Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Nasional Hak Azasi Manusia akan membangun pos di setiap kabupaten di Aceh untuk memantau penegakkan hak azasi manusia di Tanah Rencong itu. Hal itu dikatakan Ketua Tim Ad Hoc Aceh, M.M Billah, Jumat (22/8) siang di ruang jumpa pers Komnas HAM.
Menurut Billal, efektifitas pemantauan harus lebih ditingkatkan selama pelaksanaan operasi kemananan terpadu di Aceh. Saat ini, baru ada dua pos, yaitu di Bireuen dan Lhokseumawe. Pembangunan pos akan diprioritaskan pada daerah-daerah yang dikuasai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Operasi di Aceh mungkin masih berjalan lama dan pelanggaran hak azasi mungkin akan sering terjadi. Apalagi akan ada pemilihan umum, katanya kepada Tempo News Room.
Billal mengaku, upaya pembentukan pos-pos ini tidak mudah. Karena yang menjadi petugas pemantau di pos harus berani, juga tidak memihak TNI atau GAM. Adapun dananya akan diambil dari APBN semester kedua 2003 maupun dalam rancangan APBN 2004.
Baca Juga:
Yophiandi Tempo News Room
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Iklan
![Para pendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) merayakan kemenangan dengan mengibarkan bendera partai setelah mengetahui hasil hitung cepat pemilu India di Ahmedabad, India, 23 Mei 2019. [REUTERS / Amit Dave]](https://statik.tempo.co/data/2021/01/21/id_995596/995596_720.jpg)
