Iklan
TEMPO Interaktif, Denpasar: Presiden Megawati Soekarnoputri meminta Dewan Pers lebih aktif menjaga kepatuhan pers terhadap Kode Etik Wartawan Indonesia. Menjadi terlalu mahal, jika hanya karena ulah sebagian kecil kalangan pers yang kurang bertanggungjawab dan tidak profesional, lantas kehormatan pers nasional rusak secara keseluruhan, tegasnya. Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam serangkaian peringatan Hari Pers Nasional serta ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-57 di gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar, Minggu (9/2). Sejumlah mentari hadir dalam acara ini, antara lain Menteri Informasi dan Komunikasi Syamsul Muarif, Menteri Perdagangan Rini Suwandi, Kapolri Jenderal Pol. DaI Bachtiar dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Dalam sambutannya, Megawati sama-sekali tidak menyinggung pernyataan dia sebelumnya mengenai pers Indonesia yang dinilainya njomplang (miring), njelimet (rumit), dan ruwet. Meski dalam kesempatan memberi sambutan, Ketua PWI Tarman Azzam sudah mempersilakan untuk menyampaikan kritik keluh kesahnya langsung kepada kalangan wartawan. Megawati hanya mengawali pidatonya dengan mengungkapkan bahwa ketika ia menyampaikan pernyataan itu, banyak orang menilainya sudah marah. Padahal rasanya, saat itu saya belum sampai ke situ, ujarnya yang disambut tepuk tangan hadirin. Setelah itu ia langsung membacakan teks pidatonya yang sebagian besar berisi harapan kepada kalangan pers. Ditegaskan Megawati, di tengah situasi reformasi saat ini, sangat dibutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Apalagi situasi transisi ke arah demokrasi telah menciptakan kebingungan-kebingungan di kalangan masyarakat. Bahkan ada yang mengannggap reformasi berarti meninggalkan seluruh warisan masa lampau dan boleh melakukan apa saja. Ditegaskannya pula, dalam situasi itu, pemerintah menghormati kebebasan pers yang menjadi hasil reformasi. Namun Megawati mengingatkan, menjadi kewajiban kalangan pers untuk menjaga dan memeliharanya dengan menggunakan kebebasan itu secara bertanggungjawab. Bukan hal yang berlebihan untuk meminta kepada kalangan pers agar menampilkan sisi tanggung jawab itu, ujarnya. Dalam konteks itu pula, dia meminta Dewan Pers agar berperan lebih aktif menegakkan etika pers yang telah dibuat oleh kalangan pers sendiri. Selain itu, Megawati meminta pers bersama pemerintah membina sikap kritis masyarakat terhadap perlakuan pers yang dianggap semena-mena, tidak bertanggungjawab dan tidak profesional. Sebab, sikap kritis itu sendiri sangat dibutuhkan oleh pers nasional. Menanggapi desakan Megawati itu, Ketua Dewan Pers, Atmakusumah menyebut, sejak lahir tiga tahun lalu, lembaganya telah melakukan upaya-upaya tersebut. Sedikitnya 150 pengaduan atas pelanggaran kode etik pers ditangani setiap tahunnya. Dalam kasus yang ringan, Dewan Pers cukup memberikan surat peringatan, tapi dalam kasus yang dianggap berat, dilakukan pemanggilan. Peringatan Dewan Pers cukup disegani, buktinya setelah ada peringatan, pengaduan tidak berlanjut kembali, kata bekas wartawan Harian Indonesia Raya ini. Namun diakuinya ada pula media yang tidak mengindahkan peringatan Dewan Pers. Dalam hal ini, jelas dia, peran masyarakat untuk melakukan tekanan pada media tersebut sangat diperlukan meski tidak perlu dengan cara kekerasan. Tidak mungkin dengan personel yang terbatas, kami bisa menjangkau seluruh media di Indonesia, jadi masyarakat sendiri harus meningkatkan keberdayaan dalam menghadapai pers yang semacam itu, tegas dia. Khusus mengenai berbagai keluhan Megawati terhadap pemberitaan media pers, Atmakusumah menyebut, Dewan Pers kesulitan untuk melakukan penanganan. Sebab Megawati sendiri tidak pernah menyebut secara spesifik media yang dikeluhkannya. Padahal jumlah media sangatlah banyak dan beragam. Bila dilihat secara keseluruhan, pemeberitaan pers akan saling melengkapi dan mengimbangi. Megawati juga dinilainya kurang berani bersikap terbuka mengkritik pers. Suatu kali kami pernah meminta penjelasan ketika dia menyebut sejumlah media bersikap tidak nasionalis, lalu beliau menunjukkannya. Ketika kami minta izin untuk mempublikasikannya, ternyata beliau menolak. Alasannya, khawatir media ribut lagi, kata Atmakusumah. (Rofiqi Hasan-Tempo News Room)
Iklan
