Sebelumnya, dalam acara pembahasan materi di Komisi C kemarin banyak anggota MPR yang menyarankan agar kedua lembaga ini disatukan. Bahkan dalam pengantar rapat komisinya, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (FKKI), dalam kesempatan sebelumnya, meminta agar BPKP dihapuskan dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat kepada BPK.
Faisal Baasir lebih jauh menilai bahwa BPK sebetulnya bermasalah dalam hal ketidakmampuannya menjangkau anggaran di daerah-daerah. Padahal, saat ini masanya otonomi daerah, di mana penggunaan anggaran lebih banyak di daerah. Barangkali korupsi-korupsi atau kebocoran akan lebih besar terjadi di daerah daripada di pusat, ujar Baasir, yang juga Ketua DPP PPP ini.
Pertanyaannya, ujar Baasir, siapa yang akan melakukan pengawasan di tingkat kabupaten dan kota itu? Sehingga, ia menganggap perlu diadakan suatu mekanisme di mana BPK mempunyai agen-agen di daerah. Agen-agen ini menurut Baasir harus memiliki kewenangan atau delegation of otority dari BPK. Apakah melalui perguruan-perguruan tinggi yang ada di sana atau melalui orang-orang yang berkemampuan teknis, sehingga lebih independen, ujar dia. (Deddy Sinaga-Tempo News Room)