Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2004, Departemen Pemukiman Beli Tanah BPPN

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah melalui Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah menargetkan akan membeli aset-aset tanah yang ditawarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) awal tahun 2004 mendatang. Harga yang ditawarkan sekitar 20-25 persen dari harga penjualan."Kalau bisa secepatnya akan kita lakukan pembelian tanah tersebut," kata Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Permukiman Departemen Pemukiman, Agoes Widjanarko, kepada Tempo News Room di Jakarta, Selasa (2/12) siang. Rencananya, di atas tanah tersebut akan dibangun rumah murah untuk mensukseskan program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para pegawai negeri.Tanah-tanah yang dilirik pemerintah itu memiliki luas 588,1 hektare dengan nilai jual Rp 152,9 miliar. Lahan-lahan ini tersebar di sembilan wilayah, yaitu Jakarta, Bandung, Lampung, Balikpapan, Medan, Pontianak, Surabaya, Semarang dan Ujung Pandang. Menurut dia, sebagian besar terletak di wilayah Jakarta, seperti Bekasi, Tangerang, Karawang dan Serang dengan luas mencapai 237,4 hektare. Pemerintah telah menyanggupi membayar 20-25 persen atas semua tanah-tanah itu.Sebelum melakukan pembelian atas tanah tersebut, pemerintah melakukan penelitian atas status tanah itu. Hal tersebut dilakukan supaya tidak terjadi sengketa atas tanah dimaksud. "Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung," tambah Agoes. Sebab, lanjutnya, ada satu areal tanah yang akan dijual pihak BPPN, status tanahnya masih belum jelas. "Di Makasar, satu areal tanah yang ditawarkan ke kita, ternyata sudah dijual bulan Oktober lalu ke pihak swasta," ujar Agoes.Sebelumnya, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setuju melepaskan asetnya berupa tanah meski hanya dihargai 20-25 persen dari nilai sebenarnya menyusul permintaan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno untuk membangun rumah sederhana sehat di atas lahan itu.Hanya saja, Kepala Divisi Pengelolaan Aset BPPN Rachmat Saptaman mengatakan, keputusan itu belum final karena masih harus disetujui lagi oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Dorojatun Kuntjara-jakti.Rencananya, dana yang akan digunakan untuk pembayaran aset-aset tanah tersebut berasal dari Bapertarum (Badan Pengelola Bantuan Perumahan). Sayangnya, hingga saat ini pihaknya belum menganggarkan berapa besar dana yang akan digunakan untuk pembelian tanah milik BPPN itu. "Nanti kita rumuskan setelah penelitian sattus tanah itu jelas," tambah Agoes. Selain itu, pihaknya tidak menjelaskan jika terjadi kekurangan dana pembelian tersebut apakah akan dilakukan dengan cara joint venture dengan pihak tertentu. Danto - Tempo News Room
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tujuh Warga Meninggal Akibat Banjir di Kabupaten Kudus

2 menit lalu

Foto udara kondisi jalur utama pantura Demak-Kudus yang terendam banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin 18 Maret 2024. Banjir yang kembali melanda Kabupaten Demak itu karena curah hujan tinggi yang menyebabkan sejumlah tanggul sungai jebol sehingga mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir di 89 desa dari 11 kecamatan, 24.946 jiwa mengungsi, serta terputusnya jalur utama pantura Demak-Kudus. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tujuh Warga Meninggal Akibat Banjir di Kabupaten Kudus

BPBD Kabupaten Kudus melaporkan tujuh warga meninggal dunia akibat banjir di Kudus, Jawa Tengah, sejak 14 Maret 2024.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

9 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Akhirnya Xiaomi Mix Flip Kembali Diproduksi dan Akan Dirilis Mei Nanti

10 menit lalu

Xiaomi Mix Flip (GSM Arena)
Akhirnya Xiaomi Mix Flip Kembali Diproduksi dan Akan Dirilis Mei Nanti

Xiaomi kembali mengembangkan smartphone lipat yang sempat terhenti di 2021. Xiaomi Mix Flip ini akan dirilis secara global Mei mendatang.


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

11 menit lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Setelah Apartment 404, Jennie BLACKPINK Tolak Tampil di Acara Hiburan Baru

14 menit lalu

Jennie BLACKPINK. Foto: Instagram/@jennierubyjane
Setelah Apartment 404, Jennie BLACKPINK Tolak Tampil di Acara Hiburan Baru

Jennie BLACKPINK memutuskan untuk menolak tawaran program hiburan baru. Apa alasannya?


Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

19 menit lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?


Masyarakat Diimbau Tidak Naik Motor, Mudik Lebaran Terapkan Ganjil Genap dan Satu Arah

19 menit lalu

Iring-iringan sepeda motor pemudik melewati antrean kendaraan yang macet di Limbangan, Garut, Jawa Barat, 19 April 2023. Masuk H-3 Lebaran, jumlah kendaraan menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah yang melintasi Nagreg dan Limbangan naik sekitar 300 persen. Sebelumnya tercatat 1.301 kendaraan per jam, kini jadi 4.176 kendaraan per jam. TEMPO/Prima Mulia
Masyarakat Diimbau Tidak Naik Motor, Mudik Lebaran Terapkan Ganjil Genap dan Satu Arah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan mudik lebaran menggunakan sepeda motor beresiko tinggi terjadi kecelakaan.


Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

28 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA.
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

Pengamat menilai permintaan jatah kursi oleh Golkar menunjukkan kabinet disusun bukan melihat kapasitas.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

29 menit lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

30 menit lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow