Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Imparsial Tolak Internal Security Act untuk Melawan Terorisme

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Imparsial menyesalkan pernyataan Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil yang menyatakan Indonesia membutuhkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA) untuk memerangi terorisme. Kami sangat menyesalkan pernyataan Matori dengan alasan hak azasi manusia untuk menerapkan ISA, kata Munir, Direktur Imparsial, di kantornya, Jakarta, Selasa (12/8) siang.

Munir mengatakan, penyelesaian masalah terorisme tidak perlu diselesaikan dengan sistem yang sama dengan apa yang diterapkan di Singapura dan Malaysia. Sistem itu, menurut Munir, merupakan sistem peninggalan kolonial yang digunakan untuk menghadapi gerakan politik pribumi. ISA ini bersifat draconian (kasar dan brutal) karena menolak prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

Bekas Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bambang Widjoyanto menilai, gagasan pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri untuk mengatasi aksi terorisme di Indonesia adalah kurang tepat. "ISA bisa menjelma menjadi proses kembalinya Undang-Undang Subversif," kata Bambang kepada wartawan di gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (12/8).

Ia menjelaskan, kelemahan Undang-Undang Subversif adalah dipakai untuk mengatasi berbagai sikap, perlikau, dan pandangan kritis berbagai masyarakat. "Jadi ada pembelokan makna bahwa sikap kritis itu merupakan bagian dari makar," katanya

Peneliti Center for Strategic and International Studies Kusnanto Anggoro menilai penerapan Undang-Undang Kemanan Dalam Negeri untuk mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang marak di Indonesia, tidak tepat. Penerapan aturan itu, menurut dia, justru dikhawatirkan dapat menyebabkan set back bagi kehidupan demokrasi di Indonesia yang sedang berada dalam masa transisi. Kalau itu (terorisme) masalahnya, jalan keluarnya saya kira bukan ISA, ujar Kusnanto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jajaran politik dan keamanan baru akan membahas soal Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, Kamis (14/8) mendatang. Selama ini belum pernah ada pembicaraan resmi dari pemerintah yang membahas soal ISA. "Sudah lama ada debat, tapi belum pernah ada pembicaraan resmi, kata Yusril, Selasa (12/8).

Menurutnya, selama ini yang terjadi adalah lontaran beberapa pihak yang kemudian menjadi wacana. ISA sendiri adalah khas milik Singapura dan Malaysia, yang hampir sama seperti undang-undang subversif pada waktu yang lalu. "Kita tidak akan meniru apa yang dilakukan Singapura dan Malaysia," kata Yusril. (Purwanto/Yandi/Indradar/Andi-Tempo News Room)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

7 menit lalu

Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) yang dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. TEMPO/Wawan Priyanto
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

8 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Cara Login WhatsApp Web Tanpa Kode QR

9 menit lalu

Logo WhatsApp. (whatsapp.com)
Cara Login WhatsApp Web Tanpa Kode QR

Kini masuk ke akun di WhatsApp Web menjadi lebih mudah dengan opsi Tautan dengan nomor telepon tanpa kode QR.


Ferienjob: TPPO, Salah Prosedur atau Penipuan?

14 menit lalu

Mahasiswa Universitas Halu Uleo foto bersama di Bandara Soekarno-Harta saat akan berangkat ferienjob ke Jerman. Istimewa
Ferienjob: TPPO, Salah Prosedur atau Penipuan?

Polisi menyebut kasus Ferienjob atau magang mahasiswa di Jerman sebagai TPPO, sementara Migrant Watch menyebutnya salah prosedur.


Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba, KPK Berharap Bukan Modus Hindari Pengetatan Aturan

17 menit lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba, KPK Berharap Bukan Modus Hindari Pengetatan Aturan

Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan permohonan Syahrul Yasin Limpo untuk pindah rumah tahanan dari Rutan KPK ke Rutan Salemba


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

18 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

22 menit lalu

Pengunjung yang mengenakan masker pelindung berdoa pada hari kerja pertama Tahun Baru 2023 di kuil Kanda Myojin, yang sering dikunjungi oleh para pemuja yang mencari keberuntungan dan bisnis yang makmur, di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Tokyo, Jepang, 4 Januari , 2023. REUTERS/Issei Kato
Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

Otoritas kesehatan Jepang telah memperingatkan adanya lonjakan infeksi radang tenggorokan yang berpotensi mematikan


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

22 menit lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Cara Mengirim Hewan Peliharaan Melalui KAI Logistik saat Mudik Lebaran

22 menit lalu

Seekor kucing peliharaan bersiap untuk di vaksin rabies di Kantor Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023. Sudin KPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Tebet mengadakan kegiatan vaksin rabies gratis tersebut bertujuan untuk menghindari dan mengantisipasi penyebaran penyakit rabies kepada hewan peliharaan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cara Mengirim Hewan Peliharaan Melalui KAI Logistik saat Mudik Lebaran

PT Kerata Api Logistik (KALOG) membuka layanan pengiriman hewan peliharaan ke kampung halaman saat mudik Lebaran.