Pemerintah Masih Kaji Tarif Listrik Per Oktober

TEMPO Interaktif, Cirebon: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro Senin (15/9) di Cirebon mengatakan pemerintah masih mengkaji secara menyeluruh kebijakan tarif dasar listrik per Oktober.

Menurut Purnomo, kajian meliputi seluruh aspek seperti kondisi keuangan PT PLN, subsidi listrik pemerintah dan tarif US$ 0,07 per kWh bisa dicapai atau tidak. Tarif sekarang, ujarnya, belum mencapai US$ 0,07 dan baru mencapai US$ 0,0575 per kWh. Atau 95 sampai 96 persen dari target tarif listrik dengan kurs rupiah US$ 8500.

"Kami koordinasi dengan BI (Bank Indonesia), mengenai seberapa besar kurs bisa menguat lagi sampai dengan akhir tahun, Lalu kurs tahun depan juga bagaimana," ujar Purnomo, di Kilang Balongan, Cirebon.

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan tiga pilihan untuk menentukan tarif listrik per Oktober ini. Pilihan pertama, tarif naik sebesar rata-rata 6 persen sesuai Kepres Nomor 89 Tahun 2002. Pilihan kedua, tarif listrik tidak naik. Dan ketiga, tarif listrik naik secara parsial.

Purnomo menjelaskan, ada laporan dari Departemen Keuangan pada tahun depan rupiah akan melemah, atau mencapai US$ 8.700. Karena itu, ujarnya, pemerintah masih meneliti betul-betul kebijakan tarif kedepan. Menurutnya, kajian tidak hanya dari Departemen Energi tetapi juga dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia (BI), Menkopolkam, Menko Kesra dan Menko Perekonomian.

Purnomo berjanji, hasil kajian bisa diselesaikan sebelum 1 Oktober. "Kebijakan tarif listrik adalah keputusan politik nasional," kata Menteri.

Soal tarif ekonomis bagi PLN yang mencapai US$ 0,07 per kWh, Purnomo mengatakan saat ini Pemerintah tidak mengganggu-gugat nilai US$ 0,07 tadi karena fokus Pemerintah adalah tarif listrik mencapai US$ 0,07 per kWh. Jadi, tambahnya, kalau itu tercapai baru Pemerintah meminta kepada PLN menghitung ulang tarif ekonomisnya. Menurutnya, tarif US$ 0,07 itu sudah masuk dalam buku putih PLN, jadi harus dicapai dahulu.

"Pemerintah ke depan akan melihat efesiensi PLN dan keekonomian yang baru karena tarif yang akan datang akan ditentukan oleh faktor yang berbeda. Misalnya, kalau saat ini pembelian biaya listrik swasta menjadi komponen biaya yang mahal bagi PLN. Yang akan datang biaya BBM adalah komponen yang paling mahal," ujarnya.

Menurut Purnomo, efesiensi PLN sebesar 16 persen saat ini harus semakin ditekan. Kedepan PLN harus bisa menekan efesiensinya menjadi 6 persen hingga 7 persen.

M Syakur Usman - Tempo News Room