TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan menggelar forum investor pada Kamis besok . Langkah ini berkaitan dengan Program Penjualan Portofolio Aset Kredit (P3AK). Rencanyanya, forum yang digelar lewat sebuah teleconfrence. “Agar penjualan aset kredit jadi jelas,” ujar Mohamad Syahrial, Deputi Ketua BPPN bidang Aset Manajemen. Menurut Syahrial, calon investor bisa langsung mendaftarkan diri sekaligus melakukan uji tuntas terhadap aset yang ditawar. Seperti diketahui, BPPN akan menjual aset secara paket sebesar Rp 69 triliun yang masuk P3AK. Rencananya, pengumuman pemenang akan dilakukan pada 29 Nopember mendatang. Pada saat bersamaan, Syahrial menjamin Tragedi Bali tak akan mengganggu jadwal restrukturisasi utang Asia Pul & Paper (APP). Meski pihak manajemen APP menyatakan kekhawatiran akan gangguan Tragedi Bali, BPPN tak ambil pusing. “Tak ada masalah. Kita terus maju,” tegas Syahrial. (Kurniawan --- Tempo News Room)
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Dugaan Serangan Israel di Isfahan, Iran: Hanya Burung Kecil
3 menit lalu
Dugaan Serangan Israel di Isfahan, Iran: Hanya Burung Kecil
Militer Iran memastikan bahwa suara ledakan yang terdengar di Kota Isfahan bukan serangan peluru kendali Israel tapi suara sistem pertahanan udara.
Survei LSI Usai Pemilu: 76,2 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi
4 menit lalu
Survei LSI Usai Pemilu: 76,2 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyebut hasil survei LSI menunjukkan tingkat kepuasan kepada kinerja Presiden Jokowi berada di angka 76,2 persen.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres
6 menit lalu
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres
Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024
