Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Judicial Watch Andi M. Asrun menilai, seharusnya kasus pembobolan dana BNI dan BRI ditangani kejaksaan, bukan kepolisian. Hal ini disampaikan Asrun saat ditanya Tempo News Room, Jumat (26/12), soal perkembangan pemeriksaan dua kasus tersebut. Kasus BNI di tangani oleh kepolisian, sedangkan BRI diperiksa kejaksaan. Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga menilai, sampai menjelang tahun baru 2004, dua kasus ini belum jelas penyelesaiannya. Asrun menduga, pemeriksaan oleh lembaga kepolisian atas kasus BNI kemungkinan karena adanya pembicaraan atau penawaran-penawaran tertentu. "Seolah-olah mereka berebut lahan basah," ujar anggota Komisi Konstitusi.Menurut Asrun, seharusnya Kejaksaanlah yang paling berhak menangani kasus korupsi di kedua bank tersebut. Sedangkan polisi sebaiknya konsentrasi menangani kasus kriminal murni. "Seharusnya kasus BNI dan BRI penanganannya dikonsentrasikan ke Kejaksaan," ujarnya. Dalam undang-undang sendiri, kata Asrun, tidak ada pasal yang mengatakan bahwa kasus korupsi ditangani kepolisian. Asrun juga ragu kedua kasus tersebut bisa terselesaikan dengan baik melihat tak jelasnya wewenang antara dua lembaga penegak hukum tersebut. "Seharus ada pembagaian wewenang yang jelas antara Kejaksaan dan Kepolisian," kata Asrun. Sunariyah - Tempo News Room
Iklan
