Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah menyatakan tanggung jawabnya terhadap kasus pembobolan senilai Rp 1,7 triliun yang menimpa BNI. "Secara moral tetap kami Bank Indonesia yang bertanggung jawab, karena kami lah yang melakukan fungsi pengawasan perbankan," katanya dalam acara dengar pendapat antara Gubernur BI dengan Komisi IX DPR di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (3/12) siang. Hal itu dikatakan Burhanuddin menanggapi pertanyaan beberapa anggota Komisi Perbankan DPR yang mempertanyakan langkah yang sudah sudah dilakukan BI menanggapi kasus pembobolan senilai Rp 1,7 triliun yang menimpa BNI. BI sendiri, kata Burhanuddin, sebelum dan sesudah terciumnya kasus pembobolan tersebut, sudah mengirimkan 28 Surat Peringatan. Surat peringatan tersebut intinya mengingatkan manajemen BNI agar memperbaiki Sistem Pengawasan Internal, integritas Sumber Daya Manusia dan optimalisasi fungsi Direktur Kepatuhan. Selain itu, kata Burahnuddin, BI juga menyarankan perbaikan Sistem Prosedur Operasional BNI dan melakukan pengecekan atau review secara berkala terhadap kapasitas dan kecukupan pengendalian resiko perbankan atau risk control BNI sebagai early warning system atau sistem peringatan dini terjadap terjadinya kemungkinan kasus pembobolan. "Ini dilakukan sebagai bagian dari oversight supervision yang kami lakukan terhadap bank-bank umum," ujarnya. Sebagai bukti tanggung jawab tersebut, Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) BI tengah melakukan investigasi atau pengecekan secara menyeluruh terhadap kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat baik dijajaran BNI maupun pihak lain. "Saat ini kita sedang menyelidiki lapisan atau layer ketiga dari aliran dana pembobobolan BNI tersebut. kalau hasilnya sudah ada nanti kita kasih tahu," kata Direktur Pengawasan Perbankan BI, Aris Anwari. Selain itu juga telah diajukan rencana penggantian manajemen BNI yang baru pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada saatnya BI akan melakukan fit and proper test kepada calon manajemen baru BNI. Fit and proper test nantinya akan dilaksanakan oleh BI apabila sudah ada hasil RUPS yang mengajukan daftar nama yang akan menjabat sebagai direksi BNI yang baru. Lantas bagaimana apabila ada nama direksi yang lama? "Terserah mereka (RUPS), kalau memang demikian. Siapapun yang diajukan akan kita lakukan fit and proper test. Di dalamnya nanti termasuk mempertanyakan tanggung jawab direksi lama," kata Direktur Pengawasan Perbankan Bi, Aris Anwari. Manajemen BNI yang lama, dalam pandangan Burhanuddin, sebenarnya sudah melakukan respons yang cukup baik terhadap masalah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan direksi seperti melaporkan oknum karyawan ke pihak yang berwajib, melakukan pencadangan atau provisi yang diperlukan dan melakukan upaya recovery atau berusaha mendapatkan kembali dana yang hilang tersebut. Walaupun demikian, Burhanuddin juga menegaskan bahwa kesalahan utama ada pada lemahnya good corporate governance yang terdapat pada internal BNI. Kepada Direksi dan Komisaris BNI, Burhanuudin menyatakan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas. "Penanganan hukumnya tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujarnya tanpa bersedia menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya. Amal Ihsan Hadian - Tempo News Room
Iklan
