Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Nasib Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan ditentukan dalam sidang kabinet hari ini. Dalam sidang, Presiden akan memutuskan, apakah masa tugas BPPN akan berakhir Februari mendatang atau diperpanjang. "Senin besok (hari ini) opsi penutupan BPPN akan dilaporkan ke sidang kabinet," kata Kepala BPPN Syafruddin Temenggung di Jakarta akhir pekan lalu. Dia menjelaskan, ada tiga opsi yang diusulkannya: masa tugas BPPN berakhir sesuai jadwal, lingkup organisasi diperkecil, atau masa tugas BPPN diperpanjang. Jika opsi pertama yang dipilih (diakhiri), sisa aset BPPN kelak ditampung dalam perusahaan induk. Aset itu berasal dari tiga divisi: restrukturisasi bank, Asset Manajement Investment, dan Asset Management Credit. Kasus-kasus hukum akan diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti.Untuk opsi kedua (lingkup diperkecil), sisa aset BPPN akan dikelola sejumlah unit, yakni unit pengelolaan dan administrasi aset, serta unit penjualan aset. Sedangkan dalam opsi ketiga (diperpanjang) maka ketiga divisi yang ada sekarang tetap dipertahankan. Soal kasus-kasus hukum, untuk opsi kedua dan ketiga, akan ditangani unit hukum.Dari ketiga opsi itu, kata Syafruddin, BPPN ingin agar masa tugasnya tetap diakhiri 27 Februari 2004. "Karena saat itu tugas kami memang sudah selesai," ujarnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 17/1999, masa kerja BPPN hanya lima tahun sejak peraturan itu dikeluarkan pada 1999 lalu.Syafruddin juga menyatakan, misi BPPN sebagai agen pemulihan ekonomi sudah dilaksanakan. Terbukti, perekonomian Indonesia membaik. Aset-aset BPPN pun banyak yang terjual dengan baik dan bank-bank semakin sehat. Karena itu, "Tidak ada cerita untuk tidak ditutup," katanya,Pandangan berbeda datang dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo. Menurut dia, jika masa tugas BPPN diakhiri, akan meninggalkan pekerjaan rumah yang tersisa. Di antaranya, penyelesaian penanganan utang Grup Texmaco, Asia Pulp and Paper milik Sinar Mas, PT Dirgantara Indonesia, dan sejumlah aset besar lain. Selain itu, BPPN belum merampungkan penjualan saham pemerintah di bank-bank rekapitalisasi, seperti Bank Lippo dan Bank Permata. Karenanya, ia berpendapat, masa tugas BPPN sebaiknya diperpanjang, namun lingkup kerjanya diperkecil, yakni hanya menjalankan tugas restrukturisasi. Sam Cahyadi - Tempo News Room
Iklan
