DPA Minta Pemerintah Tak Jual BUMN Hanya Untuk Tutup Defisit

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Pertimbangan Agung (DPA) meminta pemerintah untuk tidak menjual BUMN begitu saja. Hasil penjualan saham harus dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian, bukan untuk menutup defisit APBN. Wakil Ketua DPA Bidang Ekonomi dan Industri, Agus Sudono mengatakan hal itu, usai diterima Wakil Presiden Hamzah Haz, di Istana Wapres, Jakarta, Senin (24/2). Menurutnya BUMN seharusnya justru dijaga, sehingga kepemilikan pemerintah tidak minoritas atau bahkan hilang sama sekali. Sementara itu, pemerintah menyetujui usulan DPA tentang pendirian Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas), sebagai lembaga yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Wapres berjanji akan menghidupkan lembaga itu, kata Ketua DPA Ahmad Tirto Sudiro. Tirto Sudiro mengakui, untuk mendirikan Jamsosnas dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Ia memperkirakan, kebutuhan dana kurang lebih sama dengan pendirian asuransi kesehatan (askes). Karena itu pemerintah harus membicarakan terlebih dulu rencana ini, terutama menyangkut masalah pendanaan. Usulan DPA tersebut sebenarnya bukan usulan baru. Sebelumnya, DPA pernah mengusulkan hal yang sama kepada Presiden, saat itu Habibie. Kami memprihatinkan angka kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat, kata Tito Sudiro. Namun tidak ada respon yang positif dari Habibie. Kemudian, usulan yang sama juga pernah diajukan kepada Megawati Soekarnoputri saat masih menjabat sebagai Wapres beberapa tahun lalu. Megawati, kata Tirto Sudiro, menyetujui usulan itu dan berjanji akan segera merealisasikannya. Namun hingga kini lembaga yang dimaksud belum juga terwujud. Karena itu kami datang kemari untuk menagih janji, kata dia. Dalam pertemuan itu, Tirto Sudiro mengaku, Wapres juga menyetujui usulan tersebut. Beliau akan menghidupkan lembaga itu, ujar Tarto bersemangat. Dengan lembaga itu, Tirto Sudiro yakin, masyarakat tidak akan terlantar. Ia mencontohkan, di negara-negara maju lembaga yang sama telah dibentuk, sehingga pengangguran pun bisa hidup lebih layak daripada di Indonesia. Di Malaysia, 40 persen sudah dijamin. Karena itu, DPA meminta pemerintah untuk segera membentuk lembaga itu secepatnya. Retno Sulistyowati --- Tempo News Room