Muhammadiyah Beri Sanksi Anggotanya yang Korupsi

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah akan memberikan sanksi organisasi termasuk kemungkinan pemecatan bagi anggotanya yang terbukti korupsi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Muhammadiyah dalam gerakan pemberantasan korupsi yang digagas bersama Nahdatul Ulama (NU). Ketua Komite Good Governance Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rizal Sukma mengatakan gerakan ini lebih dimaksudkan sebagai penekan dan pemberi masukan kebijakan kepada pemerintah. Muhammadiyah, kata Rizal tidak akan mengikuti jejak Nahdatul Ulama yang mengeluarkan fatwa seorang koruptor tidak wajib disalatkan apabila meninggal dunia. “Masih banyak perbedaan tafsir soal itu. Sanksi ini hanya sebagai hukuman sosial," kata Rizal kepada Tempo News Room seusai rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (2/12).Selama ini pemberantasan korupsi menghadapi berbagai hambatan. Diantaranya pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap tindakan korupsi dan perbedaan penafsiran definisi korupsi serta kelemahan lembaga negara. Sebagai gerakan moral, kata Rizal, NU dan Muhammadiyah akan lebih memfokuskan agenda pada tiga sasaran utama, yaitu membangun kesadaran publik, memperkuat pengawasan publik dan meningkatkan capacity building serta institution building. Beberapa langkah yang dilakukan untuk membangun kesadaran publik misalnya kampanye bersama media massa, menafsirkan definisi korupsi, dakwah anti korupsi dan membangun koalisi anti korupsi. Sementara untuk memperkuat pengawasan publik, NU dan Muhammadiyah akan membentuk lembaga pengawas korupsi. Kesepakatan ini diharapkan dapat mulai dilaksanakan bulan Syawal ini.Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengatakan NU dan Muhammadiyah hanya akan bergerak pada dimensi moral dan sama sekali tidak bermaksud mengambil alih tugas penegak hukum. Pasalnya, selama ini aparat penegak hukum dinilai sama sekali belum efektif memberantas korupsi. "Kalau NU dan Muhammadiyah gagal, sempurnalah kegagalan bangsa ini mengatasi korupsi," katanya.Sapto Pradityo - Tempo News Room