Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Rapat Paripurna DPR menyepakati usul inisiatif penyusunan RUU tentang Mata Uang Rupiah, Kamis (11/12). Dalam pendapatan akhirnya, Juru Bicara Fraksi Reformasi, Anthony Amir mengusulkan adanya sanksi administrasi kepada lembaga yang menggunakan transaksi mata uang asing di wilayah Indonesia.Dalam amandemen UUD 1945, kata Anthony, mata uang rupiah belum diatur secara rinci. Menurutnya, sudah saatnya rupiah diatur dalam undang-undang sendiri. "Supaya kembali ada kepercayaan terhadap mata uang rupiah," katanya. Pengaturan mata uang di Indonesia, tambahnya, masih sangat lemah. Akibatnya rupiah mudah terombang-ambing. Hal senada diutarakan juru bicara Fraksi Partai Golkar, Reza Kamarullah. Menurutnya, mata uang akan sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi lainnya. "Untuk itu perlu regulasi penggunaan mata uang sendiri sehingga penggunaan mata uang asing diminimalisasi," katanya.Pengaturan mata uang ini, katanya, diharapkan bisa memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia yang sangat rentan. Krisis yang melanda bangsa Indonesia, lanjutnya, membuat banyaknya konversi mata uang rupiah terutama terhadap dolar. "Kepastian dan kepercayaan rupiah perlu dipulihkan," katanya.Mata uang rupiah saat ini masih diatur dalam UU Bank Indonesia. Padahal undang-undang ini masih dalam tahap pembahasan panitia kerja DPR untuk diamandemen. Juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Sofyan Usman mengharapkan RUU mata uang akan lebih mengatur rupiah secara rinci. "Bukan hanya pengawasan terhadap mata uang, tapi juga peredarannya," katanya.Pemisahan UU ini, katanya, akan lebih menegaskan fondasi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selain itu, UU ini diharapkan bisa meredam gejolak rupiah. "Rancangan ini bisa menjadi tonggak memperkukuh pondasi ekonomi bangsa," katanya.Materi lain yang diusulkan adalah upaya Indonesia untuk tidak lagi bergantung kepada dolar Amerika. "Kalau selalu berpijak pada dollar, rupiah akan selalu diombang-ambing," kata pimpinan sidang, Tosari Widjaja, usai rapat paripurna DPR. Wakil DPR bidang Ekonomi ini mengatakan, aturan ini harus merumuskan antisipasi ketergantungan Indonesia terhadap dolar. Menurutnya mata uang lain bisa menjadi bahan pertimbangan dalam sebuah transaksi. Ia menyebut Dinar.Politikus PPP ini mengatakan bahwa RUU mata uang diharapkan selesai 16 Desember. Setelah itu baru akan dibahas bersama pemerintah. Tosari mengatakan bahwa nanti DPR juga akan melibatkan BI dalam pembahasannya. Ia tidak mengatakan kapan target pengesahan rancangan ini. "Mungkin lama, karena UU ini kebijakan publik yang pengaruhnya sangat besar," katanya.Yandi M. Rofiandi - Tempo News Room
Iklan
