden mengumumkan kebijakannya. “Kami harus mengumpulkan sekitar tujuh ratus orang anggota MPR. Dan itu tidak gampang,” ujar dia
Lobi untuk mempercepat SI, kata Amien, akan segera dilakukan. Masing-masing wakil fraksi akan mengadakan lobi rata-rata sekitar setengah jam. Setengah jam berikutnya, hasil lobi akan dilaporkan ke sidang paripurna. “Itu menjadi pendapat badan pekerja MPR,” ujar Amien usai menunaikan shalat maghrib. (Retno Sulistyowati)