Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Akan Seleksi Anggota KPI pada Bulan Juni

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akan dilakukan pada masa sidang DPR mendatang di bulan Juni. Dalam uji tersebut, Komisi Pertahanan dan Internasional DPR meminta pemerintah mengajukan 27 nama untuk diseleksi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran anggota KPI Pusat berjumlah sembilan orang sedangkan anggota KPI Daerah sebanyak tujuh orang. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif mengatakan dalam seleksi tersebut, kemungkinan pemerintah akan mengusulkan lebih dari 27 nama calon. Alasannya, kata Syamsul, ia melihat dari 196 orang calon yang lolos dari seleksi administratif di Kementerian Komunikasi dan Informasi, terdapat lebih dari 27 orang calon yang sangat potensial. Kalau kita menggugurkan calon yang kualifikasinya terpenuhi kan tidak layak, ujarnya kepada wartawan usai penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Kominfo dengan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi di Jakarta, Jumat (21/3). Karena itu, kata dia, pemerintah akan segera berunding lagi dengan DPR untuk menyepakati usulan tersebut. Ia mengatakan tingkat kelayakan calon anggota KPI Pusat bisa dinilai dari beberapa kriteria. Di antaranya adalah usia, pendidikan, kepedulian terhadap industri penyiaran dan pengalaman. Dari aspek usia, kata dia, DPR meminta agar usia calon tidak terlalu muda juga tidak terlampau tua. Usia yang ideal, menurut Syamsul, antara 35 tahun sampai 62 tahun. Syamsul punya alasan jika usia calon masih terlampau muda, meski pendidikan sudah tinggi, tingkat kedewasaannya belum maksimal. Sedangkan patokan batas atas usia, terang Syamsul, mengacu pada usia pensiun hakim agung pada umur 65 tahun. Selain usia, kata dia, pemerintah juga akan menilai berdasarkan tingkat pendidikan dan relevansi dengan bidang penyiaran. Kalau dia hanya S1 di bidang tertentu di luar penyiaran, mungkin tidak masuk, kata dia. Namun begitu, lanjutnya, pemerintah akan memberi masukan kepada DPR agar mempertimbangkan lagi perihal kompetensi calon KPI. Karena mungkin saja, ujar Menteri, orang yang dibutuhkan untuk duduk di KPI tidak harus mempunyai pendidikan dan pengalaman di bidang penyiaran melainkan orang yang mempunyai wawasan agama yang luas. Menurut Syamsul calon seperti ini dibutuhkan di dalam KPI untuk memenuhi salah satu kode etik yang memberi perhatian pada etika, agama dan pornografi. Ditanya mengenai realisasi petunjuk pelaksanaan pembatasan kepemilikan asing di lembaga penyiaran, Syamsul menjawab regulasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan peraturan pemerintah menunggu KPI terbentuk, kata dia. Ia mengungkapkan pemerintah sudah mempunyai konsep petunjuk pelaksanaannya, namun belum bisa disampaikan kepada publik sebab dikhawatirkan akan akan membuat pasar modal menjadi guncang. Anggota Komisi Pertahanan dan Internasional DPR Djoko Susilo saat dihubungi di kesempatan lain menyebutkan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPI akan dilakukan sekitar bulan Mei. DPR minta 27 calon, tapi kalau lebih sedikit tidak apa-apa, imbuhnya. Dalam seleksi itu nanti, kata Djoko, DPR akan meminta calon memaparkan visi dan misinya yang akan diikuti dengan tanya jawab. Penentuannya berdasarkan ranking, sembilan calon yang mendapat nilai tertinggi akan terpilih, ujarnya. Ucok Ritonga --- TNR
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

8 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

12 menit lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

14 menit lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


4 Rumah di Rafah Dibom Israel

14 menit lalu

Warga Palestina memeriksa  lokasi serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 27 Maret 2024. REUTERS/Ahmed Zakot
4 Rumah di Rafah Dibom Israel

Warga Gaza di Rafah mulai waswas ancaman Benjamin Netanyahu soal serangan darat di Rafah akan segera dilakukan.


Philippe Troussier Tersingkir dari Kepelatihan Timnas Vietnam, Berikut Perjalanan Kariernya

30 menit lalu

Philippe Troussier. vnexpress.net
Philippe Troussier Tersingkir dari Kepelatihan Timnas Vietnam, Berikut Perjalanan Kariernya

Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) mengakhiri kontrak pelatih Philippe Troussier pada Senin, 26 Maret 2024


Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

38 menit lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

Tim Pembela Prabowo-Gibran mengklaim bahwa Pemilu 2024 sebagai yang paling damai.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

40 menit lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

42 menit lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

48 menit lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

50 menit lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.