Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gus Dur tentang Pemekaran Papua: "Pemerintah Cari Penyakit"

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid menganggap pemerintah hanya cari penyakit saja dengan melaksanakan pemekaran di Provinsi Papua. Akibat rencana itu, pemerintah menuai protes dan penolakan dari masyarakat Papua yang belum siap dengan pemekaran wilayah. Hal ini dikatakannya dalam acara diskusi bedah buku mencari jalan tengah otonomi khusus provinsi Papua, Sabtu (29/11) di Universitas Kristen Indonesia.Menurut Gus Dur, pemerintah juga bertindak bodoh dengan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap orang Papua yang dicurigai berkaitan dengan pengibaran bendera bintang kejora. “Bintang kejora itu kan bendera kultural bukan bendera politik jangan tertipu oleh Organisasi Papua Merdeka” katanya. Masalah Papua, tidak bisa diselesaikan secara politis. Tapi pemerintah justru menganggap persoalan Papua adalah persoalan politik. Menurut Gus Dur, yang terjadi adalah persoalan budaya yang harus diselesaikan dengan pendekatan kultural pula. Gus Dur juga mengatakan, ada upaya-upaya untuk memanipulir keadaan geografis dan kultural Papua yang belum berkembang oleh partai-partai yang ada sekarang ini. Sedangkan pemerintah yang seharusnya mencegah hal itu, malah melakukan hal serupa. Seperti adanya perampasan, pemerasan dan pemerkosaan terhadap sumber daya alam Papua oleh pemerintah pusat. Sehingga menyebabkan suku-suku asli merasa tidak diperhatikan keinginan dan aspirasinya. Terbitnya instruksi presiden nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran provinsi Papua berdasarkan undang-undang no 45 tahun 1999 menunjukkan upaya Jakarta untuk menggagalkan pelaksanaan otonomi khusus Papua seperti amanat undang-undang nomor 21 tahun 2001. Hal ini dikatakan Rans Maniagasi, pemerhati masalah Papua dan anggota kelompok kerja Papua di Jakarta. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dianggap tidak memiliki agenda politik yang jelas dan tepat dalam menyelesaikan masalah Papua. Padahal keputusan pemerintah menerapkan otonomi khusus merupakan solusi paling layak saat ini untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah itu. Ketidaksungguhan dan ketidakjelasan agenda selalu saja membuat pemerintah pusat cenderung reaktif, bila perlu menabrak atau melanggar aturan yang telah dibuatnya.Untuk menyelesaikan masalah Papua, pemerintah pusat harus konsisten dan konsukuen mendorong pemerintah provinsi, kabupaten atau kota se Papua untuk melaksanakan operasi khusus bukan dengan mengeluarkan Inpres kontroversial hingga memicu konflik horizontal. Timika berdarah, 23 Agustus 2003 menyusul deklarasi Irian Jaya Tengah membuktikan hal itu.Konflik akibat Inpres no 1 tahun 2003 dalam mempercepat dan memaksakan provinsi, menambah panjang daftar masalah di Papua. Percepatan dan pemaksaan pemekaran yang ditandai dengan berdirinya Irian Jaya Barat, deklarasi Irian Jaya Tengah merupakan akar masalah baru bagi tertundanya masalah otonomi khusus yang bila tidak disikapi arif dapat memicu konflik horizontal baru. Maria Ulfah -Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya

1 Januari 2024

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. dok. TEMPO
Mengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya

Genap 14 tahun kepergian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Berikut kilas balik profil dan perjalanannya sebagai ulama dan presiden ke-4 RI.


Nusron Wahid Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Apa Hubungan dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur?

8 November 2023

Nusron Wahid saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Nusron Wahid menjabat sebagai Korbid Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan di Partai Golkar. TEMPO/Subekti.
Nusron Wahid Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Apa Hubungan dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur?

Politisi Golkar Nusron Wahid menjadi Sekretaris TKN Prabowo-Gibran. Adakah hubungan kekerabatan dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur?


Jokowi Siapkan Rp 39,47 Triliun untuk Belanja Pertahanan, Ini Jejak Anggaran Alutsista Sejak Era Sukarno

6 Oktober 2023

Enam pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU melakukan flypass dalam gladi bersih Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 3 Oktober 2023. Gladi bersih yang diikuti 4.630 personel dan 130 alutsista dari tiga matra TNI tersebut digelar untuk persiapan HUT TNI pada Kamis (5/10). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Jokowi Siapkan Rp 39,47 Triliun untuk Belanja Pertahanan, Ini Jejak Anggaran Alutsista Sejak Era Sukarno

Presiden Joko Widodo atau Jokowi anggarkan Rp 39,47 triliun untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan. Ini jejak anggaran Alutsista sejak era Suk


Pemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

3 Juni 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberikan sambutan saat acara catatan akhir tahun 2011 dan Haul Gus Dur ke-2 di Jakarta, Kamis (29/12). ANTARA/Prasetyo Utomo
Pemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

PKB mendapat nomor urut 1 dalam Pemilu 2024 nanti. Partai ini mengalami polemik berkepanjangan, antara Cak Imin dan keluarga Gus Dur.


Hadapi Pilpres 2024, Alissa Wahid Ajak Waspadai Sentimen Sektarian

11 Mei 2023

Alissa Wahid. Dok.TEMPO
Hadapi Pilpres 2024, Alissa Wahid Ajak Waspadai Sentimen Sektarian

Alissa Wahid meminta untuk mewaspadai sentimen sektarian pada Pilpres 2024. Dia juga meminta para capres untuk tak mengejar kepentingan politik semata


Mengisi Ramadan dengan Mendalami Pemikiran dan Keteladanan Gus Dur

3 April 2023

Suasana kegiatan hari kedua Kelas Pemikiran Gus Dur (KPG) yang diadakan jaringan Gusdurian Muda Kota Malang di aula Wihara Dharma Mitra Arama pada Minggu sore, 2 April 2023. TEMPO/Abdi Purmono
Mengisi Ramadan dengan Mendalami Pemikiran dan Keteladanan Gus Dur

Ketua Pelaksana KPG Yajid Fauzi mengatakan, kegiatan KPG merupakan kegiatan kaderisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan khazanah pemikiran Gus DUr


Selama Ramadan, Makam Gus Dur Dibanjiri Peziarah

30 Maret 2023

Peziarah di lokasi makam Gus Dur, di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat Ramadhan 2023, peziarah tetap memadati lokasi makam Gus Dur, berharap berkah di bulan suci ini. ANTARA/ dokumen
Selama Ramadan, Makam Gus Dur Dibanjiri Peziarah

Ratusan warga berziarah ke makam Presiden keempat, K.H. Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur di area makam Pondok Pesantren Tebuireng


Perayaan Imlek 2023, PKB Kenang Jasa Gus Dur Hapus Diskriminasi di Indonesia

21 Januari 2023

ilustrasi imlek (pixabay.com)
Perayaan Imlek 2023, PKB Kenang Jasa Gus Dur Hapus Diskriminasi di Indonesia

PKB menyebut perayaan Imlek tak lepas dari jasa mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dia mencabut Inpres yang pernah dibuat Soeharto.


William Liddle tentang Gus Dur: Pemuda Nyeleneh dengan Pikiran Tajam

30 Desember 2022

Gus Dur. Foto/Youtube.com
William Liddle tentang Gus Dur: Pemuda Nyeleneh dengan Pikiran Tajam

Hari ini, 16 tahun lalu KH Abdurrahman Wahid berpulang. William Liddle dalam bukunya sebut Gus Dur sebagai pemuda nyeleneh dengan pikiran tajam.


Haul ke-13 Gus Dur, Profil Sang Penakluk dari Guru Madrasah Menjadi Presiden RI ke-4

17 Desember 2022

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. dok. TEMPO
Haul ke-13 Gus Dur, Profil Sang Penakluk dari Guru Madrasah Menjadi Presiden RI ke-4

Keluarga Abdurrahman Wahid menggelar haul ke-13 Gus Dur, Sabtu, 17 Desember 2022 di Ciganjur, Jakarta Selatan. Ini profil Presiden RI ke-4.