Fraksi TNI/Polri DPR Masih Membuka Peluang Kompromi Politik

TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi TNI/Polri DPR masih membuka peluang kompromi politik sebelum SI MPR dimulai. Namun jika dalam agenda acara SI seluruh anggota MPR/DPR tidak mencapai musyawarah dan mufakat, maka F-TNI/Polri mendukung cara pengambilan suara terbanyak (voting). Voting disetujui diberlakukan untuk menentukan pilihan percepatan SI MPR, penyetujuan pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid, atau pemilihan wakil presiden baru.

“Kami berharap masih ada komunikasi menjelang SI MPR,” kata Ketua Fraksi TNI/Polri DPR Letjen Budi Harsono, usai menerima wakil Partai Nasional Indonesia Bung Karno 1927, Kamis (19/7) di ruang Rapat Fraksi, Gedung Nusantara III lt.19, Komplek MPR/DPR, Jakarta. Menurutnya, sikap fraksinya tetap mendukung rencana SI MPR pada 1 Agustus 2001. Dikatakan dalam menghadapi kebuntuan politik diperlukan komunikasi intensif agar tercipta suasana kondusif menjelang SI. “Budaya kita kan musyawarah mufakat,” ujar dia.

F-TNI/Polri menganggap hasil kompromi tersebut harus dituangkan dalam situasi formal pada Rapat Paripurna MPR. Selanjutnya, apabila dalam Rapat Paripurna MPR tidak mencapai kesepakatan, pihaknya mengusulkan pengambilan suara terbanyak yang merupakan keabsahan berdemokrasi. “Voting dalam betuk terbuka atau tertutup tergantung masing-masing fraksi,” kilahnya

Mengenai rencana presiden mengeluarkan dekrit, Budi mengatakan, apabila dekrit dikeluarkan pada 20 Juli, saat itu pula berlaku status hukumnya, meskipun presiden mengatakan masa berlakunya 30 Juli 2001. (Johny Sitorus)