Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Hukuman yang dijatuhkan bagi pemalsu obat di Indonesia, masih sangat ringan. Padahal, sampai saat ini, peredaran obat palsu semakin meluas. Demikian dikatakan H. Sampurno, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebelum rapat dengar pendapat dengan komisi VII-DPR, Jakarta, Kamis (11/9). "Dari 90 kasus yang dibawa ke pengadilan, baru 60-an yang divonis. Itupun, vonis terberat hanya 1 tahun 7 bulan," katanya. Hukuman itu dijatuhkan kepada pedagang mie basah di Medan, Sumatera Utara, yang sengaja menambahkan zat pengawet formalin ke dalam dagangannya. Sementara, bagi sebagian pemalsu obat lainnya, hanya menerima hukuman dalam hitungan bulan penjara. "Harusnya, pemalsu obat, itu dihukum berat," katanya. Alasannya, pemalsuan obat menimbulkan kerugian ekonomi. Selain itu, sejatinya, membahayakan kesehatan masyarakat. "Obat palsu mengancam keselamatan hidup," katanya. Sampoerna pun mengaku, umumnya pemalsu obat hanya dikenakan denda maksimal Rp. 2 juta dan terendah Rp. 50 ribu. Padahal, menurut UU Perlindungan Konsumen, pemalsuan obat dapat dihukum paling lama 2 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp. 5 milyar. "Tapi, aturan itu tidak pernah diterapkan," katanya lagi. D.A Candraningrum - Tempo News Room
Iklan
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_400.jpg)
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)
