Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Kesulitan Putuskan Jenis Pemilihan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum kesulitan dalam menentukan jenis pemilihan yang akan digunakan di 24 daerah yang dimekarkan. Alasannya, dari tiga alternatif jenis pemilihan, semua memiliki kelemahan.

"Kami memilih salah satu yang beresiko terkecil," kata Ramlan Surbakti, Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum, usai dengar pendapat dengan Komisi II DPR di kantor Dewan, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Tiga alternatif yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum itu masing-masing, pemilu lokal, Pemilu 2004 yang disesuaikan dengan Undang-Undang Pemekaran, dan pemilihan yang mengacu Undang-Undang Susunan dan Kedudukan. Namun, kata Ramlan, Komisi perlu pandangan DPR apabila menggunakan salah satu alternatif itu. "Karena semua memiliki kekurangan," jelas Ramlan.

Apabila Komisi memilih alternatif pertama, pemilu lokal, maka pemilihan ini akan bermasalah karena tidak sesuai aturan Susduk. Dalam aturan Susunan dan Kedudukan, pemilu lokal bisa dilakukan di daerah yang ditetapkan setelah Pemilu 2004. Sementara, penetapan daerah pemekaran itu dilakukan sebelum adanya pemilu. Baik DPR maupun Komisi Pemilu sepakat untuk tidakmenggunakan cara ini.

Untuk alternatif kedua, pemilihan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan atau model lama. Pemilihan ini memilih DPRD berdasarkan hasil pemilu 2004. Tapi selain persoalan yang sama dengan alternatif sebelumnya, cara ini akan menghadapi persoalan teknis.

Secara teknis, DPRD kabupaten/kota induk, disesuaikan pembagiannya dengan daerah baru.Anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilu 2004 yang berasal dari daerah hasil pemekaran dipindah dari induk. Sementara, kekurangannya akan diambilkan dari Daftar Calon Tetap (DCT) yang ada. "Namun persoalan akan muncul jika DCT-nya habis," jelas Ramlan.

Persoalan lain, apabila Komisi memakai cara ini, tidak ada jaminan anggota DPRD akan diterima di kabupaten/kota asal. Selain itu, anggota itu belum tentu mau juga dipindahkan ke tempatnya. "Misalnya, yang menjabat jadi ketua apakah akan mendapat jaminan jadi ketua di tempat baru," kata dia.

Belum lagi, partai-partai yang belum memiliki kepengurusan di kabupaten baru. Komisi Daerah harus menentukan dari partai politik induk. Akibatnya, apabila Komisi Pemilu menggunakan cara ini, kata Ramlan, pihaknya khawatir akan menyebabkan banyak tuntutan ditujukan ke KPU. "Alternatif ini rawan akan tuntutan," jelas Ramlan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alternatif terakhir yang akan digunakan Komisi Pemilu, adalah pembentukan DPRD kabupaten/kota daerah pemekaran melalui Pemilu 2004. Cara ini, mengharuskan Komisi malakukan perubahan terhadap draf daerah pemilihan yang dibentuk sebelumnya. "Cara ini pun tidak lepas dari kendala," jelas Ramlan.

Kendala yang dihadapi, kata Ramlan, Komisi tidak memiliki waktu yang cukup dalam sosialisasi penetapan daerah pemilihan terhadap 24 kabupaten/kota yang dimekarkan menjadi 48 itu. "Sehingga DPR harus ikut bertanggungjawab dan meminta partai yang bersangkutan untuk mensosialisasikan diri ke daerah itu," jelasnya.

Karena itu, kata Ramlan, DPR harus menyetujui kalau kemudian Komisi tidak melakukan uji publik. Uji publik selama seminggu akan menghabiskan waktu yang menyebabkan batas pendaftaran calon legislatif akan tertunda. Calon pendaftaran rencananya dimulai tanggal 22-29 Desember. Apabila dengan uji publik, dalam perhitungan Komisi pihaknya akan melampaui jadwal itu. "Belum lagi karena adanya libur Idul Fitri," jelasnya.

Sementara itu, dalam dengar pendapat dengan DPR, Komisi juga diminta penjelasan tentang penetapan pemenang tender, tanggung jawab anggaran 2003. Selain itu, DPR menyatakan telah membentuk tim monitoring tahapan Pemilu 2004. Tim ini beranggotakan 22 orang diketuai Tjetje Hidayat Patmadinegrat.

Purwanto - Tempo News Room

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jay Idzes Beri Julukan Kakek ke Marc Klok karena Bantu Adaptasi di Timnas Indonesia

2 menit lalu

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan Jay Idzes. (Instagram/@shintaeyong7777)
Jay Idzes Beri Julukan Kakek ke Marc Klok karena Bantu Adaptasi di Timnas Indonesia

Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes memberi julukan "Kakek" untuk Marc Klok. Bagaimana ceritanya?


3 Poin Penting Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan soal THR 2024

3 menit lalu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (tengah) dalam jumpa pers tentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Menaker menyebut pembayaran THR Keagamaan wajib dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
3 Poin Penting Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan soal THR 2024

Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan perusahaan ojek online atau Ojol wajib memberikan THR Idul Fitri 2024 kepada para pekerjanya, termasuk pengemudi serta kurir.


PLN Sukses Sambung Listrik dari Sumbawa ke Bajo Pulau

3 menit lalu

PLN Sukses Sambung Listrik dari Sumbawa ke Bajo Pulau

Kelistrikan di Bajo Pulau menyetop operasi PLTD. Listrik ada 24 jam dan lebih ramah lingkungan.


Alasan Budi Arie Projo Sebut Prabowo-Gibran Bisa Bawa Bangsa ke Era Indonesia Emas

7 menit lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi
Alasan Budi Arie Projo Sebut Prabowo-Gibran Bisa Bawa Bangsa ke Era Indonesia Emas

Budi Arie mengatakan seluruh rangkaian rencana itu bisa terwujud jika Prabowo-Gibran serius menjalankan beberapa program strategis.


Jadwal Buka Puasa 19 Maret 2024 untuk Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

8 menit lalu

Sejumlah warga Muslim menyiapkan hidangan buka puasa bersama di Masjid Ridwanul Bahri, Manokwari, Papua Barat, Sabtu, 16 Maret 2024. Pengeloah masjid menyediakan sebanyak 500 porsi makanan atau pun takjil yang disajikan setiap harinya untuk umat Islam yang melakukan puasa selama bulan suci Ramadan 1445 H. ANTARA FOTO/Chairil Indra
Jadwal Buka Puasa 19 Maret 2024 untuk Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

Berikut ini jadwal buka puasa untuk hari Selasa, 19 Maret 2024 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, hingga Bekasi.


Berburu Kuliner Ramadan Tak Harus di Hotel atau Restoran, di Pinggir Kali Juga Seru

8 menit lalu

Suasana pasar Ramadan di pinggir Kali Code Yogyakarta. (Dok. Istimewa)
Berburu Kuliner Ramadan Tak Harus di Hotel atau Restoran, di Pinggir Kali Juga Seru

Pasar Ramadan Taman Perwira Lembah Code jadi spot berburu berbagai takjil dan kuliner berbuka puasa.


6 Manfaat Jus Seledri Untuk Kesehatan Tubuh, Cegah Diabetes hingga Menangkal Kanker

8 menit lalu

Ilustrasi wanita memegang seledri dan jus seledri. Freepik.com
6 Manfaat Jus Seledri Untuk Kesehatan Tubuh, Cegah Diabetes hingga Menangkal Kanker

Seledri adalah sayuran renyah dan berserat yang menawarkan sejumlah manfaat kesehatan. Lantas apa saja manfaatnya?


Kang Tae Oh Selesai Wajib Militer Bersiap Comeback dengan Karya Baru

8 menit lalu

Kang Tae Oh. Instagram.com/@kto940620
Kang Tae Oh Selesai Wajib Militer Bersiap Comeback dengan Karya Baru

Kang Tae Oh menjalani wajib militer segera setelah drama Extraordinary Attorney Woo pada tahun 2022


Rusia Tepis Kecaman Dunia atas Kemenangan Putin dalam Pemilu

8 menit lalu

Ella Pamfilova, Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia duduk saat hasil awal pemilihan presiden ditampilkan di layar, di Moskow, Rusia, 17 Maret 2024. REUTERS/Shamil Zhumatov
Rusia Tepis Kecaman Dunia atas Kemenangan Putin dalam Pemilu

Membela kemenangan Putin, Kremlin mengatakan tingkat dukungan rakyat merupakan kemenangan mutlak bagi seorang kandidat.


Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

9 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berkomunikasi dengan pedagang saat meninjau Pasar Gelugur di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

Saat kunker Jokowi di Sumatra Utara terjadi dua insiden yang menyeret nama Paspampres. Apa saja insiden itu? Bagaimana pula respons Paspampres?