Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Singapore Technologies Telemedia (STT) ternyata tidak memiliki langsung saham Indonesian Communication Limited (ICL), tapi melalui sebuah anak perusahaan lain yang bernama STTC. “Persentase kepemilikan saham STT di STTC sendiri belum diketahui,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat) Sukur Mulia Maldi kepada Tempo News Room di Jakarta, Selasa (24/12). Informasi itu, kata Sukur baru saja diperolehnya dari salah seorang sumber SP Indosat. “Bahkan direksi saja baru tahu kemarin. Dan mereka kaget,” papar dia. Sukur sendiri mengaku sampai kini belum mengetahui kepanjangan nama dari STTC dan berpusat di negara mana. Dari penelurusan di situs resmi STT dan Temasek (perusahaan induk STT) tidak ditemukan adanya anak perusahaan bernama STTC atau ICL. STT diketahui memiliki beberapa anak perusahaan seperti Starhub, Starhub Internet, Singapore Cable Vision, i-STT, ST Mobile Data, ST Sun Page, ST Teleport, dan TeleChoice International. Sukur menambahkan Selasa ini SP Indosat kembali melakukan aksi unjuk rasa berupa turun ke jalan membagikan selebaran untuk meminta dukungan membatalkan penjualan Indosat. “Senin kemarin, kami sudah bertemu dengan direksi. Mereka mengatakan bisa memahami dan tidak akan menghalangi,” ungkap Sukur. Dalam kesempatan itu, Sukur mengatakan SP Indosat juga tengah bersiap untuk mengadukan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi ke Markas Besar Kepolisian dengan tuduhan melakukan proses divestasi 41,94 persen saham pemerintah di Indosat secara tidak transparan. Pada 15 Desember lalu pemerintah memilih STT sebagai pemenang tender penjualan 41,94 persen saham pemerintah di Indosat senilai US$ 630 juta atau sekitar Rp 5,6 triliun. Dalam proses tender ini, STT membeli dengan harga Rp 12.950 perlembar saham, mengalahkan saingan terdekatnya Telecom Malaysia yang menawar Rp 12.650 perlembar saham. STT sendiri sudah melunasi seluruh pembayaran pada 20 November. Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Anggota SP Indosat Bahrun Syah menuding pemerintah, khususnya Laksamana Sukardi, berbuat semena-mena dan tidak transparan selama proses privatisasi berlangsung. Mereka melihat banyak kejanggalan yang terjadi dalam privatisasi ini. Misalnya kemunculan nama Indonesia Communication Ltd. sebagai pihak yang menandatangani traksaksi saham Indosat dengan pemerintah. Padahal sejak awal sampai akhir proses privatisasi, yang didaftarkan sebagai peserta tender hanyalah nama STT. “Tapi kenapa belakangan ada nama ICL,” ujar Bahrun heran. Ia melanjutkan, walaupun STT kemudian berdalih sebagai pemegang 100 persen saham ICL, sehingga berhak menggunakannya sebagai kendaraan, namun kenyataannya perusahaan yang berpusat di Mauritius itu tidak pernah ikut dalam proses uji tuntas. (Ucok Ritonga - TNR)
Iklan
