Rachmawati Minta Megawati Mundur sebagai Presiden
TEMPO Interaktif, Blitar:Rahmawati Soekarnoputri mengeluarkan pernyataan keras pada kakaknya. Dia meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari kursi presiden. Pasalnya, Mega dinilai tidak bisa membawa perubahan berarti, juga tidak punya visi pemerintahan.
“Saya melihat pemerintahan pimpinan Megawati sangat tidak peduli dengan perubahan yang didambakan rakyat. Itu terjadi karena Megawati tak punya visi dan misi yang jelas dalam menghela kekuasaan,” katanya pada Tempo News Room di Hotel Sri Lestari, Blitar, Jawa Timur, Kamis (20/6). Rachma datang ke Blitar untuk menghadiri haul Bung Karno ke-101.
Ia melihat selama ini Megawati sangat tidak paham konsep perubahan sebagai hasil dari reformasi. Padahal konsep-konsep perubahan itu sudah termaktub dalam ajaran Bung Karno sebagai strategi pembangunan. Ia menyebutkan dalam trisakti ajaran Bung Karno, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
”Pemerintahan sekarang ini sangat tergantung pada IMF dan terkesan menjual negara. Selain itu juga mengumbar datangnya barang-barang dari luar negeri,” kata Rachmawati.
Menurutnya, Megawati yang di tubuhnya mengalir darah Sukarno ternyata tidak paham dan tidak melaksanakan ajaran ayahnya sendiri. Ia menyebut itu sebagai hasil program de-Soekarnoisiasi yang digarap intensif oleh rezim pemerintahan Soeharto. Ketika terjadi euforia reformasi, Soekarno dielu-elukan lewat simbol-simbol dan atribut sekaligus dipakai antitesa terhadap Soeharto. Semaraknya “Soekarno” di era reformasi, menurutnya, bukan sebagai wujud pelaksanakan ajaran Bung Karno.
”Untuk itu jika memang Megawati sudah tidak sanggup lagi memebawa perubahan, lebih baik mundur secara fair dan elegan. Itulebih baik,” desak Rachma. Ia menunjuk masih bertenggernya TAP MPR 33/1967 yang menyatakan keterlibatan Bung Karno dalam G30S/PKI. Begitu pula sejumlah Ketetapan MPR lain di era Orde Baru yang memberangus ajaran Bung Karno.
”Dan ternyata ketika putrinya sendiri sudah menjadi presiden, sama sekali tidak memperjuangkan penghapusan Tap-Tap MPR tersebut. Ini sangat ironis. Padahal seluruh rakyat telah mengakui Bung Karno sebagai Bapak Bangsa,” kata Rach. (Dwidjo U. Maksum)
