Khotibul memastikan bahwa Abdurrahman Wahid tidak akan hadir. Dia juga tidak akan memberikan pertanggungjawabannya selaku Presiden saat SI. Dengan ketidak hadiran Presiden Wahid, PKB ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa yang dilakukan di parlemen itu adalah sebuah pelanggaran konstitusi.
Apapun yang dihasilkan dalam SI MPR, Presiden tidak akan mengakui hasil tersebut karena sejak awal Presiden wahid selalu melihat proses SI tersebut inkonstitusional termasuk jika terpilihnya Megawati jadi Presiden. Sebab proses terjadinya SI itu sendiri dinilai inkonstitusional. Proses SI ini adalah untuk perebutan kekuasaan jadi dia menganggap tidak akan efektif bila Gus Dur ikut menghadiri SI itu dan memberikan pertanggungjawaban. Anffota Fraksi PKB DPR Rodjil Gufron menambahkan Presiden Wahid tidak mungkin dijatuhkan dari kedudukannya. Bahkan, kata dia, PKB siap membela baik secara fisik maupun mental untuk mempertahankan Wahid.
Mengenai kemungkinan terjadinya bentrok antara pendukung Gus Dur dan yang anti Gus Dur menurut Rodjil itu adalah tugas TNI/Polri untuk mengamankan agar jangan sampai terjadi bentrok. Rodjil menambahkan dalam kondisi sseperti ini riskan bagi TNI/Polri untuk ikut campur. Mereka tak perlu larut dalam konflik politik antara DPR dan Presiden yang saat ini terjadi. Tugas TNI/Polri adalah mengamankan Negara dan menjaga jangan sampai terjadi kekerasan.
Gufron mengatakan materi Dekrit yang akan dikeluarkan oleh Presiden wahid intinya adalah untuk memperbaiki konstitusi serta mengesahkan konstitusi yang baru.”Diharapkan konstitusi yang baru itu dapat sepenuhnya mewujudkan Cek and balance dalam kehidupan ketatanegaraan,”kata Gufron. Materi dekrit lainnya adalah percepatan Pemilu yang dilakukan secara jujur dan adil. (Nurakhmayani)
